Dalam pemaparannya, Ustadz Ginanjar menjelaskan bahwa metodologi istinbat hukum PERSIS dibangun di atas epistemologi ijtihad dan ittiba'.

HIMA PERSIS menyatakan bahwa demonstrasi tersebut merupakan bagian dari partisipasi masyarakat sipil dalam menyampaikan aspirasi terkait penegakan hukum.

PP PERSIS menegaskan dukungan terhadap wacana penggunaan istilah LGSP yang dinilai dapat memberikan penekanan lebih jelas terhadap aspek perbuatan dan substansi hukum yang menjadi perhatian.

P PERSIS mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, tokoh nasional, insan pers, akademisi, penggiat LSM, hingga masyarakat sipil untuk mengedepankan semangat tabayyun, dialog, dan silaturahmi kebangsaan.

PP PERSIS berharap, hasil kongres dapat melahirkan rekomendasi strategis yang mampu memperkuat peran umat Islam sebagai kekuatan moral dan sosial dalam mengawal pembangunan nasional.

PP PERSIS juga menyambut baik pernyataan para menteri dan sejumlah tokoh politik mengenai pentingnya mendengar masukan ulama dalam proses pembangunan bangsa.

Dewan Hisbah PP PERSIS membahas berbagai persoalan keagamaan kontemporer, seperti ketentuan safar, riba fadhl, perampasan aset hasil korupsi, wakaf temporer, hingga hukum monetisasi konten digital.

PP PERSIS berharap, komitmen yang disampaikan Indonesia di forum PBB dapat menjadi momentum lahirnya tata kelola AI yang tidak hanya mendorong inovasi, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak.

Pemuda PERSIS bergerak sebagai pelaksana dakwah di salah satu desa di Maluku tersebut.

Kedatangan jamaah haji Kloter 38 KJT tersebut juga mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bandung