Pernyataan Sikap GMMK Riau Terkait PERPU No. 02/2017

Pernyataan Sikap GMMK Riau Terkait PERPU No. 02/2017

SHARE

PERNYATAAN SIKAP GERAKAN MASYARAKAT MENUNTUT
KEADILAN (GMMK) RIAU.

Bahwa terbitnya sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) tentu saja harus dilandasi serta memenuhi syarat-syarat baik dalam aspek hukum maupun aspek politik. Disebutkan dalam Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945): “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang”. Jika benar kegentingan yang memaksa itu ada, tentu diikuti dengan pengumuman secara politik oleh Presiden dengan menyatakan Negara dalam keadaan genting/darurat berdasarkan bukti-bukti hukum secara konkret tentang kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksudkan oleh Pemerintah.

Bahwa penetapan PERPPU yang dilakukan oleh Presiden, juga tertulis pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi: “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa”.

Dari bunyi kedua pasal di atas dapat kita ketahui bahwa syarat presiden mengeluarkan PERPPU adalah dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa (darurat). Pertanyaannya adalah PERPPU No. 2 Tahun 2017 telah sesuaikah dengan kedua Undang-undang sebagaimana disampaikan diatas.

Pemerintah telah melakukan langkah zig zag dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Alasan yang melatari penerbitan PERPPU tersebut tidak dapat dibuktikan secara substansi politik maupun hukum, selain kehadirannya yang berpotensi membungkam demokrasi dan hak asasi warga negara.

Bahwa PERPPU tersebut memuat perubahan signifikan atas Undang-Undang ORMAS. Secara hukum, penerbitan perpu sah sah saja karena diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dari segi obyektifitas dan substansi, banyak persoalan di dalamnya. Pernyataan “kegentingan yang memaksa” tersebut membuahkan berbagai pertanyaan bagi public.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 sebagaimana yang disebutkan pemerintah, PERPPU bisa diterbitkan bila undang-undang yang ada tak lagi memadai dan pembuatan aturan baru memakan waktu lama. “Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan tidak memadai”? dimanakah letak tidak memadainya? Pemerintah harus dapat menjelaskan hal ini dari aspek politik, hukum maupun sosial budaya secara obyektif, professional dan proporsional. Pemerintah hanya berzig zag ria mencari jalan pintas. Bahwa sesungguhnya situasi saat ini sama sekali tidak mencerminkan kegentingan.

Bahwa tidak ada satu pun khususnya ORMAS Islam di Indonesia yang secara nyata-nyata dan jelas melakukan gerakan yang mengancam kedaulatan negara. Sampai saat ini tidak ada dan tidak satu pun dapat dibuktikan bahwa eksistensi ORMAS-ORMAS Islam di Indonesia yang mengancam integrasi sosial dan negara, bahkan hubungan negara dengan rakyat juga berjalan normal, serta kekosongan hukum juga tidak tecermin di masyarakat. Bahwa ada gerakan-gerakan sosial yang dilakukan oleh ORMAS diakui itu memang terjadi, namun sampai saat ini masih dalam batasan dan koridor hukum yang berlaku.

Undang-Undang ORMAS sudah memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan penertiban, termasuk pembubaran Organisasi Masyarakat (ORMAS) lewat pengadilan. Karena itu, menjadi layak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencabut PERPPU ini saat pembahasan dalam masa persidangan berikutnya, yakni sekitar September mendatang. Bahwa jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meloloskan PERPPU No. 2 Tahun 2017 ini, maka kami dari Gerakan Masyarakat Menuntut Keadilan (GMMK) yang tergabung dalam 40 (empat puluh) ORMAS berbasis Islam dan nasionalis akan melakukan pemboikotan untuk tidak memilih secara menyeluruh baik dalam PILKADA dan PEMILU terhadap Partai yang turut meloloskan PERPPU tersebut.

Salah satu pasal krusial dalam PERPPU ini mengatur penyederhanaan mekanisme proses pembubaran ORMAS. Peringatan tertulis terhadap pelanggaran, yang semula ditetapkan tiga kali, dalam PERPPU digergaji jadi sekali. Undang-undang baru yang pemerintah inginkan ini memberi kewenangan untuk langsung membubarkan ORMAS tanpa meminta pertimbangan Mahkamah Agung dan menunggu putusan pengadilan, seperti diatur dalam undang-undang sebelumnya. Permainan baru ini memberi kewenangan tanpa batas kepada pemerintah. Hal ini rawan disalahgunakan untuk membungkam dan membubarkan ORMAS yang kritis terhadap pemerintah. Putusan yang dikeluarkan Pemerintah sesungguhnya tidak harus dibatalkan oleh Pemerintah sendiri, itulah mengapa dibentuknya badan peradilan dalam mengatur system berjalannya roda bernegara. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkuatan hukum, dapat dilakukan pembatalan melalui satu proses peradilan yang berkeadilan. Pembatalan putusan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dan Pejabat Negara lainnya, tidak dilakukan pencabutan oleh pejabat Negara yang bersangkutan, akan tetapi melalui proses tahapan mekanisme pada peradilan yang berwenang untuk itu.

Terhadap hal tersebut diatas “Gerakan Masyarakat Menuntut Keadilan” (GMMK) Riau MENOLAK KERAS terhadap pengeluaran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS), sebagaimana yang disampaikan oleh Menkopolhukam Wiranto pada hari rabu, 12 Juli 2017, dengan alasan-alasan sebagaimana berikut:

1. Tidak beralasan hukum bagi pemerintah untuk menerbitkan PERPPU tersebut, mengingat UU No 17 Tahun 2013 tentang ORMAS adalah peraturan perundangan yang telah ditetapkan. Semestinya Pemerintah menjadi pihak pertama dalam ketaatan kepada hukum. Bukan justru menghindar dan ketika merasa kesulitan dalam menghadapi sebuah ORMAS lalu membuat peraturan baru.

2. Tidak beralasan hukum bagi pemerintah untuk menerbitkan PERPPU tersebut, karena secara substansial PERPPU tersebut mengandung sejumlah poin-poin yang bakal membawa negeri ini kepada era pemerintahan absolut untuk kemudian menterjemahkan kesalahan dan pelanggaran pada ORMAS-ORMAS yang ada secara sepihak, menuduh, dan represif terhadap ORMAS, tanpa ada ruang bagi ORMAS itu untuk melakukan pembelaan pada pengadilan. Kami menduga ketentuan-ketentuan yang bersifat karet seperti larangan melakukan tindakan permusuhan terhadap SARA (Pasal 59-3) dan penyebaran paham lain yang dianggap bakal mengganggu Pancasila dan UUD 1945 (pasal 59-4) berpotensi dimaknai secara subyektif untuk memberangus ORMAS yang dianggap berbeda pandangan dengan pemerintah. Untuk hal itu kami menolak PERPPU tersebut.

3. Alasan kegentingan yang memaksa dan Undang-Undang yang tidak memadai adalah justifikasi yang mengada-ada, karena alasan tersebut tidak dapat dibuktikan baik secara politik maupun hukum yang cenderung mengekang kebebasan masyarakat sipil.

4. PERPPU adalah putusan politik pemerintah, untuk itu ORMAS-ORMAS tetap memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam proses peradilan.

5. Berdasarkan semua hal di atas, maka semakin menguatkan dugaan publik bahwa Islam adalah ancaman bagi pemerintahan ini. Dugaan ini semakin mengental setelah sebelumnya menetapkan tersangka dan melakukan penangkapan terhadap ulama dan aktivis-aktivis Islam tanpa bukti hukum yang konkret dan jelas, bahkan di antaranya ada yang masih ditahan hingga sekarang, bahkan juga melakukan pencekalan terhadap para da’i, pembubaran atau penghalangan terhadap kegiatan dakwah di sejumlah tempat dan kini pemerintah menerbitkan PERPPU yang sangat represif dengan tujuan membubarkan ORMAS-ORMAS Islam.

Hasbunallah wa ni’mal wakiil, ni’mal maula wa ni’man nashiir

Salam Ukhuwah.
Yana Mulyana

Komando GMMK