Yogyakarta, persis.or.id – Pada momentum Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional, Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PW Hima PERSIS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) beserta seluruh kader mengadakan refleksi terhadap kondisi nasional dan regional yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan pendidikan.
Faizal Fajar Mahdi, Ketua PW Hima PERSIS DIY menegaskan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan secara kolektif sebagai momentum untuk merefleksikan kondisi kesejahteraan sosial.
“Momentum hari buruh ini harus dijadikan sebagai momentum untuk menciptakan kesejahteraan bersama, karena tanpa kita sadari bahwa setiap kita adalah buruh di tengah sistem dunia yang kapitalistik,” tegasnya.
Terkait Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Ketua PW Hima PERSIS DIY menyampaikan bahwa Organisasi Hima PERSIS dan seluruh kadernya adalah bagian daripada pelaku aktif dalam dunia pendidikan.
“Sudah menjadi kewajiban bagi Hima PERSIS untuk mengadvokasi setiap isu dan permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan dan berkontribusi nyata untuk kemajuan serta perkembangan pendidikan di Indonesia,” tandasnya.
Karenanya, PW Hima PERSIS DIY memberikan beberapa pernyataan sikap sebagai berikut:
Terkait Hari Buruh Nasional
1. Menagih janji 19 juta lapangan pekerjaan dan meminta proyeksi yang jelas atas perencanaan pembukaan lapangan pekerjaan untuk generasi muda.
2. Menuntut Pemprov DIY untuk menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) karena sudah tidak lagi relevan dengan tingkat daya beli dan tingkat kelayakan hidup di Yogyakarta.
3. Menuntut adanya jaminan sosial, kesehatan, dan keamanan bagi para pekerja dibidang kreatif, geek works, dan driver ojol.
Terkait Hardiknas
1. Menuntut untuk mensegerakan pembahasan UU Sisdiknas yang dalam pembahasannya harus dilakukan secara transaparan dan melibatkan elemen masyarakat yang menjadi pelaku aktif pendidikan.
2. Menuntut pemerataan akses dan bantuan pendidikan, serta mengecam segala hal yang dapat terjadi karena diakibatkan oleh kegagalan pemerintah dalam pemerataan bantuan pendidikan.
3. Menuntut agar pemerintah dapat memprioritaskan alokasi anggaran pendidikan dan menghapus efisiensi anggaran pendidikan.
4. Menuntut agar pemerintah dapat memberikan upah yang layak serta menjamin kesejahteraan bagi para tenaga pendidikan, guru, dan setiap profesi yang berkaitan dengan pendidikan.
Selanjutnya, PW Hima PERSIS DIY terkait penyampaian Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek soal rencana pemangkasan prodi. Pemangkasan prodi ini diatur oleh Permendikbud melalui skema usulan bottom up dari kampus ke kementerian, namun rawan intervensi melalui rekomendasi dari kementerian.
Oleh karena itu, PW Hima PERSIS menuntut agar pihak kementerian memberikan keleluasaan terhadap kampus dalam melakukan program tersebut, dan PW Hima PERSIS DIY berharap agar proses pengajuan penghapusan program studi harus dilandasi pada data dan kebutuhan yang jelas.
Di sisi lain, Ketua Pimpinan Daerah (PD) Hima PERSIS Sleman Faris Mumtaz selaku bagian dari PW Hima PERSIS DIY juga menyoroti skema pendidikan berjenjang terpisah yang dicanangkan oleh pemerintah.
Yakni melalui program pembangunan Sekolah Rakyat di bawah Kementerian Sosial, dan program Pembangunan Sekolah Garuda di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Menurutnya, jenjang pendidikan dan wewenang berbeda ini kami terlihat sebagai upaya intervensi positif negara pada kesenjangan pendidikan.
“Akan tetapi, seluruh strata pendidikan ini harus ada mekanisme evaluasi yang dapat di pertanggung jawabkan. Sisi pertanggung jawaban tersebut harus diisi di ruang UU Sikdiknas yang sedang dibahas saat ini," tandasnya.
[]
BACA JUGA:Gelar Dialog Kemahasiswaan, PW HIMA PERSIS DIY Tekankan Peran Mahasiswa Persatuan Islam
