Prabowo Sebut Ormas Islam di Belakang Pemerintah, Pemuda PERSIS Dorong Kolaborasi Konstruktif

oleh Henri Lukmanul Hakim

•

16 November 2026 | 09:17

Ketua Umum PP Pemuda PERSIS, Hilman Rasyid.

Bandung, persis.or.id – Pimpinan Pusat Pemuda Persatuan Islam (PP Pemuda PERSIS) memandang pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menyebut Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam (PERSIS) sebagai bagian dari kekuatan yang berada di belakang pemerintah sebagai momentum untuk memperkuat peran masyarakat sipil (civil society) dalam pembangunan nasional.


Ketua Umum PP Pemuda PERSIS, Hilman Rasyid, menilai pernyataan tersebut mengandung pesan penting bahwa pembangunan bangsa membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.


Organisasi kemasyarakatan Islam tidak hanya memiliki peran dalam mendukung agenda pembangunan, tetapi juga perlu mengambil bagian melalui gagasan, kontribusi, dan kemampuan menghadirkan solusi.


"Membangun Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa, termasuk organisasi kemasyarakatan Islam, untuk bersama-sama menghadirkan gagasan, kontribusi, dan solusi bagi berbagai persoalan bangsa," ujar Hilman dalam keterangannya di Bandung, Minggu (15/11/2026).


Menurut Hilman, kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil harus dibangun di atas prinsip keterbukaan serta kesediaan untuk saling mengingatkan. Kritik yang objektif dan bertanggung jawab bukanlah bentuk pertentangan, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dalam menjaga arah pembangunan.


"Kesediaan pemerintah menerima masukan dan kritik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Pemerintah membutuhkan pengawasan dan masukan publik agar kebijakan tetap berorientasi pada kepentingan rakyat. Di sisi lain, masyarakat sipil juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pandangan ketika terdapat kebijakan yang perlu diperbaiki," tegasnya.

BACA JUGA:

PP Pemuda PERSIS Dorong Pembentukan Lembaga Riset Ekonomi dan Kebijakan Publik