Isu Permasalahan Pendidikan Sekolah Umum Persis yang Digelontorkan sebelum FGD

0
85

Bandung – persis.or.id, Sebelum dibentuknya Focus Group Discussion (FGD), beberapa kepala sekolah umum Persis menggelontorkan beberapa isu permasalahan yang ditemui di sekolah masing-masing.

Menjelang sesi kedua yaitu Focus Group Discussion atau yang biasa dikenal dengan diskusi kelompok terpumpun, Dr.Darwis mempersilahkan beberapa kepala sekolah untuk mencurahkan permasalahan yang bisa diangkat dalam forum tersebut. Sebelum mempersilahkan, Dr. Darwis memberikan stimulan yang begitu mencerahkan suasana pada waktu itu. “Mari kita ubah kebiasaan duduk manis mendengarkan menjadi aktif berpartisipasi diskusi. Bukan banyaknya kata, melainkan padatnya makna”, kata Dr. Darwis.

Hadi salah satu kepala sekolah umum Persis yang berasal dari Sukabumi menyampaikan tentang cara pemutakhiran database sekolah SD, SMP dan SMA Persis dengan mengacu kepada format Dapodik Kemendikbud.  “Kita bisa memanfaatkan dapodik untuk melakukan pemutakhiran data sekolah; download darisana. Lengkapi data unggahan tersebut, lalu kami kirimkan ke Dikdasmenum PP Persis. Ada masalah lain juga, silabus yang kami terima adalah silabus MTs Persis padahal sekolah kami adalah SMP. Pihak Dikdasmenum perlu membuat penyeragaman silabus untuk tingkat SMP Persis”, ujar Hadi.

Seorang kepala sekolah dari Cirebon menyampaikan bahwa pelaksanaan pendidikan umum Persis disana belum berdasarkan pedoman dari PP Persis. “Kami memiliki kesulitan dalam mengimplementasikan silabus atau pedoman dari PP Persis. Saat ini kami menilai belum ada sentral untuk sekolah umum. Mesti dibentuk tim pengembang yang khsusus membuat silabus PP Persis. Khusus SDIT di Cirebon belum ada pegangan pasti”, ungkapnya.

Jejen Jaenudin, Kepala SMK 2 Persis bandung menyampaikan bahwa PP Persis harus mengakomodir adanya tim khusus agar ada spektrum yang jelas untuk penyelenggaraan pendidikan SMK Persis. ” Konkritnya kita harus memiliki forum komunikasi, acara ini menjadi momentum bagus untuk itu”, terangnya. Lebih lanjut beliau menyoal juga tentang keseragaman hari libur untuk sekolah umum Persis. “Mesti dipertegas oleh PP Persis, apakah ahad atau jumat. Tapi saya berijtihad hari ahad untuk hari libur di SMK 2 Persis – Bandung sebab banyak guru yang berasal dari non Persis juga”, imbuh Jejen.

Disisi lain, salah satu kepala sekolah yang berasal dari Sukabumi menyampaikan bahwa satuan pendidikan di bawah disdakmnum itu memiliki permasalahan yang kompleks. “Sebab itu, fungsi pengawasan ke bawah, keterikatan PP dengan jamiyyah harus ada korelasi antara kebijakan pusat dengan kebijakan satuan. PP bisa memberdayakan PW dan PD untuk keterlibatannya. Permasalahan selanjutnya adalah kualitas soal harus memenuhi standar. Kemudian, silabus tidak bisa diejawantahkan sebab terlalu luas cakupannya. Sebab itu kami mendesak adanya; tim khusus atau workhshop hingga bisa menciptakan silabus sampai dengan buku sumber buatan PP Persis”, paparnya.

photo_2016-08-21_07-10-35Yusuf salah satu kepala sekolah yang berasal dari Garut turut membahas persoalan tentang pengelola khusus yang bersifat harian yang diberi mandat untuk melayani permasalahan yang dialami oleh sekolah umum Persis. ” Penyelenggaraan pendidikan Persis ini urusannya se-nasional. Ngurus haji umroh dan zakat saja bisa serius, apalagi ini, ngurus orang harus lebih serius”, ungkap Yusuf yang sontak mendapatkan tepuk tangan dari para hadirin.

Lebih lanjut Yusuf menyoroti soal visi misi pendidikan sekolah ummum Persis agar senantiasa menjaga orientasi dakwah pendidikannya. “Persoalan sekolah Persis yang tidak terkelola baik memerlukan perhatian serius dari PP, ada petugas khusus yang mengakomodir”, ucapnya. Menanggapi hal ini, Jejen Jaenudin Kepala SMK 2 Persis mengatakan bahwasanya Bidang Dikdasmenum PP Persis yang sekarang kena ‘buntut maung’, namun hal tersebut bukanlah hambatan utamanya sebab upaya kongkrit pemecahan masalah-masalah di pendidikan dasar dan umum Persis ini sedang dalam proses penyelesaian satu per satu secara bertahap.

Ust. Suar dari Madrasah Aliyah Ciparay menanyakan soal madrasalah aliyah masuk ke kepesantrenan ataukah pendidikan umum. “Tentu ini perlu ada ketegasan dari PP, apakah aliyah masuknya pesantren ataukah umum. Hal selanjutnya mengenai masalah regulasi; kami belum menerima informasi valid. Jika sudah turun, kami mau mendirikan Madrasah Aliyah Kejuruan sebagaimana tujuan awal”, pungkasnya.

Terakhir, temuan permasalahan disampaikan oleh Sabiq dari Rajapolah – Tasikmalaya. “Kalau tidak salah, SMA kami adalah SMA Persis pertama yang didirikan pada tahun 2004. Kondisi zaman sudah berubah, Pendidikan di Persis harus tetap menjadi bagian dari dakwah Persis. Kurikulum yang dijalankan harus berorientasi kepada dakwah jamiyyah. Pendidikan TK-SMA sebagai bagian dari gerakan dakwah.  Pendidikan bukan semata melayani dinas tapi mesti melayani kebutuhan umat.  Tolong panggil dan libatkan aktivis dakwah untuk membuat silabus/kurikulum nantinya”, papar Sabiq. (/TG)