Bandung - persis.or.id - Kunjungan Presiden Jokowi ke Iran, Rabu (14/12/2016) lalu, masih menyisakan rasa kecewa bagi masyarakat.
Tatan Ahmad Santana, seorang orator yang merupakan Kader Persatuan Islam (Persis) Jabar, mengingatkan bahwa Pemerintah harus memiliki kesadaran Nurani dalam merespons tragedi kemanusiaan di Aleppo, Suriah.
Ahmad menegaskan bahwa kedatangan Jokowi ke Iran telah mengangkangi nilai-nilai konstitusi.
"Mereka harusnya sadar bahwa ini sebuah kesalahan, dan mereka seharusnya tidak melakukan hal itu. Karena hal itu akan menyakiti ummat Islam juga bertetangan dengan nilai-nilai konstitusi kita," ungkap Ahmad di sela-sela Aksi Solidaritas Muslim Aleppo, di depan Gedung DPRD Jabar, Selasa (20/12/2016)
Sedangkan menurut Maulana Firdaus, Komandan Brigade Hamas Pemuda Persis, sikap Presiden Jokowi tidak mewakili hati Bangsa Indonesia.
"Ketika Ummat Islam mayoritas 84,3% menyuarakan suaranya mengecam tindakan Iran yang ikut membantai di Suriah, tapi Presiden Jokowi malah berkunjung ke sana. Saya berani mengatakan Jokowi tak ubahnya seperti pengkhianat Pancasila, sila kedua. Dan tidak mewakili Bangsa Indonesia. Tidak mewakili hati Bangsa Indonesia, terutama ummat Islam!" tegas Maulana.
Selaras dengan Maulana, Biri Rachman, Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Persis (IPP), mengatakan Kunjungan Presiden Jokowi menunjukkan ketidakpekaan akan kondisi masyarakat dunia, khususnya di Aleppo.
"Kunjungan kepala Negara yg dilakukan presiden Jokowi ke suatu Negara untuk menjalin kerjasama memang suatu hal yg lumrah. Tapi yg menjadi persoalan adalah kunjungan kali ini dilakukan di tengah tragedi kemanusiaan yg menimpa muslim aleppo di Suriah yg juga melibatkan Iran. Tentu ini menunjukkan ketidakpekaanbeliau akan kondisi masyarakat dunia khusunya yg ada di Aleppo," ungkap Biri.
Biri menyayangkan sikap Presiden yang seharusnya mampu menjadi corong pelanjut aspirasi rakyatnya untuk dunia. Biri mengatakan suara rakyat Indonesia saat ini sedang mengutuk keras tindakan penggaran HAM di Aleppo, maka apa yang dilakukan Presiden tidak mewakili aspirasi Bangsa Indonesia.
Biri mempertanyakan komitmen Presiden terhadap substansi pembukaan UUD 1945, bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan dan pelanggaran HAM.
"Apa yang dilakukan Presiden Jokowi sangat disayangkan karena tidak menunjukan sikap permusuhan terhadap penjajahan," jelasnya.
Terakhir Biri menyampaikan pesan agar Presiden dapat lebih memahami dan peka terhadap situasi masyarakat, baik dalam negeri maupun dunia internasional.
"Saya berharap mudah-mudahan ke depan Presiden kita bisa lebih peka," pungkasnya. (YZ/H1)
