Bandung, persis.or.id – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terus membara di kawasan Sumatera dan Kalimantan telah memicu krisis ekologis dan darurat kesehatan berskala besar. Hal tersebut mendapatkan perhatian besar dari Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Persatuan Islam (PERSIS).
Sebab, kepungan kabut asap pekat tidak hanya melumpuhkan wilayah-wilayah yang menjadi pusat titik api seperti Kalimantan dan Sumatera Selatan, tetapi juga mencekik provinsi-provinsi di sekitarnya dalam skala yang sangat mengkhawatirkan.
Salah satu potret keprihatinan terdalam terlihat di Provinsi Riau dan Jambi. Di sana terlihat jalanan perumahan tertutup kabut asap putih yang begitu tebal hingga mengaburkan pandangan secara drastis.
Jika wilayah yang berstatus sebagai penerima asap kiriman saja sudah mengalami kelumpuhan aktivitas pendidikan, pelarangan kegiatan luar ruangan, dan lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang menimpa guru hingga siswa, maka dapat dipastikan penderitaan masyarakat di episentrum Karhutla jauh lebih parah dan mengancam nyawa.
“Penanganan reaktif melalui modifikasi cuaca atau hujan buatan terbukti hanya memberikan kelegaan sesaat tatkala titik api di hulu terus bertambah,” jelas Rudi Rudiansyah, Kepala Bidang Lingkungan Hidup PP Pemuda PERSIS, Rabu (14/10/2026)
Menurutnya, krisis udara beracun ini turut membuka tabir ironi yang lebih besar bagi daerah-daerah terdampak. Provinsi-provinsi di Sumatera dan Kalimantan merupakan lumbung sumber daya alam Nusantara—termasuk penghasil minyak mentah yang menyumbang triliunan rupiah untuk kas negara.
Namun, kata dia, warganya justru dibiarkan hidup dalam ketimpangan infrastruktur dasar. Di tengah darurat pernapasan, masyarakat juga harus menghadapi krisis air bersih; air tanah yang berbau karat memaksa warga mengeluarkan biaya ekstra hingga belasan ribu rupiah demi mendatangkan air berliter-liter dari daerah lain yang berjam-jam jaraknya hanya untuk sekadar minum dan mencuci beras.
“Ketidakadilan eksternalitas ini semakin nyata dengan minimnya fasilitas publik dan transportasi massal yang memadai,” terangnya.
Merespons krisis lingkungan yang sistemik di bentang alam Sumatera dan Kalimantan, serta ketidakadilan sosial yang menyertainya, Bidang Lingkungan Hidup PP Pemuda PERSIS memberikan tiga pernyataan sikap dan desakan tegas kepada pemerintah.
Pertama, transisi penanganan karhutla dari reaktif menjadi restoratif di seluruh wilayah rentan. pihaknya mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi total sistem mitigasi Karhutla di Sumatera dan Kalimantan.
“Hentikan ketergantungan pada solusi instan di hilir, dan alihkan fokus pada pemulihan tata air (hidrologi) lahan gambut secara permanen di hulu, serta penegakan hukum yang tegas bagi korporasi yang konsesinya terbakar,” tandasnya.
Kedua, hentikan ketidakadilan ekologis dan penuhi hak dasar daerah penghasil. Pp Pemuda PERSIS menuntut keadilan pembangunan bagi daerah-daerah penyumbang devisa negara yang kini menjadi korban bencana ekologis.
“Pemerintah pusat harus segera mengalokasikan dana bagi hasil yang proporsional untuk menyelesaikan krisis air bersih melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang layak, serta mempercepat pengadaan infrastruktur publik di Sumatera dan Kalimantan,” tegasnya.
Ketiga, jaminan darurat logistik kesehatan lintas provinsi. Hal ini dengan menginstruksikan kementerian terkait, BNPB, dan BPBD di seluruh provinsi terdampak di Sumatera dan Kalimantan untuk segera memastikan ketersediaan logistik medis darurat, seperti masker berstandar tinggi, tabung oksigen, vitamin, serta mendistribusikan air bersih gratis.
“Kelompok rentan dan lembaga-lembaga pendidikan berasrama yang terisolasi oleh kepungan asap harus menjadi prioritas penyelamatan,” sambungnya.
Dia menegaskan, Bumi Nusantara tidak boleh hanya dipandang sebagai komoditas untuk diekstraksi kekayaannya, sementara masyarakat di Sumatera dan Kalimantan dibiarkan menanggung beban limbah asap dan kerusakan ekosistem.
“PP Pemuda PERSIS akan terus mengawal isu ini guna memastikan bahwa hak atas udara dan air yang bersih bagi setiap warga negara dipenuhi secara berkeadilan oleh para pengambil kebijakan,” tegasnya.
[]
BACA JUGA:Menggugat Pekatnya Kabut Asap: Paradoks Ekologi dan Keadilan Sosial di Jantung Sumatera
