Bandung, persis.or.id - Pandemi Covid-19 yang telah terjadi sejak awal 2020 hingga kini berdampak sangat luas, termasuk dalam roda jamiyyah PERSIS dalam melakukan proses dan gerak organisasi. Salah satunya adalah tertundanya Musyawarah Wilayah (Musywil) PERSIS Jawa Barat.
Selain Musywil, Muktamar PERSIS hingga musyawarah kepemimpinan lain yang berada di level bawah PW pun terkena dampaknya.
Terkait dengan hajat besar organisasi terbesar di Jawa Barat ini, jika dilihat berdasar SK yang diterbitkan PP PERSIS, kepemimpinan tasykil PW Jabar yang dinakhodai Ustaz H. Iman Setiawan Latief habis pada 2020 yang lalu.
Banyak hal yang mendasari sehingga perhelatan empat tahun tersebut tidak segera dilaksanakan. Salah satu faktor utamanya adalah kondisi penyebaran virus yang masih tinggi dan akan sangat berdampak jika tetap dilakukan.
“Pilihan tersebut merupakan implementasi perintah agama, hifdzu an-nafs (menjaga jiwa),” jelas ketua Bidang Jamiyyah KH. Uus Muhammad Ruhiat kepada persis.or.id, Ahad (04/07/2021).
Pada Sabtu (03/07/2021), secara langsung SK Perpanjangan PW PERSIS Jawa Barat diberikan oleh KH. Uus Muhammad Ruhiat kepada Ustaz Iman Setiawan Latief sebagai Ketua PW PERSIS Jawa Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara sangat sederhana di Kantor Bidang Jamiyyah PP PERSIS tanpa mengadakan acara khusus, karena berbarengan dengan dimulainya PPKM Darurat yang berlangsung dari 3—20 Juli 2021.
Dalam taujihnya, Ustaz Uus berpesan agar PW PERSIS Jawa Barat dapat bersinergi dalam melaksanakan program-program jihad dalam waktu yang tersisa. “Semoga terwujud shuratun mushagharatun anilislam wa hikmatuhulasma dalam hidup berjamiyyah di Jawa Barat,” harapnya.
Selain Jawa Barat, sebagai rangkaian program Bidang Jamiyyah untuk terus menjaga terpeliharanya roda jamiyyah secara administratif dengan baik, Ustaz Uus yang juga baru menerima amanah sebagai Ketua Bidang Jamiyyah tersebut melakukan langkah awal dengan melakukan pembinaan melalui penertiban pimpinan-pimpinan di wilayah lain dalam hal administratif keorganisasian.
Dan seluruh PW memberi respons positif. Bahkan ada pula Pimpinan Wilayah di luar wilayah Jawa yang tetap akan melaksanakan Musyawarah Wilayah meskipun dilakukan secara daring, karena memang hal tersebut cukup memungkinkan dilakukan di wilayah tersebut.
(MN/FAR)
