Ketua Umum PP PERSIS usulkan kepada Kemenhan dan DPN agar Hari Mosi Integral Natsir ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional Hari NKRI, sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa M. Natsir.

Ketum PERSIS Dr. KH. Jeje Zaenudin mencatat dinamika pelaksanaan haji 1446 H, mulai dari syukur atas keterlibatan pimpinan pusat hingga evaluasi sistem 8 syarikah dan pengetatan regulasi masuk ke Makkah.

Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS) menyatakan keprihatinannya atas pernyataan pemerintah yang mengaku tidak bisa menutup akses jaringan judi online (judol). Hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang Informasi Komunikasi PP PERSIS, Ustaz Dr. Ihsan Setiadi Latief

Ketua Umum PP PERSIS Ustadz Dr. H. Jeje Zaenudin, M.Ag. menutup rangkaian kunjungan dakwah di Sapeken dengan perpisahan yang penuh kehangatan, doa, dan harapan penguatan dakwah ke depan.

KH. Jeje Zaenudin menghadiri Deklarasi Cendekiawan Madani Malaysia–Indonesia 2025 di Masjid Putra, Kuala Lumpur. Deklarasi ini menegaskan visi Madani sebagai arah baru peradaban global berbasis Islam yang adil, beradab, dan berkelanjutan.

Tasykil baru Himpunan Pengusaha Persatuan Islam (Hippi) masa jihad 2023-2028 resmi dilantik Pimpinan Pusat Persis, Kamis 14 Agustus 2025.

Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS) memberikan dukungan kepada Majelis Ulama Indonseia (MUI) bersama puluhan tokoh nasional mendeklarasikan 5 Pernyataan Sikap.

Pimpinan Pusat PERSIS mengutuk keras serangan Israel menghancurkan pesawat pengangkut jemaah haji. Tindakan ini dinilai melanggar HAM dan hukum internasional. PERSIS desak Indonesia dan DK PBB ambil tindakan tegas.

PP PERSIS menyambut pelantikan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Dahnil Anzar Simanjuntak. Fokus pada pelayanan haji lebih baik, seleksi petugas ketat, dan peningkatan profesionalisme demi ibadah haji yang lancar dan berkualitas.

PP PERSIS menyampaikan apresiasi atas langkah tegas pemerintah mengungkap kecurangan pengoplosan beras premium yang merugikan negara hingga Rp99 triliun. Ketua Bidang Dakwah PP PERSIS menegaskan bahwa kecurangan dalam jual beli adalah perbuatan zalim yang dilarang agama.