Selama ini, masyarakat PERSIS telah melakukan aksi kemanusiaan untuk membantu warga Aceh dan Sumatera yang menjadi korban banjir bandang.

Jumhur ulama menyatakan haji yang dilaksanakan dengan harta haram tetap sah dan menggugurkan kewajiban haji. Namun, pelakunya tetap menanggung dosa dan tidak memperoleh pahala haji, termasuk haji mabrur.

Selain aspek politik, Ketua Umum PP PERSIS juga menyoroti potensi beban biaya keanggotaan Dewan Perdamaian yang disebut mencapai sekitar Rp16,9 triliun.

Ini merupakan kolaborasi berbangsa dan negara untuk menciptakan masyarakat cerdas dan tafaqquh fiddin. Selain itu, membangun peradaban yang mensejahterakan dan mencerdaskan umat.

PW PERSIS Sumut berharap dapat memberikan dampak positif yang nyata dan meringankan beban korban bencana di wilayah Sumatra.

Tim PERSIS Peduli dan tim medis dari USU memberikan layanan pengobatan gratis bagi warga Desa Pengidam dan masyarakat di sekitarnya, selain memberikan bantuan bahan pokok.

Pembersihan yang dilakukan oleh relawan dari PW PERSIS Aceh dilakukan secara manual karena kondisi permukiman padat, sehingga alat berat tidak bisa menjangkau rumah warga.

Bantuan perlengkapan sekolah dari PERSIS Peduli ini bukan sekadar bentuk kepedulian sosial, tetapi juga ikhtiar bersama untuk menjaga keberlangsungan pendidikan anak-anak bangsa.

PP PERSIS menegaskan, penyelenggaraan ibadah haji memiliki dimensi spiritual yang jauh lebih besar dibandingkan aspek administratif semata.

Menurut PERSIS, ibadah haji tidak boleh hanya berorientasi pada kemabruran secara formal dan ritual semata, tetapi harus diwujudkan secara substantif dan menyeluruh.