Jakarta, persis.or.id - PP HIMA PERSIS, PP HIMI PERSIS dan PP Ikatan Pelajar Persis Putri (IPPI) begerak untuk menolak kenaikan harga BBM Bersubsidi dengan turun langsung ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya.
Pada Jumat (02/09/2022), para otonom PERSIS itu menganggap bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi malah akan menciptakan krisis baru. Apalagi dilakukan di tengan kondisi keterpurukan ekonomi masyarakat setelah dilanda pandemi Covid-19.
“Masyarakat yang tengah berjuang bangkit dari hantaman badai pandemi yang lamanya hampir 3 tahun melanda, tidaklah mudah. Sejatinya, perjuangan untuk pulih oleh masyarakat bawah harus disokong penuh pemerintah,” jelas Ketua Umum PP Hima PERSIS Ilham Nurhidayatullah dalam rilisnya.
Ironisnya, kata dia, rencana kenaikan harga Pertalite dan Solar menjadi kabar yang tidak mendukung hal tersebut. Beberapa penyebab seperti beban APBN yang bertambah Rp 502 triliun dan subsidi BBM yang diakui tidak tepat sasaran, ini tidak menjadi sebuah soluasi.
“Di tengah inflasi yang mencapai 3-4 persen akibat Covid-19 dan ketidakpastian pasar global, kebijakan ini justru akan berdampak serius bagi kelompok ekonomi menangah ke bawah,” terang Ketua Umum PP Himi PERSIS, Anisa Nurhakim.
Kondisi pasar nasional yang belum terlihat stabil, harga minyak goreng yang belum kembali pada harga normal, harga telur yang juga tengah naik merupakan beberapa fakta yang dihadapi masyarakat saat ini.
Ada beberapa hal yang menjadi perhatian mahasiswa/ mahasiswi dan pelajar putri PERSIS terkait kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi , misalnya terkait dengan inflasi.
Jika benar terjadi, ini kenaikan tersebut akan berdampak pada inflasi yang menurut data BPS dapat menyentuh angka 17,11 persen.
Ini mengakibatkan membengkaknya biaya transportasi logistsik yang diperkirakan akan naik sampai 30% dari harga normal. Ini tentu berdampak pada daya beli masyarakat.
“20 triliyun lebih BLT BBM Subsidi yang disalurkan kepada rakyat miskin bukanlah solusi dalam mengatasi dampak kenaikan harga BBM. Daya beli masyarakat yang semakin menurun akan menimbulkan kelompok miskin baru,” papar Ketua Umum PP IPPI, Luthfi Anbar Fauziah.
Pemerintah melalui Kementrian Keuangan mengatakan bahwa subsidi untuk solar yang beredar di pasar, 89%-nya dinikmati oleh dunia usaha. Sehingga, hanya 11% dari keseluruan kuota subsisi yang dinikmati masyarakat menengah ke bawah.
Memiliki beberapa alasan lain, dalam surat pernyataan yang ditandatangani Pimpinan Pusat Hima PERSIS, Pimpinan Pusat Himi PERSIS dan Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri PERSIS, disebutkan poin-poin penolakan:
1. Menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM Subsidi.
2. Meminta pemerintah melakukan perbaikan sistem distribusi BBM Subsidi
3. Mendesak Pemerintah untuk menstabilkan harga bahan pokok dipasaran.
Editor: Fia Afifah
