2. Minimnya Ketersediaan Kubangan Lumpur Alami
Secara biologis, badak Jawa sangat bergantung pada rawa dan kubangan lumpur basah sepanjang tahun untuk menjaga suhu tubuh (termoregulasi), merawat kulit, serta melindungi diri dari parasit. Karakteristik topografi dan hidrologi Alas Purwo yang cenderung kering dan berkarang di sejumlah titik tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar biologis ini secara memadai.
3. Ancaman Kompetisi Ruang dan Penularan Penyakit Lintas Spesies
Kawasan Alas Purwo saat ini merupakan habitat bagi ratusan ekor banteng Jawa (Bos javanicus). Memasukkan badak Jawa ke dalam relung ekosistem yang sudah padat dengan herbivora besar lainnya akan memicu kompetisi ruang dan pakan yang sengit.
Lebih berbahaya lagi, interaksi ini membuka kerentanan tinggi terhadap penularan penyakit lintas spesies (pathogen spillover) seperti penyakit ngorok (Septicaemia epizootica) atau parasit darah yang dapat berakibat fatal bagi populasi badak.
4. Pelajaran Pahit Kematian Badak "Musofa" pada Translokasi Jarak Pendek
PP Pemuda PERSIS mengingatkan pemerintah agar berkaca pada kegagalan operasi translokasi badak bernama Musofa pada November 2025 lalu. Saat itu, pemindahan jarak pendek yang masih berada di dalam satu lanskap ekosistem Ujung Kulon (menuju JRSCA) tetap berujung pada kematian satwa akibat komplikasi stres akut dan infeksi.
"Jika pemindahan lokal saja memiliki tingkat fatalitas tinggi, maka memindahkan badak Jawa menempuh perjalanan darat dan laut sejauh lebih dari 1.000 kilometer dari ujung barat ke ujung timur Pulau Jawa adalah pertaruhan nyawa yang sangat tidak rasional," tandasnya.
Desakan dan Rekomendasi PP Pemuda PERSIS
Berdasarkan kajian ekologis tersebut, Bidang Lingkungan Hidup PP Pemuda PERSIS mendesak Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Kehutanan dan Utusan Khusus Presiden, untuk:
1. Membatalkan wacana pemindahan badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo karena tidak memenuhi syarat kelayakan ekologis, hidrologis, maupun biologis.
2. Memfokuskan anggaran dan pendanaan konservasi pada penguatan habitat asli (in-situ) di Taman Nasional Ujung Kulon, meliputi pengendalian tumbuhan invasif langkap (Arenga obtusifolia) agar pakan badak melimpah, peningkatan pengamanan dari perburuan liar, serta pemantauan kesehatan genetik populasi.
3. Membuka ruang kajian ilmiah yang transparan dan independen bersama para pakar konservasi dalam negeri (seperti akademisi IPB, BRIN, dan praktisi lapangan) apabila opsi second habitat tetap ingin ditempuh, dengan memprioritaskan kandidat lokasi di wilayah Jawa Barat atau Banten yang memiliki kemiripan ekosistem hutan hujan basah dan jarak mobilisasi yang jauh lebih aman.
Pernyataan Kader Pemuda PERSIS Banten
Penolakan terhadap wacana relokasi tersebut juga disuarakan oleh kader Pemuda PERSIS Banten, Febry Bahri Fauzin, S.Ag. Sebagai putra daerah Banten, ia menilai bahwa pemindahan badak Jawa tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek teknis konservasi, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan ekologis, kearifan lokal, serta keterlibatan masyarakat adat dan masyarakat penyangga kawasan Ujung Kulon yang selama ini turut menjaga kelestarian habitat badak Jawa.
“Sebagai putra daerah Banten, kami menolak pemindahan ini bukan karena ego kedaerahan, tetapi karena kami memahami karakter dan kondisi ekologis badak Jawa di habitat aslinya. Badak Jawa bukan sekadar satwa langka, melainkan bagian dari identitas ekologis dan kultural Banten. Memindahkannya tanpa musyawarah dengan masyarakat adat dan masyarakat penyangga Ujung Kulon merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip keadilan ekologis serta penghormatan kepada masyarakat yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan,” tegas Febry.
Karenanya, sebagai organisasi kepemudaan Islam, PP Pemuda PERSIS memandang bahwa menjaga kelestarian keanekaragaman hayati (hifzhul bi'ah) adalah amanah kekhalifahan yang harus dijalankan dengan ilmu pengetahuan ('ilm) dan kehati-hatian, demi mencegah kerusakan (fasad) serta kepunahan ciptaan Allah SWT di muka bumi.
[]
BACA JUGA:Karhutla Kalimantan: Ketika Hutan Terbakar, Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?