PERSIS Jabar Menilai Kebijakan KDM Dibuat Tanpa Pertimbangan yang Matang: Berdampak Negatif Terhadap Perkembangan Pendidikan

oleh Henri Lukmanul Hakim

17 Juli 2025 | 17:16

Ketua PW PERSIS Jawa Barat, Ustaz Iman Setiawan Latif - Foto: PERSIS Photography

Bandung, persis.or.id - Ketua Pimpinan Wiayah Persatuan Islam, Ustaz Iman Setiawan Latief turut angkat bicara terkait Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM terkait 50 siswa dalam satu kelas rombongan belajar.


“Kami meniliai, kebijakan KDM dibuat tanpa pertimbangan yang matang,” kata Ustaz Iman dalam keterangan terulisnya, Kamis (17/7/2025)


Ia menambahkan, apalagi jika keputusan itu tidak dibarengi diskusi dengan para ahli dan pihak terkait, khususnya stake holder pendidikan.


“Walaupun niatnya baik, tapi akan menjadi buruk dalam pelaksanaan serta berdampak negatif terhadap perkembangan pendidikan kita,” ujar dia.


Menurut Ustaz Iman, sebelumnya, jumlah siswa dalam satu kelas sudah sangat rasional serta dipertimbangkan matang-matang.


“Jumlah sebelumnya sangat efektif siswa untuk belajar serta kapasitas dan kemampuan guru untuk mentransfer ilmunya ke siswa lebih rasional,” ungakpnya.


Sehingga keputusan KDM dikhawatirkan akan mengurangi kualitas anak didik.


Selain itu, belum lagi masalah kelayakan ukuran satu ruang kelas dibandingkan dengan jumlah siswanya, hal ini akan berdampak kepada kesehatan siswa dan gurunya.


Hal ini juga akan sangat berdampak terhadap sekolah-sekolah umum swasta, pesantren dan madrasah. Yang sudah berpuluh-puluh tahun membantu Negara dan pemerintah Indonesia dalam mencerdaskan bangsa.


“Kebijakan ini juga dikhawatirkan bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya, yang sudah mengatur jumlah siswa dalam 1 kelas,” ujarnya.


Walaupun dalam beberapa hal perlu percepatan, tapi jangan terburu-buru juga dalam mengambil suatu keputusan, apalagi soal yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kami berharap agar kebijakan ini ditinjau ulang.


Ustaz Iman menyarankan, bebih baik sebelum membuat keputusan agar dimusyawarahkan dulu dengan para ahli dan pihak-pihak terkait, dianalisa secara mendalam.


“⁠Analisis mendalam perlu dilakukan untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi semua pihak,” pungkasnya. []

BACA JUGA: Respons Kebijakan Alat Kontrasepsi untuk Pelajar, PW PERSIS Jabar: Berpotensi Merusak Anak Bangsa