Tabayyun: Larangan Menghakimi Tanpa Bukti
Perspektif Islam juga mengajarkan pentingnya tabayyun, yaitu memeriksa kebenaran informasi sebelum mengambil kesimpulan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 6: “Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu...”
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya.
Ayat ini sangat relevan dalam kehidupan demokrasi dan komunikasi politik. Polemik mengenai dokumen pendidikan pejabat publik tidak boleh berkembang menjadi ruang penyebaran fitnah, manipulasi informasi, atau penghakiman melalui media sosial.
Penegakan hukum harus bertumpu pada dokumen, fakta persidangan, alat bukti, dan putusan pengadilan. Masyarakat berhak mengkritik pejabat publik, tetapi kritik harus disampaikan secara bertanggung jawab.
Prinsip tabayyun juga berlaku bagi pihak yang membela pejabat. Tidak tepat menolak seluruh pertanyaan masyarakat hanya dengan alasan bahwa pejabat tersebut telah terpilih secara demokratis. Dengan demikian, Islam mengajarkan dua sikap yang harus berjalan bersamaan: keberanian mengkritik ketidakadilan dan kehati-hatian agar tidak melahirkan tuduhan tanpa bukti.
Etika Kekuasaan: Menjauhi Penyalahgunaan Jabatan
Dalam tradisi pemikiran politik Islam, Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah menjelaskan pentingnya kepemimpinan untuk menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia. Kekuasaan membutuhkan tanggung jawab, aturan, dan orientasi kemaslahatan.
Sementara itu, Ibn Khaldun dalam Al-Muqaddimah memberikan perhatian terhadap hubungan kekuasaan, solidaritas kelompok, dan kecenderungan penguasa mempertahankan kepentingannya. Kekuasaan yang tidak dikendalikan oleh keadilan berpotensi berubah menjadi alat dominasi.
Pemikiran tersebut relevan untuk membaca dinamika politik Indonesia. Kekuasaan yang terlalu kuat tanpa kontrol dapat melahirkan penyalahgunaan kewenangan. Sebaliknya, kompetisi politik yang hanya didorong oleh ambisi menjatuhkan lawan juga dapat merusak kehidupan demokrasi.
Karena itu, etika politik Islam menuntut agar kekuasaan dijalankan untuk kemaslahatan umum, bukan untuk kepentingan keluarga, kelompok, atau jaringan politik tertentu.
Dalam konteks ini, persoalan ijazah Gibran harus ditempatkan sebagai persoalan integritas penyelenggaraan negara. Pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan pejabat publik bukan bentuk permusuhan politik, melainkan bagian dari pengawasan demokratis.
Tanggung Jawab KPU dan Kementerian Pendidikan
Persoalan ini juga harus diarahkan kepada institusi yang memiliki tanggung jawab administratif. Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur persyaratan Pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat bagi calon Presiden dan Wakil Presiden.
Sementara itu, Pasal 42 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengatur kewajiban KPU melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal pasangan calon. Persoalannya, apakah verifikasi administratif cukup dilakukan dengan memeriksa keberadaan dokumen, atau harus sampai pada pembuktian kebenaran substansi dokumen tersebut?
Inilah pertanyaan penting bagi reformasi penyelenggaraan pemilu. KPU harus mampu menjelaskan standar verifikasi yang diterapkan. Kementerian yang berwenang menerbitkan penyetaraan pendidikan juga perlu memberikan pertanggungjawaban administratif mengenai dasar, prosedur, dan bukti yang digunakan dalam penerbitan surat tersebut.
Dalam perspektif Islam, tanggung jawab kelembagaan ini sejalan dengan prinsip amanah. Setiap institusi yang diberi kewenangan harus menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak menyembunyikan persoalan yang menjadi tanggung jawabnya.
Tanggung jawab kelembagaan tidak boleh hilang hanya karena persoalan telah berkembang menjadi perdebatan politik.
Apakah Putusan MA Dapat Menggugurkan Jabatan Wakil Presiden?
Inilah pertanyaan yang paling banyak mengundang perdebatan. Pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan oleh MA tidak dengan sendirinya berarti pelantikan Wakil Presiden otomatis batal atau jabatan tersebut langsung berakhir.
UUD 1945 telah mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui Pasal 7A dan Pasal 7B. Pasal 7A antara lain menyebut alasan pemberhentian apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Sementara itu, Pasal 7B mengatur tahapan konstitusional yang melibatkan DPR, MK, dan MPR.
Namun, terdapat persoalan interpretasi yang perlu dijawab: apakah pembatalan dokumen persyaratan pencalonan yang diputus setelah pelantikan dapat menjadi dasar untuk menyatakan pejabat tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 7A?
Pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab secara tergesa-gesa. Harus dikaji perbedaan antara tidak terpenuhinya persyaratan pada saat pencalonan dan tidak lagi terpenuhinya persyaratan selama masa jabatan, serta hubungan keduanya dengan mekanisme konstitusional.
Dalam perspektif Islam, penyelesaian persoalan ini juga harus menghindari tindakan sewenangwenang. Prinsip keadilan menghendaki pemeriksaan yang objektif, kesempatan untuk memberikan penjelasan, dan keputusan melalui lembaga yang berwenang.
Dengan demikian, pembatalan dokumen administrasi dan pemberhentian pejabat konstitusional merupakan dua persoalan hukum yang berbeda, meskipun dapat memiliki hubungan substantif.
Politik Islam: Kekuasaan Harus Menghasilkan Kemaslahatan
Dalam pemikiran politik Islam, tujuan kekuasaan tidak berhenti pada keberhasilan memperoleh jabatan. Kekuasaan harus diarahkan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat, menegakkan keadilan, dan melindungi hak-hak rakyat.
Kaidah fikih siyasah menyatakan: “Tasharruful imam 'alar ra'iyyah manuthun bil-mashlahah.” Artinya: Kebijakan atau tindakan pemimpin terhadap rakyat harus bergantung pada kemaslahatan.
Kaidah ini menegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan penguasa harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan manfaatnya bagi masyarakat, bukan sekadar keuntungan politik penguasa.
Karena itu, penyelesaian polemik ini harus mempertimbangkan kepastian hukum, kepercayaan publik, stabilitas pemerintahan, dan kemaslahatan bangsa. Kemaslahatan tidak boleh dijadikan alasan untuk menutupi persoalan hukum.
Sebaliknya, penegakan hukum juga harus dilaksanakan dengan cara yang tidak menimbulkan kekacauan dan tetap mengikuti konstitusi. Di sinilah pentingnya konsep siyasah syar'iyyah: pengelolaan urusan publik yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.
Momentum Reformasi Demokrasi dan Etika Politik
Terlepas dari bagaimana persoalan ini nantinya diselesaikan, polemik ijazah Gibran seharusnya menjadi momentum evaluasi terhadap sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.
Setidaknya terdapat lima agenda penting. Pertama, memperkuat standar verifikasi faktual dokumen pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
Kedua, memperjelas tanggung jawab kementerian dan lembaga yang menerbitkan dokumen penyetaraan pendidikan luar negeri.
Ketiga, membangun mekanisme penyelesaian hukum yang jelas ketika ditemukan persoalan persyaratan pencalonan setelah pejabat terpilih dilantik.
Keempat, memperkuat transparansi dan akuntabilitas seluruh institusi negara agar tidak muncul kesan bahwa hukum berlaku berbeda berdasarkan posisi politik seseorang.
Kelima, membangun etika politik yang berlandaskan nilai-nilai kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Politik tidak boleh hanya menjadi arena perebutan kekuasaan, tetapi harus menjadi sarana pengabdian kepada masyarakat.
Penutup: Kekuasaan adalah Amanah yang Harus Dipertanggungjawabkan
Polemik ijazah Gibran pada akhirnya bukan semata-mata persoalan seorang Wakil Presiden. Ini adalah ujian bagi kualitas negara hukum, demokrasi, dan etika kekuasaan Indonesia. Dari perspektif hukum tata negara, setiap persoalan harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional.
Dari perspektif ilmu politik, legitimasi kekuasaan membutuhkan kepercayaan masyarakat. Sementara dari perspektif Islam, kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan kejujuran dan keadilan.
Ada beberapa prinsip yang harus dijaga secara bersamaan. Pertama, tidak boleh ada pejabat negara yang berada di atas hukum. Kedua, tidak boleh ada seseorang yang dihakimi tanpa bukti dan proses yang adil.
Ketiga, penyelesaian persoalan hukum harus mengikuti prosedur konstitusional dan tidak boleh didasarkan pada tekanan politik. Kemenangan dalam pemilu memang memberikan legitimasi elektoral, tetapi tidak menjadikan persyaratan hukum kehilangan relevansinya.
Sebaliknya, penegakan hukum juga tidak boleh mengabaikan mekanisme konstitusional hanya karena muncul tuntutan politik untuk segera mengakhiri suatu jabatan.
Islam mengajarkan bahwa kekuasaan bukanlah kemuliaan yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingan pribadi. Kekuasaan adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban.
Karena itu, pemimpin harus siap diawasi, dikritik, dan dimintai penjelasan secara proporsional. Demokrasi tidak cukup hanya menghasilkan pemimpin melalui pemilu. Demokrasi juga harus menjamin bahwa setiap proses memperoleh kekuasaan berlangsung berdasarkan aturan yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, ukuran kematangan demokrasi bukan terletak pada kemampuan mempertahankan kekuasaan atau menjatuhkan seseorang dari kekuasaan, melainkan pada kemampuan negara menegakkan hukum secara adil, tanpa diskriminasi, tanpa fitnah, dan tanpa tunduk pada kepentingan politik.
Sebab, kekuasaan memperoleh mandat melalui mekanisme konstitusional, tetapi kehormatan kekuasaan hanya dapat dipertahankan melalui kejujuran, keadilan, amanah, dan kepatuhan terhadap hukum.
Dalam perspektif Islam, kekuasaan bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada rakyat, tetapi juga kepada Allah SWT.
---
Rujukan Utama
1. Al-Qur'an, QS. An-Nisa: 58 dan 135; QS. Al-Hujurat: 6.
2. Al-Bukhari dan Muslim, hadis tentang tanggung jawab setiap pemimpin.
3. Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah.
4. Ibn Khaldun, Al-Muqaddimah.
5. Max Weber, Economy and Society.
6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
8. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.
9. Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
10. Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026.
[]
BACA JUGA:Hasil Revitalisasi dan USB Sekolah Diresmikan, PP PERSIS Apresiasi Presiden Prabowo
