Menggugat Pekatnya Kabut Asap: Paradoks Ekologi dan Keadilan Sosial di Jantung Sumatera

oleh -

•

15 Oktober 2026 | 19:54

Ilustrasi kebakaran hutan. (Foto: PublicDomainImages!/pixabay)

Oleh: Rudi Rudiansyah (Kabid LH PP Pemuda PERSIS)


Jalanan perumahan yang biasanya benderang kini tenggelam dalam kepungan kabut putih pekat. Jarak pandang merosot drastis, mengaburkan pepohonan dan rumah-rumah di seberang jalan bak tertelan tirai asap yang tebal. Di Riau, menghirup udara segar kini menjadi kemewahan yang langka.


Udara yang seharusnya menghidupi, kini berubah menjadi ancaman mematikan yang menyumbangkan lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) bagi warga, tak terkecuali para guru dan siswa madrasah yang kini terpaksa menghentikan seluruh aktivitas luar ruangannya.


Darurat ekologis ini bukanlah fenomena baru, melainkan alarm berulang dari rapuhnya pengelolaan bentang alam gambut kita. Kabut asap yang menyelimuti Riau saat ini—sebagian besarnya merupakan kiriman dari eskalasi titik panas di Sumatera Selatan dan Kalimantan—menunjukkan betapa kompleksnya kebakaran di lahan gambut.


Secara ilmiah, karakteristik kebakaran gambut sangat berbeda dengan kebakaran hutan biasa. Api gambut menjalar di bawah permukaan tanah (sub-surface fire), membakar material organik purba yang mengering. Inilah mengapa intervensi reaktif seperti hujan buatan seringkali hanya memberikan efek peredaan sesaat.


Air dari atas hanya membasahi permukaan, namun bara api tetap hidup berminggu-minggu di kedalaman tanah, menunggu angin dan cuaca kering untuk kembali berkobar. Tanpa adanya pemulihan hidrologi gambut yang menyeluruh—yakni memastikan tinggi muka air gambut tetap terjaga agar tidak mengering—kita hanya akan terus memadamkan asap, bukan mematikan sumber apinya.


Di balik pekatnya partikulat beracun ini, tersembunyi sebuah paradoks sosial-ekonomi yang menyayat hati. Riau, sebagai salah satu penyumbang minyak mentah terbesar dengan setoran triliunan rupiah untuk kas negara, nyatanya masih menyisakan ketimpangan infrastruktur dasar bagi warganya. Sungguh ironis melihat provinsi sekaya ini tidak memiliki akses air bersih yang layak.


Air tanah yang berbau karat memaksa warga harus merogoh kocek ekstra membeli air konsumsi dari daerah yang berjarak berjam-jam lamanya. Hal ini adalah bentuk nyata dari ketimpangan eksternalitas: kekayaan alamnya diekstraksi habis-habisan, namun warga lokal ditinggalkan untuk menanggung beban kerusakan lingkungan dan minimnya fasilitas publik.


Krisis berlapis yang mencakup ancaman kesehatan massal, degradasi lingkungan, hingga krisis air bersih ini tidak bisa lagi ditangani dengan cara-cara business as usual. Pembiaran terhadap sistem yang merusak siklus air dan udara ini pada akhirnya juga akan mengancam stabilitas ketahanan pangan regional.


Oleh karena itu, Bidang Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Persatuan Islam (PERSIS) menyatakan sikap dan desakan keras kepada pemerintah dalam menyikapi bencana kabut asap yang terus berulang dan paradoks pembangunan yang terjadi.


Pertama, transisi dari reaktif ke restoratif. Mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengevaluasi total sistem mitigasi Karhutla. Hentikan ketergantungan pada solusi instan seperti hujan buatan, dan alihkan fokus serta anggaran pada pemulihan tata air (hidrologi) lahan gambut secara permanen dan ketatnya pengawasan korporasi di area rawan.


Kedua, keadilan ekologis dan infrastruktur: Menuntut keadilan pembangunan bagi daerah-daerah penghasil devisa negara yang terdampak Karhutla. Pemerintah harus segera menyelesaikan krisis air bersih di Riau dan daerah terdampak lainnya dengan membangun sistem pengelolaan air dan infrastruktur publik yang layak, bukan sekadar mengeksploitasi sumber daya alamnya.


Ketiga, jaminan kesehatan darurat: Meminta Kementerian Kesehatan dan instansi terkait untuk turun tangan langsung memastikan ketersediaan logistik medis, termasuk masker berstandar tinggi, tabung oksigen, dan posko-posko udara bersih (safe house), terutama bagi kelompok rentan dan lembaga-lembaga pendidikan berasrama yang terkurung oleh kabut asap.


Bumi tempat kita berpijak bukan sekadar komoditas untuk diekstraksi, melainkan ekosistem yang harus dirawat keberlanjutannya. Sudah saatnya pemerintah bertindak lebih dari sekadar pemadam kebakaran musiman, melainkan sebagai pelindung sejati bagi ekologi dan nyawa rakyatnya.


[]

BACA JUGA:

Bumi Titipan Ilahi, Kabid Dakwah PERSIS: Merusak Lingkungan Menyimpang dari Tujuan Ibadah

Reporter: - Editor: Fia Afifah Rahmah