Ketua Umum PP PERSIS, memberikan tujuh arahan terkait kebijakan pemerintah Indonesia bergabung dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kebijakan ini menjadi sorotan karena berhubungan dengan kemerdekaan Palestina dan situasi kritis di Jalur Gaza.

Menuruut PP PERSIS, pers juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi serta penghubung antara masyarakat dan berbagai kepentingan publik.

Pertemuan tersebut membahas keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) terkait Gaza.

PP PERSIS juga menekankan pentingnya literasi media sebagai bekal utama bagi anak dan keluarga.

Ketum PP PERSIS menegaskan bahwa pengabdian sebagai relawan bencana memiliki nilai ibadah yang tinggi.

Selama ini, masyarakat PERSIS telah melakukan aksi kemanusiaan untuk membantu warga Aceh dan Sumatera yang menjadi korban banjir bandang.

Jumhur ulama menyatakan haji yang dilaksanakan dengan harta haram tetap sah dan menggugurkan kewajiban haji. Namun, pelakunya tetap menanggung dosa dan tidak memperoleh pahala haji, termasuk haji mabrur.

Selain aspek politik, Ketua Umum PP PERSIS juga menyoroti potensi beban biaya keanggotaan Dewan Perdamaian yang disebut mencapai sekitar Rp16,9 triliun.

Ini merupakan kolaborasi berbangsa dan negara untuk menciptakan masyarakat cerdas dan tafaqquh fiddin. Selain itu, membangun peradaban yang mensejahterakan dan mencerdaskan umat.

PW PERSIS Sumut berharap dapat memberikan dampak positif yang nyata dan meringankan beban korban bencana di wilayah Sumatra.