Bandung, persis.or.id - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Sekum PP PERSIS), Dr. Haris Muslim mendampingi Wakil Ketua Umum PP PERSIS, Prof. Atip Latipulhayat menghadiri undangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Pertemuan tersebut membahas keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) terkait Gaza.
Selain pimpinan PERSIS, pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam serta Majelis Ulama Indonesia (MUI). Presiden Prabowo memanfaatkan forum tersebut untuk memberikan klarifikasi sekaligus mendengarkan pandangan para pimpinan ormas Islam terkait posisi Indonesia dalam BoP.
Sekum PP PERSIS Dr. Haris Muslim menjelaskan, Presiden menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP dilatarbelakangi oleh situasi keamanan global yang semakin rawan. Karena itu, pendekatan dialog dan diplomasi damai menjadi fokus utama para pemimpin dunia, termasuk Indonesia.
“Presiden menekankan pentingnya langkah-langkah antisipatif dan pendekatan damai agar konflik global tidak berkembang, " ujar Ustaz Dr. Haris kepada persis.or.id, Kamis (5/2/2026).
Selain itu, Presiden juga memaparkan kondisi kawasan Timur Tengah yang dinamis dan rawan potensi konflik. Indonesia memiliki hubungan baik dengan para pemimpin di kawasan tersebut, dan mempunyai peran sentral sebagai mediator perdamaian.
“Hal inilah yang menjadi alasan intensitas kunjungan Presiden ke sejumlah negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, dan negara lainnya,” tambahnya.
Terkait Palestina, ungkap Ustaz Dr. Haris, Presiden Prabowo menegaskan, keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace tidak mengubah prinsip dasar politik luar negeri Indonesia. Indonesia, kata Presiden, tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara (two-state solution).
“Bagi Presiden, yang paling utama saat ini adalah menghentikan perang di Gaza dan mendorong proses rekonstruksi. Namun, komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina tidak pernah berubah,” kata Ustaz Dr. Haris menirukan pernyataan Presiden.
Presiden juga menegaskan rekam jejak dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina, baik sebelum menjabat sebagai Presiden maupun saat menjadi Menteri Pertahanan, termasuk penyaluran berbagai bantuan kemanusiaan.
“Oleh karena itu, Presiden menepis anggapan bahwa langkah diplomatik ini berarti mengabaikan perjuangan Palestina,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Ustaz Dr. Haris menjelaskan, terdapat sejumlah klausul yang menjadi pegangan Indonesia dalam keikutsertaannya di Board of Peace. Salah satunya, Indonesia memiliki hak untuk tidak terlibat dalam aktivitas BoP apabila bertentangan dengan prinsip nasional. Bahkan, Indonesia memiliki opsi untuk keluar dari forum tersebut jika dinilai menyimpang dari komitmen terhadap kemerdekaan Palestina.
Dalam pertemuan itu, para pimpinan ormas Islam menyatakan pemahaman dan apresiasi atas penjelasan Presiden. Namun demikian, mereka juga memberikan sejumlah catatan dan peringatan agar pemerintah tetap berhati-hati, terutama dalam berinteraksi dengan negara-negara yang selama ini memiliki rekam jejak mendukung Israel, termasuk Amerika Serikat.
“Masukan dari para ulama dan pimpinan ormas diterima dengan sangat terbuka oleh Presiden, dan berkomitmen untuk bersikap sangat hati-hati,” ujarnya.
Ustaz Dr. Haris menegaskan, sikap tersebut sejalan dengan pandangan Ketua Umum PP PERSIS, Ustaz Dr. Jeje Zaenudin.
“PERSIS menempatkan diri secara proporsional dan berhati-hati dalam menyikapi dinamika politik global. PERSIS memahami langkah diplomasi pemerintah, namun tetap menekankan agar Indonesia konsisten menjaga prinsip dan keberpihakannya pada kemerdekaan Palestina,” pungkas Sekum PP PERSIS, Ustaz Dr. Haris Muslim.
BACA JUGA:Palestina: Situs Kebenaran Risalah Allah
