Dilema Negara Hukum: Kepastian Hukum atau Stabilitas Kekuasaan?
Indonesia secara tegas menempatkan diri sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsekuensinya, kekuasaan pemerintahan tidak boleh berjalan berdasarkan kehendak politik semata. Setiap tindakan penyelenggara negara harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, terdapat persoalan lain yang tidak kalah penting, yaitu stabilitas ketatanegaraan. Apabila setiap persoalan administratif yang muncul setelah pelantikan secara otomatis dianggap membatalkan jabatan pejabat publik, negara berpotensi menghadapi ketidakpastian pemerintahan.
Sebaliknya, apabila setiap putusan pengadilan yang mempersoalkan persyaratan jabatan tidak ditindaklanjuti dengan alasan stabilitas politik, maka prinsip negara hukum kehilangan maknanya. Karena itu, persoalannya bukan memilih antara hukum atau stabilitas. Negara harus menghadirkan keduanya melalui mekanisme konstitusional.
Putusan pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan sesuai ruang lingkup amar serta kewenangannya. Pada saat yang sama, konsekuensi terhadap jabatan konstitusional harus ditentukan melalui mekanisme yang memang disediakan oleh konstitusi.
Perspektif Islam: Kekuasaan adalah Amanah, Bukan Hak Istimewa
Dalam Islam, kekuasaan tidak dipandang semata-mata sebagai kedudukan politik, melainkan sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab moral dan sosial. Kekuasaan bukan sarana untuk memperoleh keistimewaan pribadi, melainkan instrumen untuk menegakkan keadilan dan menghadirkan kemaslahatan masyarakat.
Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58: “Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan-nasi an tahkumu bil-'adl.”
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.
Ayat ini mengandung dua prinsip penting dalam kehidupan politik. Pertama, amanah harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Kedua, kekuasaan dan kewenangan harus dijalankan dengan keadilan.
Dalam konteks persyaratan jabatan publik, prinsip amanah menghendaki agar proses pencalonan dilakukan secara jujur, terbuka, dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Persyaratan jabatan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari mekanisme untuk memastikan bahwa seseorang memperoleh mandat melalui prosedur yang benar.
Dengan demikian, persoalan dokumen pendidikan tidak semestinya dipandang hanya sebagai urusan pribadi calon pejabat. Ketika dokumen tersebut menjadi bagian dari persyaratan jabatan publik, keabsahan dan pertanggungjawabannya menjadi kepentingan publik.
Islam juga mengingatkan bahwa jabatan bukanlah kehormatan yang berdiri sendiri. Jabatan adalah beban tanggung jawab. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini memberikan pesan bahwa semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya. Presiden, wakil presiden, menteri, kepala daerah, anggota legislatif, dan seluruh pejabat publik harus menyadari bahwa kekuasaan bukan ruang untuk menghindari pertanggungjawaban.
Dalam konteks ini, pejabat publik dituntut memiliki integritas dan kesediaan memberikan penjelasan atas persoalan yang menyangkut kepercayaan masyarakat.
Prinsip Keadilan: Hukum Tidak Boleh Tunduk kepada Kekuasaan
Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 135: “Kunu qawwamina bil-qisthi syuhadaa'a lillahi walau 'ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin.”
Artinya: Jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri, ibu bapak, dan kaum kerabatmu.
Ayat ini mengandung pesan politik yang sangat kuat: keadilan tidak boleh dikalahkan oleh hubungan keluarga, kepentingan kelompok, kedekatan kekuasaan, maupun kepentingan politik. Dalam konteks polemik ijazah Gibran, prinsip ini harus diterapkan secara objektif.
Apabila terdapat persoalan hukum mengenai dokumen persyaratan pejabat publik, persoalan tersebut harus diperiksa dan diselesaikan tanpa melihat siapa orang yang sedang dipersoalkan. Tidak boleh ada perlakuan istimewa karena kedekatan dengan penguasa.
Sebaliknya, tidak boleh pula seseorang dinyatakan bersalah hanya karena ia berada dalam lingkaran kekuasaan yang tidak disukai kelompok tertentu. Keadilan dalam Islam tidak mengenal standar ganda. Hukum harus berlaku sama kepada rakyat biasa maupun pejabat tertinggi negara.
BACA JUGA:Presiden Prabowo Klarifikasi Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace, PP PERSIS Beri Catatan Kehati-hatian
