Gerakan Dakwah; antara Purifikasi dan Integrasi

0
1359

Dunia Islam saat ini sedang terkoyak. Meski tidak semua negeri muslim mengalami disintegrasi, tetapi mayoritas dalam situasi kacau balau. Dari Libiya, Mesir, Iraq, Suriah, hingga Yaman, kekerasan dengan senjata berat dan serangan bom bunuh diri masih kerap terjadi.

Jutaan jiwa yang tidak berdosa menjadi korban kejamnya perang, tidak mengenal usia maupun jenis kelamin. Kecemasan akan meluasnya perang sektarian menghantui juga negara-negara tetangga yang relatif masih aman dan stabil semisal Saudi Arabia, Oman, Qatar, Kuwait, dan Emirat Arab.

Itu juga barangkali salah satu alasannya mengapa Saudi memimpin pasukan Koalisi Liga Arab untuk turut terjun ke medan perang Yaman membantu Pemerintahan yang sah dalam menumpas pemberontak Hutsi dan bergabung dalam pasukan Koalisi Internasional di medan perang Irak dan Suriah untuk menumpas ISIS.

Di negeri muslim terbesar di Asia Tenggara, Indonesia, ancaman konflik horizontal dengan sentimen agama masih sering menghantui dan sesekali memang meletup walau dalam sekala kecil dan masih terkendali.

Sementara ketegangan masih berlangsung antara pihak pemerintah dan gerakan Islam terkait dikeluarkannya Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 2 Tahun 2017 yang menggantikan UU. No. 17 Tahun 2013 Tentang Keormasan yang diikuti dengan pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia.

Bukannya mengeluarkan Perppu pembubaran Ahmadiyah atau Pelarangan Penyebaran Sekte Rafidhah yang banyak menimbulkan kekhwatiran dan kekisruhan di tengah masyarakat muslim Indonesia, pemerintah malah mengeluarkan Perppu tentang Ormas.

Dikeluarkannya Perppu yang lebih populer dengan sebutan Perppu Pembubaran Ormas itu berselang beberapa bulan setelah aksi besar umat Islam yang monumental, 212 Tahun 2016, sebagai perlawanan massa atas kepongahan gubernur DKI Jakarta saat itu yang dengan sengaja melontarkan penistaan Agama Islam.

Kemudian diikuti dengan kemenangan mutlak pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017 yang didukung oleh gerakan Islam, menambah suhu politik Jakarta semakin memanas.

Bahkan sempai terbetuk kekhawatiran kisruh politik dan ketegangan sosial ini menjerumuskan Indonesia ke situasi reformasi jilid dua seperti yang terjadi pada reformasi 1998, atau bahkan ada provokasi yang mendorong Indonesia terjerumus kepada revolusi rakyat.

Bagi siapa yang cinta damai, tentu saja situasi seperti itu tidak akan diharapkan terjadi di Indonesia, dan faktanya memang

Perubahan ke arah perbaikan hidup dalam tataran berbangsa dan bernegara adalah keniscayaan, tetapi cara kekerasan bukanlah jalan pilihan. Islam lebih mengutamakan penawaran solusi damai dalam menuju perubahan, yaitu perubahan yang ditempuh melalui proses dakwah.

Dakwah dimaksud adalah internalisasi nilai-nilai luhur ajaran Islam yang dapat menjadi inspirasi setiap orang yang memeluknya untuk “berubah” dan “mengubah”.  Berubah untuk perbaikan internal diri sendiri dan mampu membawa perubahan terhadap lingkungan sekitarnya.

Perubahan yang diharapkan tentu saja perubahan positif dalam kehidupan dengan menumbuhsuburkan inovasi kebaikan dan upaya-upaya pencerahan serta  menekan seminim mungkin tumbuh kembangnya keburukan.

Dalam bahasa Al-Qur’an, misi dakwah seperti ini disebut dengan ungkapan, “mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya” seperti yang tercantum dalam Surat Ibrahim ayat ke 1.

الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ  [إبراهيم : 1]

Alif, laam raa. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.  

Sebagai gerakan moral, spirit dasar dari dakwah adalah menyeru manusia untuk bertauhid kepada Allah dalam segala ruang dan waktu dan mengembangkan kebaikan (ma’ruf) serta menolak setiap keburukan (munkar) dengan berbagai cara yang tepat sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf: 108 dan Ali Imrân: 104.

Karena itu, gerakan dakwah berbeda dari gerakan partai politik yang agenda utamanya untuk meraih kemenangan dan merebut kekuasaan. Adalah benar bahwa dengan gerakan dakwah bisa saja mengantarkan para du’at kepada posisi-posisi kekuasaan politik.

Tetapi itu bukanlah tujuan, melainkan salah satu konsekwensi logis dari syumuliyat dakwah yang menuntut tegaknya kepemimpinan rabbaniyyah yang berorentasi penegakkan keadilan hukum dan kesejahteraan sosial dalam sinaran wahyu ilahy.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang modern yang dibangun di atas prinsip-prinsip musyawarah dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana kekuatan civil society dan aspirasi mayoritas warga negara  sangat diperhitungkan bahkan menentukan arah kebijakan politik-kekuasaan, maka gerakan dakwah di luar lingkaran politik-kekuasaan sangat signifikan.

Karena disamping dapat tetap menjaga kemurnian misi kenabian yang mendasarkan kepada keikhlasan niyat dan pengabdian langsung kepada umat, gerakan dakwah juga dapat terhindar dari konflik kepentingan kelompok sekaligus dapat memainkan peran kontrolnya terhadap roda pemerintahan secara lebih adil dan objektif.

Garis perjuangan dakwah seperti ini nampaknya masih tetap menjadi kemitmen yang dipertahankan oleh mainstream ormas-ormas dan lembaga-lembaga dakwah Islam di Indonesia.

Bukti konkrit yang paling mudah ditunjukan atas asumsi di atas adalah pilihan mayoritas ormas Islam untuk tetap bertahan dalam status ormas ketimbang berganti haluan menjadi partai politik.

Garis perjuangan ini pula yang tetap dipegang teguh oleh Jam’iyah Persatuan Islam (PERSIS). PERSIS akan tetap istiqamah dengan garis perjuangan dakwah dan pendidikan sebagai jalan perubahan umat di segala bidang.

Meskipun semakin menyadari pentingnya meningkatkan peran Jam’iyah dalam bidang politik, tetapi semua itu dilakukan dalam kerangka perluasan domain dakwah yang motivasinya demi menegakkan ‘amr ma’ruf nahy munkar .

Jam’iyah PERSIS memandang bahwa kewajiban berdakwah menegakkan kemurnian akidah tauhid, kemurnian ibadah, dan muamalah yang berdasar kepada Al-Qur’an dan As Sunnah, sejalan pararel dengan kewajiban menjaga ukhuwah Islamiyah, integrasi umat, pemberdayaan pendidikan dan ekonomi umat, serta keharusan mempertahankan keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh sebab itu, cita-cita besar dakwah Jam’iyah PERSIS adalah   terwujudnya masyarakat muslim Indonesia yang bersyari’ah dengan tetap menjaga keutuhan dan integrasi umat dan bangsa. Dengan kata lain, bersyariah tidaklah harus anti Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk membangun kesadaran dakwah yang komprehensif seperti dikemukakan di atas, maka Jam’iyah PERSIS melalui Bidang Dakwah sudah semestinya terus berupaya melakukan sosialisasi dan kaderisasi kepada para aktivis dakwah, khususnya kepada para du’at di lingkungan internal Jam’iyah.

Di antara bentuk kegiatan sosialisasi dan kaderisasi adalah kegiatan Daurah Du’at atau general training bagi para aktivis dakwah yang berskala nasional. Mudah-mudahan saja program yang dipersiapkan dan dinantikan itu segera terwujud dalam waktu dekat. Amin!

 

***

Penulis: Dr. Jeje Zaenudin, Wakil Ketua Umum PP Persis

LEAVE A REPLY

10 − six =