Bandung - persis.or.id, Wacana penghapusan pelajaran agama di bangku sekolah dinilai bermuatan politis dan tentunya tak akan digubris oleh Presiden RI.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Umum PP Persis KH. Haris Muslim, Lc, MA. Ia melihat, wacana penghapusan pelajaran agama dinilai mengundang kegaduhan.
"Saya tidak setuju dengan statement pa Darmono bahwa pendidikan agama di sekolah melahirkan politisasi agama", ungkap Haris, Selasa (09/07/2019) kepada persis.or.id
Menurutnya statement tersebut sangat debatable.
"Pertama, apa yang dimaksud politisasi agama ? Dari sini saja saya pikir tidak akan sepakat", tambahnya.
Tak hanya itu, menurut Haris logikanya bisa dibalik, justru dengan meniadakan pelajaran agama, itu adalah politisasi.
"Penghapusan pelajaran agama itu bermuatan politis", tegasnya.
Haris mengingatkan, amanat sila pertama yakni Indonesia adalah negara menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
"Logikanya kan dengan adanya pelajaran agama saja moral anak bangsa ini masih banyak yg harus diperbaiki, apalagi kalau dihapus", ungkap Haris.
Sekretaris Umum PP Persis itu juga menekankan bahwa pendidikan agama bukan hanya tanggung jawab keluarga, tapi tanggung jawab sekolah juga.
"Saya pikir, Bapak Presiden sebagai orang beragama tidak akan menyetujui usulan itu", pungkas Haris. (HL/TG)
