KH. Salam Russyad juga menyatakan bahwa kritik terhadap aksi tersebut merupakan bentuk nahi munkar, yakni larangan terhadap kemungkaran. Ia berharap masyarakat tetap terlindungi dari perilaku yang disebut sebagai kemungkaran.
Karenanya, PERSIS meminta pemerintah dan aparat penegak hukum menindak tindakan yang dinilai dilakukan secara terbuka di ruang publik. “Dalam hal ini kami meminta kepada pemerintah, penegak hukum untuk menindak hal yang seperti itu karena telah melakukan terang-terangan di depan umum,” tegasnya.
Kritik tersebut muncul setelah aksi Women’s March Jakarta 2026 digelar pada Sabtu, 7 November 2026, di Jakarta Pusat. Aksi tersebut memuat berbagai tuntutan, termasuk perlindungan perempuan, penghapusan kekerasan dan diskriminasi, serta aspirasi kelompok LGBTQ+.
Kehadiran unsur LGBTQ+ dalam aksi itu memicu reaksi dari sejumlah pihak. Women’s March Jakarta sendiri merupakan aksi tahunan yang memperjuangkan kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan perlindungan bagi perempuan serta kelompok rentan, termasuk komunitas LGBTQ+.
[]
BACA JUGA:MUI Wacanakan Perubahan LGBT Jadi LGSP, PP PERSIS Nyatakan Dukungan Penuh
