Jakarta, persis.or.id - Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS) merasa prihatin atas adanya kerusuhan yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.
Apalagi sampai menimbulkan korban luka, baik di pihak aparat maupun warga. Ini turut menjadi hal yang amat disesalkan.
“Apalagi sampai menimpa korban anak-anak sekolah dan kaum ibu,” ujar Ketua Umum PP PERSIS K.H. Dr. Jeje Zaenudin, M.Ag ketika dimintai keterangannya, Rabu (13/09/2023).
Ustaz Jeje berpandangan, proyek pembangunan apapun yang dilakukan oleh negara harus memiliki tujuan baik.
Karena seharusnya dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. “Bukan malah sebaliknya,” tambah Ustaz Jeje.
Jika kemudian ada penolakan dari masyarakat dan berubah menjadi kerusuhan yang menghadapkan aparat dengan rakyat, menurutnya hal ini menunjukkan adanya faktor atau aspek yang salah.
Ini bisa jadi tujuan dan sasaran dari proyek pembangunan dinilai oleh masyarakat setempat tidak berpihak kepada kepentingan mereka.
“Mungkin prosedur dan prosesnya yang tidak benar, atau ada faktor yang lainnya,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, lanjut Ustaz Jeje, jika memang pelaksanaan proyek pembangunan di Pulau Rempang untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat setempat, tidak sepatutnya jatuh korban.
“Maka seharusnya masyarakat diajak berdialog, dipahamkan dan dilibatkan dalam proses proyek pembangunan tersebut. Jangan malah sebaliknya, dikesankan seakan-akan rakyat yang disingkirkan dan dikorbankan,” ucap Ustaz Jeje.
Pihaknya juga meminta agar tanah masyarakat harus dibeli, karena ke depan prinsipnya ganti untung bukan ganti rugi.
Selain itu, kalaupun harus direlokasi hendaknya memperhatikan mata pencaharian masyarakat.
“Jangan sampai relokasi jauh dari tempat tinggal asal, sehingga menghilangkan mata pencaharian mereka,” tuturnya.
Ustaz Jeje menambahkan, yang terbaik adalah melakukan pendekatan humanisme ketika ada masyarakat yang belum mau untuk menjual tanahnya.
Dan juga menjelaskan pentingnya proyek pembangunan dimaksud untuk bangsa dan negara dan sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Menurutnya, rakyat harus dilibatkan dalam pembangunannya, bahkan tidak harus dipindahkan dari tempat tinggalnya.
Karena bisa didesain pembangunan baru tanpa menghilangkan kekayaan budaya masyarakat, apalagi jika ada situs-situs budaya.
"Kami juga berharap agar pemerintah dapat lebih bijak dan mengedepankan dialog, musyawarah, dan mengutamakan kepentingan masyarakat banyak dan rakyat kecil," harapnya. (/HL)
[]
