Oleh: Dr. Muslim Mufti, M.Si. (Bidgar Siyasah PP PERSIS)
Ketika Legitimasi Elektoral Berhadapan dengan Kepastian Hukum, Etika Kekuasaan, dan Amanah dalam
Perspektif Islam
Pendahuluan
Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah berkembang melampaui persoalan administratif pendidikan. Ia menjadi persoalan hukum tata negara, legitimasi kekuasaan, integritas demokrasi, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Perdebatan ini mempertemukan dua dimensi yang tidak selalu berjalan seiring: kekuasaan yang telah memperoleh legitimasi melalui pemilihan umum dan tuntutan agar seluruh proses memperoleh kekuasaan tetap tunduk pada hukum.
Pertanyaan mendasarnya adalah: apakah kemenangan dalam pemilihan umum dapat mengakhiri persoalan mengenai keabsahan persyaratan pencalonan? Ataukah negara tetap berkewajiban menyelesaikan persoalan tersebut sekalipun seorang pejabat telah dilantik dan menjalankan kekuasaannya?
Pertanyaan ini tidak cukup dijawab dengan argumentasi politik. Ia membutuhkan pembacaan hukum, ketatanegaraan, ilmu politik, dan etika kekuasaan, termasuk nilai-nilai Islam.
Dalam perspektif Islam, kekuasaan bukan sekadar jabatan dan kemenangan politik. Kekuasaan merupakan amanah yang harus diperoleh dan dijalankan dengan kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab kepada rakyat dan Allah SWT.
Dua Putusan, Satu Persoalan Ketatanegaraan
Perkembangan perkara ini mencapai titik penting ketika Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 mengeluarkan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA atau sederajat.
Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing. MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden melalui perkara tersebut.
Persoalan semakin berkembang setelah Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi Subhan Palal dan menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum.
Kedua putusan ini memiliki objek dan kompetensi berbeda. MK menangani perkara perselisihan hasil pemilu, sedangkan MA menangani sengketa keputusan tata usaha negara. Karena itu, tidak tepat menyederhanakan kedua putusan sebagai pertentangan antarlembaga peradilan.
Akan tetapi, keduanya memunculkan pertanyaan hukum yang jauh lebih mendasar: bagaimana negara menindaklanjuti persoalan persyaratan pencalonan ketika dokumen administratif yang menjadi bagian dari persyaratan tersebut kemudian dinyatakan tidak sah oleh pengadilan?
Perlu dibedakan antara pembatalan surat penyetaraan, pembuktian riwayat pendidikan seseorang, pemenuhan persyaratan pencalonan, dan konsekuensi konstitusional terhadap jabatan. Keempatnya berkaitan, tetapi tidak otomatis merupakan persoalan hukum yang sama.
Legitimasi Elektoral Tidak Identik dengan Legalitas
Dalam perspektif ilmu politik, Max Weber menjelaskan bahwa kekuasaan membutuhkan legitimasi agar dapat diterima dan dipatuhi masyarakat. Dalam demokrasi modern, salah satu sumber legitimasi adalah pemilihan umum yang berlangsung secara sah dan konstitusional.
Namun, legitimasi elektoral tidak dapat dipisahkan dari legalitas proses yang melahirkannya. Kemenangan pemilu memberikan mandat politik kepada pemimpin terpilih. Akan tetapi, mandate tersebut harus diperoleh melalui mekanisme yang memenuhi persyaratan konstitusi dan undang-undang.
Di sinilah dilema politik Gibran menjadi menarik. Secara faktual, ia telah memenangkan pemilihan bersama pasangan presidennya dan dilantik sebagai Wakil Presiden. Namun, perkembangan putusan pengadilan menghadirkan pertanyaan mengenai keabsahan salah satu dokumen administratif yang berkaitan dengan persyaratan pencalonannya.
Dalam perspektif legitimasi, persoalan ini tidak otomatis menghapus mandat elektoral. Namun, persoalan tersebut juga tidak semestinya dianggap selesai hanya karena pelantikan telah dilaksanakan. Demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar kemenangan suara. Demokrasi membutuhkan kepercayaan bahwa setiap orang yang memperoleh jabatan publik telah melalui proses yang memenuhi aturan yang sama.
BACA JUGA:PERSIS Bersama Tokoh Ormas Islam Konsultasi Hukum kepada Prof. Jimly: Bahas Status Wapres hingga Dugaan Intelijen Asing
