Penolakan Perda Syariah, Jeje Zaenudin: Tak Paham Sejarah Hukum Indonesia

Penolakan Perda Syariah, Jeje Zaenudin: Tak Paham Sejarah Hukum Indonesia

Dipublish pada 17 November 2018 Pukul 00:40 WIB

1800 Hits

Jakarta — persis.or.id -  Penolakan terhadap peraturan daerah (Perda) Syariah menuai pro-kontra. 

Penolakan tersebut diucapkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie saat sambutan di acara peringatan ulang tahun PSI Minggu (11/11/2018) lalu.

Wakil Ketua Umum PP Persis Dr. H. Jeje Zaenudin menegaskan bahwa memang dalam perundang-undangan Indonesia tidak dikenal terma "Undang-undang atau pun Perda Syariah". 

Menurutnya penerapan undang-undang diadopsi dari hukum Islam yang telah ada sejak kemerdekaan negeri.

“Dalam perundang-undangan tidak dikenal istilah Perda Syariah, yang ada adalah UU/Perda yang diadopsi dari hukum fiqih atau syariat, seperti UU perkawinan, UU Zakat, UU haji  atau seperti perda larangan khalwat, UU perjudian, dan lainnya,” ucapnya saat diskusi dengan tema “Perda syariah Kenapa Ditentang” Kamis (15/11/2018) di kantor PW Persis Jl. Johar Baru, Jakarta Pusat.

Jeje menambahkan bahwa penegakan hukum nasional salahsatunya bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam. 

Ia memandang kelompok yang anti terhadap perda syariat akibat tidak paham sejarah hukum Indonesia.  

“Jadi memang tidak ada yang namanya hukum syariat dalam konteks hukum Indonesia. yang ada hukum Nasional Indonesia yang bersumber dari hukum Islam, atau yang sejalan dengan nilai dan norma hukum Islam".

Maka kelompok yang menentang undang-undang atau Perda yang berbasis agama adalah kelompok Islamophobia yang ahistoris, tidak paham falsafah Pancasila, dan kurang mengerti sistem hukum nasional.” tambahnya. 

Sementara itu Sekretaris Jendral Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni  membantah pidato oleh Ketua Umum PSI Grace Natalie sebagai penistaan agama. Ia mengatakan partainya ingin meletakkan agama pada posisi terhormat dalam kehidupan masyarakat.  

“Kami ingin agama memiliki fungsi luhur, bukan hanya sebagai legalitas formal untuk kepentingan politik tertentu, ucapnya dilansir CNN.com Jumat (16/11/2018). (HL/RFY)


Sebarkan Tulisan ini

Apa Komentar Anda?