Bahaya! Permendikbudristek Dikti Nomor 30 Tahun 2021: Pintu Masuk Seks Bebas Dan LGBT

Bahaya! Permendikbudristek Dikti Nomor 30 Tahun 2021: Pintu Masuk Seks Bebas dan LGBT

Dipublish pada 09 November 2021 Pukul 13:54 WIB

689 Hits

Bahaya! Permendikbudristek Dikti Nomor 30 Tahun 2021:

Pintu Masuk Seks Bebas Dan LGBT

 

Oleh: Muhammad Yamin

(Direktur LBH PP PERSIS)

Pemerintah Presiden Jokowi tidak henti-hentinya menghasilkan kebijakan yang kontroversial. Beberapa waktu lalu, tepatnya pada 3 September 2021, pemerintah melalui Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) No. 30 tahun 2021 tentang "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi." Kebijakan yang diemban melalui peraturan ini nampak baik dan awalnya diapresiasi dengan baik oleh banyak pihak karena terlihat mulia, sebagai respons pemerintah terhadap adanya berbagai kasus kekerasan seksual di masyarakat.

Akan tetapi, setelah diteliti secara mendalam, terdapat kejanggalan dalam penerbitan kebijakan ini. Beberapa poin yang terdapat dalam peraturan ini tampak jelas hanya merupakan tindak lanjut dari draft Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), yang sebelumnya sudah mendapat penolakan dari masyarakat luas.

Persoalan substansial dalam Permen ini seperti juga yang ada dalam RUU PKS, adalah adanya kecenderungan kuat ke arah liberalisme dan kebebasan individual dengan mengabaikan nilai moral dan landasan keagamaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Salah satu poin yang terkandung dalam pasal (5) Permen ini misalnya menyebutkan, “akan dilakukan penindakan bila terdapat unsur pemaksaan dan unsur kekerasan dalam melakukan perbuatan seksual.”  Dengan demikian, bila perbuatan seksual dilakukan dengan persetujuan (suka sama suka) dari masing-masing pelaku, mesti tanpa ikatan pernikahan, akan dianggap sah dan tidak ada konsekuensi apa pun bagi para pelaku.

Terdapat banyak pasal-pasal dan poin dalam beleid ini yang menyertakan unsur “persetujan” dalam perbuatan seksual, meski tanpa ikatan pernikahan. Pasal (5) huruf (j) menyebutkan, “membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban.” Dari rumusan ini bisa disimpulkan, bahwa transaksi atau kegiatan seksual itu boleh dilakukan bila berbasiskan persetujuan, meski tanpa adanya pernikahan.

Lebih jauh, Pasal (3) huruf (e) beleid ini juga menyatakan adanya prinsip keadilan dan kesetaraan gender, kesamaan hak dan kesetaraan …, yang bisa memberi ruang praktik-praktik kebebasan penyimpangan seksual di kalangan LGBT. Sebab, perlindungan kekerasan seksual dengan berbasis persetujuan itu tidak secara tegas memaparkan soal perilaku seks menyimpang (seks sesama jenis), tetapi hanya menjelaskan perlindungan, penindakan, dan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Sangat disayangkan bahwa satu peraturan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan terkait kekerasan seksual, justru sama sekali tidak memasukkan landasan norma agama di dalam prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Dalam beleid ini, sama sekali tidak disinggung adanya rumusan pencegahan dan penindakan perbuatan seks bebas (perzinaan), yang ada hanya berkaitan dengan perbuatan kekerasan seksual.

Dengan mencermati rumusan serta poin-poin yang ada, Permen Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ini memberi ruang bagi berkembangnya perilaku seks bebas dan seolah melegalkan perzinaan. Kemudian, dengan melihat prinsip liberalisme dan kebebasan indivual yang ada didalamnya, Permendikbudikti No. 30/2021 ini  akan menjadi pintu masuk untuk terfasilitasinya perilaku penyimpangan seksual (LGBT: Lesbian, gay, biseksual dan transgender). Kondisi ini jelas bertentangan dengan norma dan nilai-nilai agama, Pancasila, serta adat dan norma sosial yang ada di Indonesia.

Semua agama yang diakui di Indonesia dengan tegas melarang keras perbuatan zina. Dalam Islam semua bentuk perzinaan dilarang keras dan haram hukumnya, pezina yang telah memenuhi syarat empat saksi menerima sanksi hukum yang berat. Pezina muhsan, dihukum mati dengan cara rajam. Pezina ghairu muhsan dicambuk 100 kali.

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kamu kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman." (QS An-Nur: 2).

"Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya). (68) (Yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina." (QS Al-Furqan: 68-69).

Kemudian Rasulullah Saw. bersabda,

"Dua kejahatan akan dibalas oleh Allah ketika di dunia: zina dan durhaka kepada ibu bapak." (HR Thabrani)

Demikian pula bagi umat kristen, misalnya bisa merujuk pada Matius 5:27-28, “Kamu telah mendengar firman: Jangan berzina. Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya.”

Menurut agama Budha, zina adalah satu dari lima perbuatan paling terlarang bersama pembunuhan, kebohongan, pencurian, dan meminum arak. Demikian juga dalam agama Hindu, dari Veda Smerti, Parasara Dharmasastra X.30, ditegaskan:

“Wanita yang memperoleh kehamilan dengan kekasih gelapnya (tidak melalui upacara pawiwahan), … harus diusir ke sebuah kerajaan asing (keluar wilayah).”

Demikian pula dengan masyarakat adat yang ada di Indonesia, pada umumnya perbuatan zina adalah sesuatu yang dilarang. Di Kenagarian Garagahan Lubuk Basung, Minangkabau, misalnya, penerapan sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana zina, berupa denda lima karung semen; dikucilkan dari masyarakat; diusir dari kampung dan denda kepada mamak adat berupa keris, deta, saluak, dan emas. Pada masyarakat adat Tolaki, sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan terbagi menjadi 2 yaitu peohala dan pinakawi.

Menurut perspektif  agama dan adat yang hidup dalam masyarakat Indonesia diatas, jelas bahwa secara materiil perundang-undangan, Permen No. 30/2021 ini, mengabaikan “suasana kebatinan,” atau “semangat” atau “rechtsidee” yang ada dalam masyarakat Indonesia. Padahal sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dijelaskan, bahwa dalam tata hukum Indonesia, hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan sumber hukum tertinggi. Penjelasan UndangUndang dasar 1945 dalam hal ini menyebutnya sebagai “Hukum Dasar yang Tidak Tertulis” atau dalam istilah ilmu hukum disebut “Droit Constituionel”.

Di samping rechtsidee ini, ada undang-undang dasar yaitu suatu jenis “Hukum Tertulis” dalam suatu tingkat yang tertinggi sebagai bagian dari hukum dasar yang oleh penjelasan disebut dengan istilah asing “Loi Constituionelle”, yang isinya adalah instruksi kepada Pemerintah Pusat dan lain-lain penyelenggara negara. Di dalam hukum dasar yang tertulis ini terdapat ketentuan-ketentuan dan dasar-dasar untuk dibentuk peraturan pelaksanaan instruksi-instruksi tersebut yang disebut undang-undang.

Secara formil, Permen No,30/2021 ini juga patut dipertanyakan keabsahan yang menjadi dasar hukumnya. Sebab, mengacu pada Undang-undang No. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Peraturan Menteri bisa memiliki kekuatan hukum mengikat manakala ada perintah dari peraturan perundangan yang lebih tinggi. Maka terbitnya Peraturan Menteri ini menjadi cacat formil, karena tidak ada undang-undang yang lebih tinggi yang menjadi sumber hukumnya.

Dengan berdasar uraian di atas, dari sisi manapun, Permen No. 30 Tahun 2021 ini harus di tolak. Sangat disayangkan, suatu produk perundang-undangan yang seharusnya menjadi faktor yang mampu menjadi pelindung dalam dunia pendidikan dan mengarahkan moral serta kepribadian generasi penerus bangsa, justru pemerintah malah menjadikannya sebagai alat untuk menghancurkan masa depan generasi penerus bangsa. Dan terutama malah dijadikan alat untuk menjauhkan mahasiswa-mahasiswi (generasi penerus bangsa) dari ajaran agama serta nilai-nilai moral.

Dengan adanya Permen No. 30 Tahun 2021 ini, generasi muda (mahasiswa) yang seharusnya menjadi benteng penjaga moralitas bangsa, sengaja dilemahkan dengan lebih diarahkan  menjadi lebih individualis dan liberalis, untuk mendegradasi nilai-nilai norma agama dan adat yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan zina, bagaimanapun akan berdampak negatif, baik secara indiviual (pelaku) maupun secara sosial, bahkan moral kenegaraan.

Dengan demikian, alangkah baiknya bila pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengkaji ulang dan menarik kembali berlakunya Permen Dikbudristek Dikti No. 30 tahun 2021. Sebelum segala sesuatunya berdampak luas dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Akan menjadi lebih baik bila kemudian pemerintah melakukan kajian terlebih dahulu secara komprehensif terhadap tindak pidana zina, terutama Pasal 284 KUHP, agar dapat diterapkan secara efektif, sebelum nantinya ada peraturan yang mengatur soal penindakan dan pencegahan kekerasan seksual. Selain itu, pemerintah juga sebaiknya segera memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diterapkan di Indonesia dan di dalamnya mengatur perbuatan zina yang efektif. Sehingga, peraturan apapun nantinya yang berkaitan dengan penindakan dan pencegahan kekerasan seksual tidak berada di ruang hampa, berdaya guna dan efektif.

Wallahu’alam

Allahu ya'khudzu biaidina ilaa maa fiihi khairun lil Islami wal muslimin.


Sebarkan Tulisan ini

Apa Komentar Anda?