PERDA BERBASIS SYARIAH:  DIANTARA HISTORIS & KENDALA PENEGAKAN SYARI’AT ISLAM DI...

PERDA BERBASIS SYARIAH:  DIANTARA HISTORIS & KENDALA PENEGAKAN SYARI’AT ISLAM DI INDONESIA

SHARE

Sejarah mencatat perjalanan yang sangat panjang penerapan syariat Islam. Dua puluh tiga tahun pertama, pada masa kenabian Muhammad Shalallaahu ‘alaihi wa sallam, syariat Islam turun mengikuti dinamika perjuangan ummat. Ayat-ayat Makkiyah turun semasa Rasulullah Saw menegakkan tonggak-tonggak bangunan Islam di Makkah dan oleh karenanya banyak yang terkait dengan penguatan tauhid serta motivasi perjuangan melawan kekufuran.
Pada saat di Madinah ayat-ayat yang berisi hukum-hukum sosial turun mengikuti munculnya berbagai persoalan-persoalan yang dalam dimensi manusia disebut sebagai asbabun nuzul. Pada saat ini Rasulullah Saw telah melakukan sebuah pengorganisasian masyarakat yang menurut istilah modern disebut sebagai “negara”. Tanda-tandanya banyak, mulai dari penggantian nama Yatsrib menjadi Madinah (yang berarti kota atau negara), pembuatan perjanjian resmi dengan kelompok-kelompok Yahudi dan Nasrani, penandatanganan perjanjian bilateral Madinah ¬ Makkah pada peristiwa Hudaibiyah, pembuatan cincin stempel Nabi, pengiriman surat resmi ke negara-negara tetangga (Habasyah, Persia, Rumawi, dan lainnya), dan lain-lain.
Ibn Khaldun dalam Muqaddimah menyatakan bahwa pergantian bentuk peradaban dari badawah (masyarakat awal yang umumnya nomaden) ke hadharah (masyarakat menetap yang biasanya bercirikan pertanian dan industri) ditentukan oleh pengorganisasian masyarakat yang norma-normanya disebut dengan siyasah madaniyah.
Dua tipe siyasah madaniyah: pertama, terkait dengan kepentingan umum dan kedua, terkait dengan kepentingan raja. Terkait dengan kepentingan umum, orang-orang Persia menggunakan filsafat sebagai siyasah madaniyah.
Ibn Khaldun menulis, “Allah menjadikan tipe politik ini tidak ada artinya bagi kita dalam Islam pada masa Khilafah. Syariat agama menduduki tempatnya sehubungan dengan dua kepentingan, umum dan khusus.” Sedangkan siyasah madaniyah yang terkait dengan kepentingan raja adalah melalui penggunaan kekuasaan secara paksa. Ini politik semua raja, baik Muslim maupun kafir, hanya saja raja Muslim melakukan ini dalam kerangka syariat agama sejauh kemungkinan yang mereka dapat laksanakan.
Jadi, menurut Ibn Khaldun, syariat berperan sebagai norma-norma politik pengorganisasian masyarakat dalam sebuah negara, baik bagi kepentingan umum pada sistem khilafah maupun untuk kepentingan raja dalam sistem mulkiyah (kerajaan).
Sejarah menunjukkan bentuk bangunan negara yang diwariskan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidun mengalami jatuh bangun. Bani Umayyah meletakkan bentuk kerajaan menggantikan kekhilafahan meski secara formal tetap mempertahankan istilah tersebut (dari khilafah ‘ala minhaji nubuwwah kepada khilafah mulkiyah). Kekhilafahan (mulkiyah) kemudian mengalami degradasi kekuatannya setelah kekuatan-kekuatan politik dari kelompok masyarakat berhasil mengambil kekuasaan khalifah dan meletakkannya hanya sebagai simbol.
Kekuasaan sesungguhnya ada pada Amirul Umara yang posisinya berganti-ganti dari dinasti ke dinasti (Buwaihi selama 113 tahun, Seljuk selama 143 tahun). Pada tahun 1194 M keturunan Abbasiyah berkuasa kembali tetapi banyak daerah yang telah menjadi kerajaan-kerajaan otonom (shulthanaat), meski mereka tetap mengakui eksistensi Khalifah.
Ketika bangsa Mongol menghancurkan Baghdad kekhilafahan hanya tinggal seberkas atribut yang dibawa-bawa oleh keturunan Bani Abbasiyah yang meminta perlindungan raja-raja Mamluk di Mesir. Tahun 1516 M Kerajaan Utsmaniyah (berdiri + 1288 M) menaklukkan Mesir dan merampas atribut kekhilafahan Bani Abbasiyah sehingga sejak itu Usmaniyah mendapat “legitimasi” kekhilafahan. Tetapi suatu hal yang patut dicatat adalah dalam semua situasi tersebut supremasi syariat Islam terus bertahan dalam peradaban Islam.

Syariat Pasca Utsmaniyah
Penjajahan Barat atas bangsa-bangsa Muslim, terutama selama dua abad terakhir telah mengundang permasalahan besar dalam memformulasi pandangan terhadap hubungan negara dan agama. Sekularisme yang menjadi tiang bagi bangkitnya peradaban Barat modern tidak terhindarkan pengaruhnya ke dunia Islam, khususnya melalui politik pendidikan terhadap pribumi. Terdapat dua hal penting yang sering diperdebatkan tokoh-tokoh muslim abad 20-an: pertama terkait dengan bentuk negara dan, kedua terkait dengan bagaimana syariat Islam diaplikasikan.
Mereka yang sangat dipengaruhi sekularisme Barat menganggap agama dengan politik adalah dua domain yang terpisah dan karenanya menolak sebagai bentuk campur tangan negara terhadap pelaksanaan ajaran agama. Tentu saja pandangan ini sangat didukung banyak kelompok orientalis. Oliver Roy (Gagalnya Islam Politik, 2002) mencirikan upaya untuk mengkonkretkan “ilusi” tentang negara Islam sebagai “tidak jelas juntrungannya”. Dia mendasarkan penilaiannya itu pada bangkrutnya intelektualitas ahli-ahli Islam kontemporer dalam menghadapi tantangan masyarakat modern. Di Mesir pandangan ini dipelopori oleh Ali Abdur Raziq yang pada tahun 1920-an mengkampanyekan gerakan anti kekhilafahan.
Mereka yang menolak sekularisme Barat dan menghendaki kaum Muslimin bangkit dalam formasi organisasi kemasyarakatan berdasarkan Syariat Islam menganggap perlunya didirikan sebuah otoritas Islam. Sebagian menyatakan otoritas itu harus berbentuk khilafah yang tentu saja bersifat ‘alamiyah (internasional). Sebagian lagi mentransformasikan kekhilafahan itu dalam bentuk otoritas transisi yaang disebut “daulah Islamiyah” (Negara Islam).
Rasyid Ridha menganggap tidak mungkin membangkitkan kembali kekhalifahan sebagai sumber satu-satunya otoritas spiritual, namun dia melihat pemindahan fungsinya kepada Negara Islam sebagai sebuah alternatif praktis. Sedangkan Muhammad Iqbal membayangkan suatu pemerintahan semacam konfederasi dari negara-negara Islam di dunia bagi sebuah struktur kekhilafahan. Hasan al-Banna memandang Khilafah adalah sebuah konsekuensi logis dari berkembangnya kekuatan Islam dari tingkatan pribadi, keluarga, masyarakat dan negara.

Syariat dalam Negara
Bagaimanakah Syariat Islam bekerja dalam kehidupan bernegara? Disini terdapat beberapa pendapat yang jika tidak dicermati dapat menimbulkan salah pengertian. Sebagian pandangan mendasarkan Negara Islam pada diterapkannya konsep “Kedaulatan Tuhan” yang dipercayai sebagai inti dari sistem politik Islam. Dalam pandangan kasar seolah-olah konsep ini tidak memberi ruang gerak bagi “aktivitas berfikir manusia dalam mengantisipasi kondisi-kondisi yang berubah”. Tetapi Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa kedaulatan yang dimaksud adalah kedaulatan tertinggi yang merupakan bukti keesaan dan uluhiyatullah. Kekuasaan Allah tanpa batas dan tanpa ikatan. Tetapi di dalam kerangka itu kaum Muslimin dapat membuat aturan sendiri dengan izin syariat tentang berbagai hal praktis yang menyangkut kehidupan sosial, ekonomi dan politik.
Banyak didapatkan bahwa peraturan dan tata tertib kontemporer tidak berlawanan dengan tujuan syariat secara umum dan tidak pula dengan ketentuan-ketentuan parsialnya, seperti pada peraturan lalu lintas, pelayaran, penerbangan, kesehatan, pertanian, hubungan kerja dalam perusahaan dan lain-lainnya.
Maududi memberikan syarat hal itu dapat dilakukan asal tidak bertentangan dengan berbagai hukum, ketentuan dan batas-batas yang sudah ditetapkan dengan pasti. Hal itu diwujudkan melalui penafsiran berbagai nash, qiyas, ihtihsan dan melalui ijtihad.
Dalam proses penentuan legitimasi syariat Islam dalam negara tidak jarang kaum Muslimin terjebak dalam paham konstitusionalisme sempit. Paham ini menganggap bahwa posisi syariat Islam sebagai sebuah dasar negara harus dinyatakan secara eksplisit dalam sebuah bahagian (bab, pasal atau ayat) dari Undang Undang Dasar sehingga menjadi “konstitusional”.
Padahal Miriam Budiardjo dalam Dasar-dasar Ilmu Politik menyatakan: ” ..Istilah konstitusi bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan ¬baik tertulis maupun yang tidak tertulis- yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat.”
Yusuf Qardhawy menyatakan Negara Islam adalah negara konstitusional dalam arti negara berdasarkan syariat. Konstitusi Negara Islam adalah berbagai prinsip dan hukum syariat yang dibawa oleh al-Qur-an dan dijelaskan oleh sunnah Rasulullah Saw yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, moral, pergaulan sosial, hubungan: baik pribadi, sipil, kriminal, administrasi, konstitusi dan internasional.
Bila sebagian negara modern bangga dengan komitmennya atas kekuasaan hukum dan konsistensinya dengan konstitusi, maka Negara Islam komit dengan syariat Islam dan tidak boleh menyimpang darinya. Syariat merupakan hukum yang dijadikan landasan kerja dan rujukan utama, sehingga negara itu berhak mendapat restu Allah, serta diterima oleh rakyat.

Konteks Indonesia
Sebagai seorang muslim tentunya meyakini bahwa syariat Islam adalah solusi. Oleh karena dewasa ini berkembang keinginan berbagai daerah agar diberlakukan syariat Islam, ini artinya kemungkinan hukum Islam di Indonesia khususnya dalam konteks otonomi daerah saat ini terbuka peluang kearah sana.
Sistem Hukum Nasional Indonesia dewasa ini paling tidak telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi materi hukum Islam di dalamnya, yaitu (1) UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) PP no. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan, (3) UU no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (4) UU no. 7 tahun 1992 jo UU no 10/1998 dan UU no 23/1999 tentang Sistem Perbankan Nasional yang mengizinkan beroperasinya Bank Syariah, (5) Inpres no. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, (6) UU no. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji, dan (7) UU no. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
Seperti di Aceh, tuntutan syariat Islam di negara Serambi Mekah ini makin bergulir. Sekalipun menghadapi masalah keamanan dan kerusuhan. Kini telah hadir Perda No. 3 tahun 2000 pada 14 juni 2000 tentang pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), boleh dibilang setingkat MPR Di samping itu pelaksanaan Syareat Islam di Aceh diperkuat dengan Perda No.5 tahun 2000.
Tuntutan beberapa wilayah seperti Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan beberapa daerah lainnya harus segara direspon positif oleh Pusat karena merupakan aspirasi masyarakat agar diberlakukan syariat Islam telah menjadi Isu sentral. Sementara di Kabupaten Ciamis, Cianjur, Tasikmalaya dan beberapa daerah lainnya menerapkan perda Syariat Islam.
Meskipun demikian gugatan terhadap Perda ini menguat pada pemerintahan Jokowi sekarang, yang disebut Mendagri Tjahyo Kumolo Perda Intoleran dan bertolak belakang dengan kebhinekaan.
Syariat dalam pengertian agama mencakup bukan hanya masalah hukum Islam seperti yang banyak dipahami orang, tidak juga otomatis berkaitan dengan potong tangan, pemaksaan pemakaian jilbab, atau mengejar-ngejar orang untuk shalat seperti yang dipahami sebagai pihak lainnya. Tetapi Syariat juga berkaitan dengan masalah sosial budaya dan pendidikan, yakni ingin mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan, melalui hukum-hukum Allah.
Bagaimana pelaksanaan syariat Islam diterapkan jika terdapat kelompok non-muslim. Pelaksanaan syariat Islam tidak melarang pemeluk agama lain untuk hidup dan menjalankan agamanya, bahwa syariat Islam melindungi non-muslim dan memberi rahmat bagi alam semesta. Sudah kita pahami bersama bahwa pada massa Rossul dan para Kholifah Rasidin ketika pelaksanaan syariat Islam itu diterapkan, Islam memberikan keleluasaan dan kebebasan orang untuk beragama, sesuai dengan keyakinannya, Islam sendiri menegaskan, tidak ada paksaan dalam beragama.
Sebagai contoh pengadilan massa khalifah Ali bin Abi Thalib, Ia mengadukan seorang Yahudi karena telah mencuri baju besinya. Tapi, khalifah ke empat yang terkenal sangat adil ini dinyatakan kalah dalam pengadilan legal, karena tidak ada buktinya. Ia dengan senang hati menerima keputusan itu, sekalipun beliau yakin bahwa orang Yahudi tersebut yang telah mengambil baju besinya. Karena sikap Ali yang demikian menyebabkan orang Yahudi tersebut masuk Islam.
Kemudian contoh lain yaitu ketika kholifah Umar pernah menerima laporan, seorang Yahudi yang telah tua bahwa ia tidak bisa bekerja mencari nafkah. Mendengar laporan tersebut Umar pun memberikan uang pensiun kepadanya hingga hidupnya terjamin. Umar berkata “Tidak adil bila kami mengambil harta kalian diwaktu kalian muda. Sementara diwaktu kalian tua kami membiarkan kalian terlantar”. Kita perlu untuk optimis bahwa peluang penerapan syariat Islam di Indonesia cukup besar, itu ditandai dari upaya-upaya yang telah maupun akan dilakukan baik dari gerakan individu maupun sosial dan politik. Mengingat krisis dimensional yang menimpa bangsa Indonesia, sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan berahir.
Krisis ini merupakan peringatan dari Allah SWT kepada hamba-hambaNya. Padahal bangsa ini telah merdeka lebih dari setengah abad dan pemimpin-pemimpinnya silih berganti. Namun prestasi yang dicapainya menunjukan angka yang negatif dari semua sektor kehidupan. Kekayaan yang sangat berlimpah mendekati kepunahan dan kehancuran. Hutang luar negeri sudah mencapai sekitar 1000 miliar dollar. korupsi, kolusi dan nepotisme, masih mengakar didalam hati masyarakat kita, penjualan dan kecurangan akan menjad budaya, kriminalitas terjadi dimana-mana, sedangkan mayoritas penduduknya masih dibawah garis kemiskinan dan kebodohan. Mencermati realitas tersebut, perlu adanya suatu alternatif yang belum pernah dicoba yaitu Islam. Dimana Islam merupakan solusi yang terbaik untuk dapat mengatasi segala macam persoalan yang terjadi di Indonesia. Kita tahu bahwa mayoritas penduduk yang ada di negara kita memeluk agama Islam dan boleh dibilang bahwa mereka belum melaksanakan syareat Islam sebagai solusi dari segala permasalahan yang dihadapinya. Perlu ditegaskan sekali lagi pentingnya penegakan syareat Islam yang sesuai dengan wahyu Allah SWT, yang tidak membahayakan disintegrasi bangsa dan negara Indonesia. Karena secara historis yang menyatukan bangsa Indonesia adalah Islam dan umat islam dengan tidak mengecilkan peranan pemeluk agama lainya. Dan juga bahwa secar historis, Piagam Jakarta yang mewajibkan Negara untuk menegakkan syareat Islam merupakan ruh dari pembukaan UUD 1945.
Lima Prinsip Penerapan Hukum Islam
Rasulullah memberikan contoh untuk menerapkan syareat Islam dengan mengacu pada lima prinsip yaitu :
Kebebasan, yang dimaksud disini sebagai mana yang dinyatakan dalam landasan hukum Islam adalah kebebasan individu maupun kolektif, keagamaan maupun sosial politik. Al-Qur’an sendiri malah memberikan pernyataan yang cukup ekstrim yaitu ; adanya kebebasan dalam beragama “La Ikroha Fi Din” yang artinya tidak ada paksaan dalam beragama, Rasulullah sendiri telah memberikan contoh dalam kasus ini, yaitu ketika beliau menyambut kedatangan rombongan Kristen Najran di Madinah, dimana pada saat bersamaan datanglah waktu shalat ashar lalu mereka bersalat. Ketika itu Rasulullah bersabda ” Biarkanlah mereka shalat, maka salatlah mereka menghadap ketimur. Contoh lainnya adalah perdamaian Hudaibiah yang intinya memberikan nuansa kebebasan politik.
Prinsip musyawarah, yang pernah diterapkan oleh Rasulullah ketika beliau mendengar bahwa pasukan Qurais sampai di Uhud. Begitu mendapat kabar beliau bermusyawarah dengan para Sahabat,” Apakah bertahan dalam kota atau membuka front perlawanan diluar kota demikian rasulullah bermusyawarah sebagai pelajaran bagaimana, padahal tahap bermusyawarah pun Rasulullah bisa karena langsung dibimbing Allah Swt”.
Prinsip Kesamaan, seperti diketahui sebelum Islam kondisi manusia berkasta-kasta, ada perbedaan suku dan sosial. Kaum perempuan tidak mempunyai derajat dimata masyarakat, maka begitu Islam datang dihapuskanlah sistem yang membanggakan keturunan dan kepangkatan. Islam menempatkan posisi yang mulia bagi kaum perempuan. Ini dapat diartikan bahwa kedudukan manusia disisi Allah adalah sama, yang membedakan manusia disisi Allah adalah amal shalih dan ketaqwaan.
Rasa Keadilan, tugas yang di emban Rasulullah SAW, adalah berbuat adil dan menegakkan rasa keadilan bagi semua umat manusia. Contoh kongkrit yang pernah diperlihatkan oleh beliau adalah ketika ada orang yang bernama Nu’man bin Basir, mengadu pada beliau, mengaku telah diberi hadiah oleh ayahnya, namun ibunya tidak rela sehingga meminta kesaksian Rasulullah. Beliau bersabda “Apakah anakmu kamu beri hadiah yang sama”, ia menjawab tidak. Beliau bersabda “Bertaqwalah kepada Allah dan berlaku adillah diantara anakmu, Saya tidak mau menjadi saksi atas kedhaliman”. Maka seorang ayah tersebut mengambil kembali hadiah yang telah diberikan kepada Nu’man bin Basir.
Adanya Kontrol, Islam menghargai kebebasan, kolektif, politik, sosial, ekonomi, dan keagamaan. Namun demikian kebebasan yang diberikan oleh Islam bukanlah tanpa batas. Tapi kebebasan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran. Dalam sistem Islam bentuk Kontrol adalah Amar Ma’ruf Nahi Mungkar.
Dulu saat Masyumi memperjuangkan Piagam Jakarta, menurut Saya berdasar bacaan saya terhadap pemikiran Natsir dan Mohammad Roem, dan jika mereka menang dalam sidang konstituante, tentu yang muncul adalah tafsiran modern terhadap penerapan syariat Islam. Karena ide-ide mengenai Islam yang muncul dari mereka adalah ide-ide yang ditimba dari modernitas dan demokrasi.
Sekarang ini, saya khawatir, merupakan perpanjangan dari apa yang so-called penekanan identitas ketimbang gagasan-gagasan genuine yang menjadi kutub perjumpaan Islam dengan modernisme. Ini karena kelompok yang memunculkan syariat Islam saat ini sangat miskin wacana dan perjumpaannya dengan gagasan-gagasan baru itu.
Jika seluruh elemen masyarakat dan pemerintah secara aklamasi telah mengakui bahwa syariat Islam adalah sumber nilai dan norma yang harus dipatuhi dalam berbagai bidang kehidupan, maka berarti syariat Islam telah menjadi konstitusi bagi negara, meskipun negara itu tidak memiliki undang-undang dasar sebagai sebuah konstitusi yang tertulis.
Tetapi dalam masyarakat yang majemuk baik dalam agama maupun dalam kedalaman aqidah dan fikrah Islamnya, kedudukan syariat Islam sebagai sebuah konstitusi seringkali menjadi persoalan. Para pendukung konstitusionalisasi syariat Islam biasanya menuntut dicantumkannya Islam sebagai dasar negara dalam sebuah bagian dari undang-undang dasar. Hal ini menjadi sangat mudah jika kekuatan politik mereka merupakan mayoritas mutlak (50 % lebih) anggota legislatif yang mengesahkan undang-undang dasar tersebut. Jika tidak, maka pergumulan kepentingan akan terjadi antara kelompok pendukung Syariat Islam dengan kelompok sekuler, baik dari kalangan muslim maupun non-Muslim.
Apalagi jika kebutuhan untuk pengesahan undang-undang dasar harus diperlukan suara dua pertiga yang berarti melampau porsi mayoritas mutlak sebagaimana yang terjadi di Indonesia.
Sebenarnya kondisi di atas dapat diatasi apabila kekuatan politik kelompok pendukung syariat memiliki suara mayoritas mutlak meskipun kurang dari dua per tiga. Karena untuk mengesahkan berbagai undang-undang hanya diperlukan suara mayoritas, maka mereka dapat mewarnai seluruh perundang-undangan dengan nilai-nilai serta norma-norma Islam.
Perjuangan mengangkat syariat Islam sebagai bagian dari konstitusi negeri ini harus didukung semua orang. Tetapi (dengan T besar), masalah undang-undang dasar hanya akan menjadi sebuah formalisme yang kurang ada artinya dikaitkan dengan pengertian luas dari makna konstitusi dalam suatu negara. Artinya, secara kenyataan syariat Islamlah yang berlaku bila kekuatan politiknya dapat mengontrol undang-undang, perda-perda, dan sebagainya.
Di Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, dukungan politik terhadap pencantuman pemberlakuan syariat Islam di dalam Undang Undang Dasar sangat rendah, jauh di bawah 50%. Lebih bermasalah lagi jika para pendukung syariat hanya terfokus pada upaya-upaya formal pencantuman pemberlakuan syariat Islam dalam sebuah ayat undang-undang dasar, sementara ayat, pasal dan bab lainnya yang begitu banyak tidak diperhatikan padahal juga sangat terkait dengan nilai-nilai Islam.
Sebuah keprihatinan lain adalah jika langkah-langkah formal konstitusional yang dilakukan kekuatan-kekuatan politik hanyalah merupakan manuver politik belaka tanpa diiringi dengan langkah-langkah da’wah lainnya. Sosialisasi yang sungguh-sungguh terhadap masyarakat dalam pengamalan syariat Islam sangat diperlukan untuk membuka mata masyarakat terutama kalangan non-Muslim.
Selama ini pengertian masyarakat awam tentang syariat Islam sangat sempit dan cenderung mengundang antipati, misalnya potong tangan, rajam, dan lain-lain. Kejujuran, keadilan, kedisiplinan, anti pemborosan, anti korupsi, kebersihan diri dan nilai-nilai kebaikan lainnya umumnya tidak dianggap sebagai bagian dari syariat Islam, padahal semua itu mendasari tindakan-tindakan hukum potong tangan, rajam, dan lainnya.
Maka, suatu hal yang ironis pula jika pada kenyataan sehari-hari kekuatan-kekuatan politik Islam justru menampilkan moralitas yang rendah dikaitkan dengan nilai-nilai tinggi syariat Islam itu sendiri. Naudzubillah, misalnya mereka terlibat korupsi, mengkhianati amanat rakyat, saling baku hantam satu sama lain, makan uang riba, monopoli ekonomi dan lain-lainnya.
Dalam rangka “pemberlakuan syariat Islam” di Aceh, para polisi wanita merazia wanita-wanita yang tidak menutupi aurat mereka dengan baik. Alangkah menyedihkannya jika kenyataannya para politisi wanita Islam atau isteri-isteri dan anak-anak wanita politisi Islam justru tidak menutupi aurat mereka dengan baik.
Langkah-langkah menuju pemberlakuan syariat Islam di Indonesia dengan demikian masih sangat panjang. Apalagi kalau dihubungkan dengan dengan upaya-upaya penyadaran kaum Muslimin terhadap hakikat ajaran agama mereka. Kelemahan dalam da’wah Islam dapat dilihat dari rendahnya keberpihakan kaum Muslimin secara politik kepada kekuatan-kekuatan Islam. Buktinya bisa dilihat pada hasil pemilu.
Kelemahan juga terlihat pada rendahnya tingkat pengamalan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Praktik-praktik ajaran Islam yang tidak memerlukan legitimasi formal konstitusional sangat minim. Bahkan di kalangan tokoh dan pengikut kekuatan politik Islam sekalipun. Padahal nilai-nilai tersebut menjadi landasan moral dan spiritual yang sangat penting bagi tegaknya sebuah Negara Islam. Misalnya, untuk menjadi seorang yang jujur dan konsisten tidak diperlukan pengesahan dari undang-undang dasar,

Pendekatan Penerapan Syariat Islam
Perjuangan penegakan syariat Islam harus mensinergikan pendekatan-pendekatan politik dan pendekatan-pendekatan moral. Bukannya mendahulukan yang satu dan meninggalkan yang lain. Sebab, jika timpang, atau hanya berat ke perjuangan politiknya saja, jangan-jangan kelak yang berkuasa adalah penguasa bersimbol Islam, tetapi bersikap korup, menindas, melakukan dan membiarkan kemaksiatan dan melecehkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Oleh karena itu patut direnungkan perkataan seorang ahlud da’wah, “Tegakkan Negara Islam dalam dirimu, niscaya engkau dapat menegakkan Negara Islam di tanah airmu.”

Mitos-mitos tentang Syariat dan Jawabannya
Diperlukan banyak terobosan untuk meluruskan pemahaman masyarakat tentang syariat, yang bila caranya benar bukan mustahil berbalik jadi pendukung Tuntutan penerapan syariat Islam mencuat kembali dalam Sidang Tahunan MPR awal November 2001 yang lalu. Walaupun pengagendaannya masih ditunda ke Sidang Tahunan MPR tahun 2002, tapi tuntutan yang hendak dituangkan dalam amandamen UUD 45 itu, seperti biasa, telah menjadi agenda pembicaraan publik yang luas, baik dalam kaitan dengan proses politik dan legislatifnya, maupun dalam kaitan dengan muatan pemikiran dan konseptualnya.
Salah satu sisi yang menarik dalam perbincangan tersebut adalah bahwa kontroversi itu lebih banyak terjadi di kalangan ummat Islam sendiri, walaupun beberapa aspek penerapan syariat Islam juga menjadi sorotan pihak-pihak lain di luar Islam. Kontroversi semacam itu, di tengah negara sebesar dan seberagam Indonesia dan dengan jumlah penduduk muslim terbesar di seluruh Dunia Islam, tentulah harus disikapi dengan arif dan bijaksana, objektif dan proporsional, dengan berbasis pada etika ilmiah dan politik yang kuat. Kontroversi semacam itu haruslah dipandang sebagai sebuah kewajaran, dan kewajaran semacam ini harus dipertahankan dengan semangat dialog, keterbukaan dan rasionalitas yang tinggi.
Secara umum kita dapat menyimpulkan dengan cukup yakin bahwa masyarakat Islam di negeri kita memang sedang mengalami suatu proses kembali ke jatidiri kolektifnya sebagai sebuah ummat, dimana Islam menjadi basis identitasnya. Fenomena sosial dan kultural ini telah mengemuka sepanjang dua puluh tahun terakhir, tapi kemudian mendapat penguatan baru yang bersifat politik setelah era reformasi melahirkan sistem multipartai; sebuah pintu masuk bagi umat Islam untuk mengejawantahkan diri kembali lewat perjuangan politik, dimana prinsip-prinsip demokrasi membuka dirinya bagi tuntutan penerapan syariat Islam. Jadi baik pada tataran sosial kultural maupun pada tataran politik praktis, tuntutan penerapan syariat Islam telah menjadi fenomena yang eksis dan mengejawantah secara kuat.
Tapi adalah merupakan bagian dari kearifan dan kebijaksanaan kita sebagai Muslim, untuk memandang perbincangan soal penerapan syariat Islam secara lebih mendalam dan lebih menyeluruh, dengan mencoba melakukan sebuah penelusuran yang akurat pada sisi-sisi muatan pemikirannya, khususnya yang berkembang di kalangan umat Islam sendiri, dan kemudian, pada proses-proses politiknya. Menelusuri perkembangan pemikiran internal maupun eksternal umat Islam dalam agenda ini menjadi penting bagi kita, karena dengan begitu kita bisa merumuskan sebuah pola pembahasaan yang lebih baik, dan lebih tepat dengan lingkungan pemikiran, dalam mengusung agenda penerapan syariat Islam.
Dari penelusuran sementara yang kita lakukan, berbagai pemikiran yang berkembang, baik di kalangan umat Islam sendiri maupun di kalangan eskternal umat Islam, kita menemukan bahwa agenda penerapan syariat Islam sedikit mendapatkan ganjalan dalam lingkungan pemikiran tersebut, akibat berbagai kesamaran, atau apa yang mungkin kita sebut mitos (bisa juga kita sebut sebagai syubhat), yang tentu saja mengurangi derajat keyakinan umum kita terhadap keniscayaan penerapan syariat Islam.
Kita mungkin bisa membuat sebuah daftar panjang tentang berbagai mitos tersebut, tapi yang paling mengganjal di antaranya ada empat mitos.
Syariat tidak relevan lagi. Mitos yang mempertanyakan apakah penerapan syariat Islam masih relevan dengan ruang dan waktu kita, dengan kondisi zaman kita yang terus berubah? Dapatkah Islam memenuhi kebutuhan masyarakat moderen dalam berbagai dimensi kehidupan mereka yang begitu rumit? Dapatkah Islam menjawab berbagai tantangan dan problematika zaman moderen yang begitu kompleks? Mitos ini mempertanyakan Islam sebagai sebuah konsep kehidupan, mempertanyakan kemampuan substansialnya untuk mengatur kehidupan masyarakat moderen sebagaimana yang telah dilakukan oleh ideologi-ideologi lain?
Syariat tidak manusiawi. Mitos yang mempertanyakan sisi kemanusiawian hukum Islam, khususnya yang terkait dengan hukum pidana, yang menurut mereka terasa terlalu kejam. Bukankah hukum qishash bagi pembunuh, dan potong tangan bagi pencuri, atau dera dan rajam bagi pezina terasa terlalu kejam dan cenderung tidak manusiawi untuk ukuran zaman kita? Perzinaan misalnya, untuk sekedar membuat perbandingan hukum, yang dalam hukum positif tidak dikategorikan ke dalam tindak pidana, justru dianggap sebagai tindak pidana dalam hukum Islam? Bukankah, dengan begitu, hukum pidana Islam dapat dikatakan memang cenderung bersifat hukum tangan besi dan cenderung berdarah-darah?
Masyarakat tanpa dosa. Mitos yang terkait dengan persepsi masyarakat Islam sebagai masyarakat malaikat, sehingga penerapan syariat Islam hanya akan berarti memaksakan sebuah kehidupan yang terlalu rigid, kaku, suci, relatif tanpa dosa, sebuah dunia yang sebenarnya hanya dimiliki para malaikat, dan tidak sesuai dengan natura kita kita sebagai manusia, dengan semua sisi gelap dan hitam yang melekat dalam tabiatnya? Seberapa kuatkah dan seberapa lamakah mereka dapat bertahan hidup dalam suatu sistem kemayarakatan yang menerapkan sebuah standar moral yang terlalu tinggi? Mitos ini membuat mereka tidak yakin bisa bertahan.
Disintegrasi nasional. Mitos politik historis yang menganggap bahwa penerapan syariat Islam sebagai ancaman bagi integrasi nasional, khususnya dalam sebuah masyarakat majemuk secara etnis, agama dan budaya, seperti Indonesia. Penghapusan tujuh kata dalam piagam Jakarta, dalam sejarah kita sebagai bangsa majemuk, adalah sebuah pengorbanan besar umat Islam, sebuah harga politik yang harus mereka bayar untuk mempertahankan kesatuan nasional? Mitos ini juga mempertanyakan eksistensi kelompok minoritas non-Islam dalam sebuah negara demokrasi? Mitos ini, pada akhirnya, mempertentangkan Islam dengan nasionalisme, dan karenanya menganggap bahwa setiap usaha menerapkan syariat Islam dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak nasionalis?
Di luar dari keempat mitos diatas, ada lagi sebuah pertanyaan terakhir yang masih tersisa, yang melengkapi keraguan mereka. Seandainya Islam memang masih relevan dengan kondisi zaman modern, dan sebuah masyarakat suci yang putih bersih seperti dunia malaikat dapat ditegakkan, dan integrasi nasional bangsa tersebut tetap dapat dipertahankan, atau bahkan mungkin lebih solid dan lebih kohesif, maka pertanyaannya adalah, sudah adakah negara Islam yang dapat dijadikan model untuk itu? Dapatkah Arab Saudi, Iran, Pakistan, Yaman atau Sudan dijadikan model dari konsep negara Islam yang sukses menerapkan syariat Islam? Dapatkah negara-negara tersebut dikatakan lebih baik dibanding negara-negara sekuler dan moderen seperti Amerika Serikat, atau Eropa atau Jepang, katakanlah dalam dimensi ekonomi, militer, hukum, politik dan pendidikan atau lainnya?

Bukan Sekedar Apologi
Mitos-mitos tersebut, seperti telah dikatakan sebelumnya, ada dalam benak kebanyakan kaum Muslimin dan juga ada dalam benak orang-orang di luar Islam, berkembang dalam wacana-wacana sosial budaya dan juga berkembang dalam wacana-wacana politik praktis. Dalam konteks pensikapan yang dialogis, terbuka dan demokratis, adalah penting bagi kita, ummat Islam, khususnya kalangan pemikir dan politisi, untuk meluruskan syubhat-syubhat tersebut. Tapi adalah juga penting untuk tetap menyadari bahwa jawaban-jawaban apa pun yang kita berikan, tidaklah dengan sendirinya akan menyelesaikan perkara syubhat-syubhat yang telah menjadi mitos tersebut. Andaikan kita dapat memberi jawaban yang memuaskan bagi semua pihak, itu tetap tidak menjamin adanya penerimaan yang menyeluruh terhadap tuntutan penerapan syariat Islam.
Apa yang kita perlukan bukanlah jawaban-jawaban pembelaan diri, bukan jawaban-jawaban yang bersifat apologis, karena jawaban-jawaban seperti itu tidak akan pernah efektif, dan untuk sebagian besarnya, lebih banyak merupakan indikator dari sikap minder dan rendah diri kita sebagai ummat. Kita akan tampak begitu tidak percaya diri ketika kita hanya menyibukkan diri dengan memberikan jawaban-jawaban pembelaan diri, atau jawaban-jawaban apologis seperti itu. Munculnya mitos-mitos itu lebih banyak disebabkan oleh reaksi orang lain atau cara mereka mensikapi kita sebagai ummat yang lemah dan tidak berdaya, oleh suatu ketidakpercayaan yang laten dalam diri mereka, dan mungkin juga dalam diri kita sendiri, bahwa kita mampu membangun diri kita sendiri dengan konsep yang kita miliki, dan dengan konsep yang sama kita juga mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan peradaban dunia.
Kita dapat saja menjawab mitos tentang relevansi Islam dengan zaman moderen dengan menjelaskan bagaimana Islam telah berhasil membangun sebuah peradaban besar yang memenuhi ruang sejarah kemanusiaan sepanjang satu millenium, dan bagaimana peradaban itu kemudian menjadi referensi utama bagi kemajuan peradaban Barat saat ini. Sukses sejarah itu tetap bisa diulang karena institusi ijtihad dalam Islam adalah rahasia besar yang dapat mempertahankan relevansi Islam dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam semua kurun sejarah manusia.
Kita juga bisa menjawab mitos tentang hukum pidana Islam yang terlalu kejam dan tidak manusiawi dengan menjelaskan akar persoalannya; tentang fungsi hukum dalam mengurangi angka kriminalitas dalam masyarakat, dan betapa efektifnya hukum pidana Islam melakukan fungsi tersebut. Dan dengan menjelaskan proses-proses hukum, seperti sistem pembuktian tindak pidana, kita dapat menjelaskan betapa manusiawinya hukum pidana Islam itu. Misalnya sistem pembuktian perzinaan dengan empat saksi. Syarat itu tentu saja sangat berat dalam kasus perzinaan biasa. Karena sulit sekali membayangkan bahwa ada seseorang yang berzina dan disaksikan oleh empat pasang mata sekaligus, kecuali kalau mereka sedang memproduksi film porno, atau sedang mengadakan pesta seks. Untuk kasus terakhir ini, pelakunya tentu saja bukan sekedar pezina, tapi telah berubah menjadi institusi yang menyebarkan perzinahan, dan karenanya dapat dikategorikan sebagai perusak masyarakat.
Kita juga bisa menjawab mitos tentang masyarakat Islam sebagai masyarakat malaikat dengan menjelaskan sisi-sisi manusiawi dari masyarakat Islam yang pernah ada di Madinah, di zaman Rasulullah Saw. Bahwa masyarakat Islam itu bukanlah masyarakat malaikat yang serba suci dan tanpa dosa. Bahkan di tengah masyarakat yang dibina langsung oleh Rasulullah Saw, dan di saat wahyu al-Qur’an masih turun membimbing mereka, tetap saja ditemukan kasus perzinaan. Islam tidaklah mengubah manusia menjadi malaikat. Apa yang membedakan masyarakat yang menerapkan Islam dengan masyarakat yang tidak menerapkan Islam adalah pada tingkat intensitas dan angka kuantitatif dari keseluruhan jumlah pelanggaran dalam masyarakat. Yaitu bahwa dalam masyarakat yang menerapkan Islam, angka kriminalitasnya akan sangat rendah dibanding pada masyarakat yang tidak menerapkan Islam, tapi bukannya tidak ada tindakan kriminalitas sama sekali. Tindakan kriminalitas akan tetap ada, tapi dengan jumlah yang sangat rendah. Dan itu merupakan indikator keamanan dan kenyamanan sosial yang diperlukan seluruh masyarakat manusia pada seluruh kurun sejarah mereka.
Kita juga bisa menjawab mitos politik historis itu dengan menjelaskan, bahwa sistem demokrasi tetap membuka peluang bagi setiap kelompok dalam masyarakat, untuk memperjuang asas hidup yang mereka inginkan bagi diri mereka sendiri. Itu merupakan hak politik yang sah dalam negara demokrasi selama ditempuh melalui koridor kontitusi yang berlaku. Juga tidak ada bukti sejarah yang valid yang dapat membuktikan bahwa Islam adalah sumber perpecahan nasional. Persatuan nasional tidaklah terutama bergantung kepada ideologi apa yang kita anut dalam kehidupan bernegara. Umur persatuan kita sesungguhnya ditentukan oleh umur keadilan; keadilan dalam distribusi politik, keadilan dalam distirubusi sosial, dan keadilan dalam distribusi kekayaan bersama. Tuntutan pemisahan diri dari Timtim, dan sekarang Irian Jaya, atau Aceh, atau mungkin daerah lain di kemudian hari, sama sekali tidak ada hubungannya dengan ideologi negara. Tuntutan pemisahan diri itu merupakan reaksi atas ketidakadilan, merupakan reaksi atas kenyataan bahwa orang-orang yang mendiami pulau-pulau yang sangat kaya itu justru merupakan penduduk termiskin di negeri ini. Ini perkara keadilan, bukan perkara ideologi.
Kita juga masih bisa menjawab mitos lain. Tapi selama jawaban-jawaban kita masih dalam kerangka pembelaan diri atau apologi, maka jawaban-jawaban kita tidak akan pernah menghasilkan penerimaan yang luas dan menyeluruh terhadap tuntutan penerapan syariat Islam.

Terobosan Syariat
Tampaknya memang diperlukan sebuah terobosan dalam membahasakan tuntutan kita untuk menerapkan syariat Islam. Dan untuk itu ada beberapa hal yang dapat kita lakukan.
Pertama, kita perlu menunjukkan adanya political will yang jujur dan kuat, bahwa kita memang sangat bersungguh-sungguh ingin menerapkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan bahwa isu ini tidak diangkat sebagai sekedar jargon atau komoditas politik, sebagai sekedar jualan politik yang diperlukan untuk meraup suara ummat Islam dalam pemilu. Political will harus ditunjukkan dalam komitmen kita secara pribadi dalam menerapkan Islam, selain pada usaha-usaha yang sistematis dan berkesinambungan untuk merealisasikan tuntutan kita melalui berbagai proses-proses sosial politik yang ada.
Kedua, memenangkan wacana publik dengan mengkomunikasikan Islam kepada masyarakat secara lebih baik, menjelaskan Islam apa adanya sebagaimana ia diturunkan Allah Swt, sebuah Islam dengan kerangka sistemnya yang lengkap, komprehensif, moderat, penuh keseimbangan, dan merupakan rahmat bagi manusia. Kita mungkin tidak perlu menunjukkan pembelaan yang berlebihan terhadap Islam, baik dengan cara menunjukkan keunggulan-keunggulan sistem Islam dan kelemahan-kelemahan sistem-sistem lainnya. Sebab cara itu merupakan janji yang akan membebani kita sendiri, dan pada waktu yang sama, memperkokoh semangat pragmatisme dalam beragama dimana orang hanya akan berislam karena ada manfaat jangka pendek yang ia peroleh, bukan sebagai suatu bentuk ketundukan atau sikap ubudiyah mutlak kepada Allah Swt. Sikap pragmatisme beragama seperti itu hanya akan melahirkan sikap-sikap keagamaan yang parsial dimana agama hanya diikuti sepanjang itu menguntungkan mereka.
Ketiga, marilah kita menggunakan bahasa kenyataan lebih banyak dibanding bahasa lainnya. Kenyataan dapat berbicara lebih jelas dan lebih kuat dibanding semua bahasa lainnya. Sukses perbankan syariah misalnya, baik dalam mempertahankan eksistensinya di tengah badai krisis ekonomi maupun dalam meningkatnya daya saingnya terhadap perbankan konvensional, jauh lebih kuat membuktikan keunggulan sistem ekonomi Islam dibanding seribu buku yang kita tulis tentang ekonomi Islam. Menggunakan bahasa kenyataan mengharuskan kita menyepadankan antara keunggulan sistem Islam dengan kehandalan manusia-manusia Muslim. Dengan kata lain, sudahkah diri kita merepresentasikan kecanggihan Islam

Sinergi Kesadaran
Menurut Dale F Eickleman dan James Pisctasori (Muslim Politics, 1996), kegagalan perjuangan politik Islam terutama disebabkan oleh tidak adanya kesesuaian antara doktrin dan aksi politik. Hal itu umumnya disebabkan oleh pertama, anggapan bahwa doktrin yang berupa wahyu bersifat konseptual dan universal tanpa perlu tafsir ulang. Hal itu tampak pada fenomena penolakan mereka terhadap ide-ide Barat dan kengototanuntuk menerapkan syariat Islam secara formal.
Kedua, doktrin agama tidaklah menjadi faktor penentu nomor satu dalam aksi politik. Artinya, meskipun Islam menekankan pada musyawarah, egalitarianisme, keadilandan kesejahteraan rakyat, namun faktor ekonomi dan sosial kadang lebih ditonjolkan oleh aktivis Islam politik. Hal itu tampak pada pragmatisme dan oportunisme politik yang banyak menjalar pada politisi Islam.
Kritik Olivier Roy sesungguhnya ada yang relevan untuk politik Islam Indonesia, yaitu adanya keengganan kalangan politik Islam untuk membangun sumber daya manusia, terutama lewat pengkajian ilmu pengetahuan secara mendalam dan pengaturan manajemen yang efisien. Selama ini, kekuatan politik Islam lebih banyak dikerahkan pada aspek ideologis, simbolis, dan kekuasaan yang bersifat semu dan sesaat. Politik Islam Indonesia ke depan haruslah melakukan –meminjam istilah Kuntowijoyo- objektifikasi terhadap praktik perjuangan politiknya. Artinya, mereka yang bergerak di level partai dan ormas keislaman seyogianya memperjuangkan aspek-aspek substansi Islam, memperbaiki pendidikan, memberantas KKN, dan bersifat toleran terhadap umat agama lain demi melakukan pembebasan kemanusiaan. Di samping itu, umat Islam yang bergerak di jalur lain, hendaknya tidak apatis dan mau melakukan sinergi positif dengan kelompok di atas. Pola-pola oposisi biner seharusnya tidak lagi dijadikan paradigma pandangan masyarakat Indonesia.
Banyak kendala baik ideologi, empiris, maupun praktis, dalam penerapan syariat Islam di tengah kompleksitas dan pluralitas bangsa ini. Apalagi tuntutan tersebut belum diikuti penyusunan strategi dan organisasi yang rapi, serta tidak mempunyai arah yang jelas, karena tuntutan tersebut masih sekadar dalam tataran estimasi dan wacana. Harus disadari bahwa ada bahaya besar dalam mengartikulasikan ide tersebut bila diiringi sikap ketergesa-gesaan. Karena persoalan tersebut pada akhirnya akan diselesaikan hanya di permukaan, dan bangunan sosio-politik Islam akan mudah goyang.
Para penggagas syariat Islam agaknya juga melupakan kondisi riil (empiris) umat Islam sendiri. Meskipun syariat ini dipandang sedemikian penting dan menentukan, ternyata sebagian besar umat Islam Indonesia menolak pemberlakuan syariat secara menyeluruh. Tidaklah salah bila ada yang berpendapat bahwa sebagian besar syariat Islam di Indonesia saat ini merupakan proyeksi teoretis belaka. Semacam sedang mengalami proses `fosilisasi` yang hampir selesai. Di sana-sini memang masih banyak didapati bekas-bekasnya, tapi dalam hampir semua manifestasi praktisnya yang masih ada, hukum Islam mengalami irelevansi secara berangsur-angsur namun pasti. Soal-soal perdata telah banyak dipengaruhi, diubah, dan didesak oleh hukum perdata modern. Apalagi ketentuan-ketentuan pidananya, hampir secara keseluruhan telah diganti oleh hukum pidana modern. Masih hangat dalam benak kita, peristiwa eksekusi atas anggota Laskar Jihad yang melakukan zina dihukum rajam, yang mengakibatkan eksekutornya sendiri ditangkap aparat kepolisian dengan tuduhan melakukan tindak pidana. Karena aplikasi `syariat` tersebut dipandang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku.

Tantangan Bagi Persis
Implementasi syariat (hukum) Islam secara penuh memang masih menjadi slogan perjuangan yang memiliki appeal cukup besar, meskipun sekadar dalam tataran angan-angan akan sistem kenegaraan Islam. Akan tetapi, estimasi tersebut harus ditegakkan di masa depan, betapa pun jauhnya masa depan itu sendiri berada dalam perspektif sejarah. Hanya dengan keyakinan yang membara bahwa Islam adalah sebuah sistem kemasyarakatan yang harus didirikan di Nusantara ini, tidaklah cukup. Sebab, massa Islam sendiri belum banyak memahami permasalahan ini. Terbukti hampir semua gerakan Islam tidak mampu melakukan mobilisasi kekuatan massal untuk mendukung gagasan tersebut. Malah sebagian besar kaum muslimin cenderung hanya menggelorakan kesadaran berbangsa dalam artian `yang umum` daripada memperjuangkan pemberlakuan syariat secara legal-formal. Kenyataan itu juga terbukti tiadanya respons tertulis maupun terorganisasi secara rapi.
Sementara dalam mencermati kondisi perkembangan dunia yang pesat ini, Islam diposisikan sebagai `pos pertahanan` an sich untuk mempertahankan identitasnya dari pengaruh non-Islam ataupun yang bersifat sekuler. Sikap yang demikian sebenarnya malah menunjukkan watak kestatisan hukum Islam sendiri. Hukum Islam hanya berperan negatif dalam kehidupan hukum di negeri kita ini. Karena sebagai penahan laju proses sekularisasi kehidupan yang berlangsung semakin merata, hukum Islam tak dapat berperan banyak, dibatasi dan diikat oleh sifat bertahannya. Apalagi peran itu sebagian besar bercorak represif, melarang ini dan menentang itu, alih-alih memberikan solusi. Dengan kata lain, hukum Islam barulah berkarya ketika menolak kemungkaran, kebatilan, dan kemaksiatan.
Jadi, corak pemikiran hukum Islam yang ditawarkan para pejuang syariat masih bersifat apologetis, yang menggambarkan tatanan ideal mencapai kebahagiaan kehidupan duniawi dan ukhrawi –merupakan bentuk kota Tuhan (civitas Dei)– yang masih jauh dari jangkauan masa kini. Padahal kondisi riil membutuhkan pemecahan yang segera.
Akibat lain, implementasi syariat juga akan berdampak pada maraknya pemakaian simbol-simbol agama. Itulah yang dimaksud dengan penyelesaian tuntutan syariat hanya akan dipenuhi di `permukaan saja`, tanpa menyentuh hal-hal yang prinsipiil. Bahkan dalam bidang politik, dengan agama sebagai dasar politik akan mengooptasi kebebasan pemikiran dan kebudayaan. Agama akan melakukan pemasungan dan penggelapan terhadap tradisi kebebasan berpikir (ijtihad). Dan, itu berarti bertentangan dengan seruan agama sendiri. Bahkan, kadang yang terjadi pendekatan militeristik tidak segan-segan diterapkan, dengan tetap mengatasnamakan agama sebagai jalan terbaik untuk membatasi elaborasi pemikiran.

Perlu Strategi yang Arif
Dengan demikian, keinginan mengaplikasikan syariat Islam secara legal-formal ataupun konstitusional, baik di era otonomi daerah atau tidak –juga pernah dikatakan oleh Eickelman dan Piscatori (1996:5)– akan melahirkan dampak negatif. Eickelman pernah mensinyalir bahwa dampak tersebut di antaranya adalah terjadinya perebutan penafsiran terhadap simbol-simbol. Padahal sebagian besar ajaran Islam adalah simbol-simbol. Dan, simbol-simbol keagamaan akan menjadi komoditas kampanye politik yang paling efektif. Konsekuensi lainnya akan ada upaya-upaya penguasaan terhadap lembaga-lembaga yang melahirkan dan mempertahankan syariat baik formal maupun informal. Pertarungan `antarulama` baik yang berada dalam jalur struktural maupun di jalur kultural untuk mendefinisikan Islam tidak bisa dihindari lagi. Selain itu, juga aspek penyeragaman melalui institusi negara tidak akan terelakkan, dan itu berarti akan mematikan kreativitas intelektual dalam belantika pemikiran keagamaan.
Sementara dilihat dari problem praktisnya, bangsa ini terutama umat Islam, belum merasa siap untuk menerima implementasi syariatnya sendiri. Bahkan bila dicermati lebih mendalam, semenjak dahulu hingga sekarang, yang paling gencar menolak usulan implementasi syariat juga berasal dari kalangan Islam sendiri. Hal seperti ini perlu dipahami bahwa timbulnya reaksi penolakan ini mempunyai akar historis yang panjang. Oleh karena itu, pribumisasi dan sosialisasi syariat Islam sebenarnya harus dijadikan prioritas utama bagi para pejuang implementasi syariat. Jalan ini merupakan yang terbaik dan elegan sebelum syariat benar-benar diaplikasikan. Dibanding kita ngotot memaksakan pemberlakuan syariat, sementara pemeluknya sendiri belum siap.
Jadi, keinginan untuk memberlakukan syariat diperlukan strategi perjuangan yang arif, bertahap, dan teratur. Sehingga akan melahirkan kondisi bangunan sosio-politik Islam yang kuat dan kukuh. Dengan demikian, ketika syariat diberlakukan, segala komponen masyarakat telah siap menerima dan menjalankannya. Wallahu a`lamu bis shawab.