[Arsip - 2/10/21]
Jakarta, persis.or.id – Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa (PW. Hima) PERSIS DKI Jakarta menyelenggarakan pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-7, bertempat di Graha Wisata Ragunan, Jumat (01/10/2021).
Selain Wakil Ketua Umum PP PERSIS Dr. Jeje Zaenudin, turut hadir Jenderal TNI (Purn.) Fachrul Razi, S.I.P., S.H., mantan Menteri Agama 2019-2020, dan menyampaikan sambutan.
Dalam sambutannya Jenderal TNI (Purn.) Fachrul Razi meyakini bahwa HIMA PERSIS dapat menjadi lokomotif membangun peradaban dan lebih aktif menyiapkan SDM-SDM unggul. Bahkan, besar harapan dapat mencetak dan melahirkan pemimpin masa depan.
"Mendengar pertama kali mars HIMA PERSIS saja saya sudah tergugah, ada lirik-lirik optimisme membangun sebuah peradaban, dan saya yakin HIMA PERSIS dapat melakukan hal tersebut," ujar Fachrul Razi mengawali.
Mantan menteri agama itu menyebut bahwa HIMA PERSIS juga harus dapat mencontoh keteladanan kepemimpinan Rasulullah saw. sebagai uswah terbaik. Dengan demikian beliau yakin bukan tidak mungkin Indonesia bisa disegani oleh dunia jika mencontoh kepemimpinan rosul.
Fahcrul Razi pun mencontohkan kepemimpinan Rasulullah lewat kisah perang Badar yang menuai kemenangan besar, padahal Rasulullah kalah secara jumlah pasukan.
Dari peristiwa yang sama, selanjutnya Ia berpesan terkait dengan kepemimpinan, bahwa pemimpin harus cerdas dan yang dipimpin pun dapat menerima keputusan pemimpinnya.
“Kalau ada saran baik, ikuti. Seperti kejadian di perang Badar. Namun, pemimpin juga harus cerdas, jangan cuma mengikuti saran. Dan terkadang pemimpin juga memiliki kebijakan berbeda, seperti ketika Rasulullah membuat piagam Madinah. Meskipun banyak sahabat yang tidak setuju karena merasa dirugikan, tetapi pada akhirnya poin-poin kesepakatan tersebut lebih menguntungkan untuk perkembangan Islam." Jelasnya.
Ia pun meminta HIMA PERSIS untuk terus membangun kolaborasi dalam agenda-agenda penting bangsa. Beliau merasa orang-orang yang memiliki keislaman yang kuat selalu berusaha di singkirkan oleh oknum-oknum yang tidak menyukai Islam masuk politik.
"Terus kolaborasi dalam agenda-agenda penting pembangunan bangsa, termasuk juga berikhtiar mengisi ruang politik dan ekonomi agar kedua hal ini tidak dipegang oleh orang yang justru nilai keislaman dalam diri mereka rendah," pungkasnya.
(HL/dh)
