Bandung, persis.or.id – Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS), Ustaz Dr. Ihsan Setiadi Latief, menjadi pembicara dalam diskusi bertema “Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik: Navigasi Generasi Muda” pada ajang PERSIS Ramadan Expo 2026 di Bandung, Jumat (6/3/2026).
Dalam pemaparannya, Ustaz Dr. Ihsan menyoroti perubahan besar dalam lanskap komunikasi politik di era digital, khususnya pergeseran dari media konvensional seperti televisi, majalah, dan surat kabar menuju media sosial serta platform digital.
Menurutnya, perubahan tersebut membuat dinamika politik tidak lagi ditentukan oleh siapa yang berbicara paling keras, melainkan siapa yang paling didengar oleh publik.
“Politik hari ini bukan lagi soal siapa yang berbicara, tetapi siapa yang didengar,” ujar Ustaz Dr. Ihsan dalam diskusi tersebut.
Ia menilai, generasi muda, khususnya Gen Z dan milenial, kini menjadi kelompok yang sangat menentukan dalam percakapan publik karena jumlahnya yang dominan dalam struktur demografi Indonesia atau yang sering disebut sebagai demographic dividend.
Namun, Ustaz Dr. Ihsan juga mengingatkan, dominasi generasi muda di ruang digital tidak lepas dari berbagai tantangan serius. Salah satunya adalah polarisasi opini yang diperkuat oleh algoritma media sosial, yang kerap membuat pengguna terjebak dalam “ruang gema” atau echo chamber yang hanya menguatkan pandangan pribadi.
Selain itu, ia juga menyoroti fenomena tsunami informasi, di mana masyarakat sering kali kesulitan membedakan antara fakta kebijakan publik dengan narasi propaganda atau hoaks.
“Tantangan lain adalah erosi kepercayaan publik terhadap birokrasi yang sering dianggap lambat dan kaku, serta munculnya fenomena slacktivism, yakni aktivisme yang hanya berhenti pada tombol ‘like’ dan ‘share’ tanpa tindakan nyata,” jelasnya.
Meski demikian, Ustaz Dr. Ihsan menegaskan, di era digital juga membuka berbagai peluang besar bagi generasi muda untuk terlibat dalam proses demokrasi dan kebijakan publik.
Ia menyebut, viralitas di media sosial dapat menjadi alat kontrol publik yang kuat, di mana suatu isu dapat dengan cepat menjadi agenda nasional melalui praktik jurnalisme warga (citizen journalism).
Selain itu, media digital memungkinkan penyederhanaan narasi kebijakan publik yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami melalui konten kreatif seperti infografis dan video pendek.
“Media sosial juga menghilangkan sekat antara masyarakat dan pengambil kebijakan, sehingga membuka ruang komunikasi yang lebih langsung,” kata dia.
Ustaz Dr. Ihsan menambahkan, kekuatan komunitas digital juga dapat mendorong lahirnya gerakan sosial berbasis isu, seperti lingkungan, pendidikan, dan kesetaraan, yang tumbuh secara organik di masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menawarkan sejumlah strategi bagi generasi muda untuk menavigasi dinamika komunikasi politik di era digital.
Pertama, generasi muda perlu mengedepankan critical thinking dengan melakukan verifikasi informasi sebelum mengambil sikap atau tindakan.
Kedua, meningkatkan literasi kebijakan, yakni memahami data dan substansi kebijakan publik sebelum menyampaikan argumen di ruang publik.
Ketiga, membangun kolaborasi lintas sektor, misalnya menghubungkan aktivis digital dengan praktisi hukum, akademisi, atau teknokrat agar advokasi kebijakan lebih kuat secara substansi.
Keempat, melakukan advokasi berkelanjutan, sehingga isu yang diperjuangkan tidak berhenti pada viralitas sesaat, tetapi berlanjut hingga mendorong perubahan kebijakan yang nyata.
“Di tangan generasi muda, komunikasi politik bukan lagi sekadar memenangkan pemilu, tetapi memastikan kebijakan publik benar-benar berpihak pada masa depan,” pungkas Kabid Infokom PP PERSIS, Ustaz Dr. Ihsan. []
BACA JUGA:Menteri Koperasi RI Hadiri PERSIS Ramadhan Expo 2026, Dorong Sinergi Penguatan Ekonomi Umat
