Persis Pertanyakan Kebijakan Pemerintah yang seringkali tak sejalan dengan Aspirasi Rakyat

Bandung - persis.or.id, Dewan Pertimbangan MUI menggelar Rapat Pleno ke-14 dengan tema Kerjasama Ulama - Umara untuk Kemajuan Bangsa. Dihadiri ketua Dewan Pertimbangan Mui,  dan para pimpinan ormas nasional tingkat pusat, utusan pemerintah diwakili menkopolhukam, Jenderal  (purnawirawan) Wiranto, rabu (18/01/2017). Dalam kesempatan tersebut para wakil ormas mempertanyakan berbagai isu penting tentang politik dan keamanan nasiaonal. Terutama isu konflik FPI dengan GMBI. Maraknya penangkapan tenaga kerja asing hingga semakin nyatanya ancaman proxy war. Persatuan Islam (Persis) diwakili Dr. Jeje Zaenudin, mengajukan pertanyaan mengapa banyak pernyataan dan kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan apa yang dipersepsi masyarakat. Pemerintah dinilai gagal menangkap asiprasi rakyatnya. "Berarti pemerintah gagal dalam menangkap aspirasi rakyatnya,  atau memang tidak mengakui adanya aspirasi masyarakat yang berbeda dengan persepsi pemerintah", ujar Dr. Jeje Sikap tak terbuka dan tak mampu mengakomodir aspirasi rakyat, dinilai picu munculnya ketegangan di masyarakat Indonesia. "Pemerintah yang tidak mau mendengar dan mengakui keresahan rakyatnya sendiri,  dan tidak mampu menjelaskan  masalah yang sebenarnya kepada rakyat,  maka niscaya gagal menjalankan program dan kebijakannya. Bahkan yang muncul adalah ketegangan akibat ketidakselarasan persepsi dan opini", ungkap Dr. Jeje (HL/TG)