Jakarta, persis.or.id – Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS), Dr. K.H. Jeje Zaenudin, M.Ag angkat bicara mengenai hubungan antara ulama dan umara (pemerintah) saat.
Ia mengatakan, hal tersebut tidak lagi dapat dipertentangkan. Keduanya harus berjalan beriringan sebagai mitra strategis dalam membangun bangsa dan mewujudkan kemaslahatan umat.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri rangkaian penutupan Kongres Umat Islam VIII yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Ahad (26/7/2026) malam.
Menurutnya, dinamika hubungan antara institusi keagamaan dan negara sejatinya telah menemukan titik temu. Karena itu, narasi yang mempertentangkan ulama dengan pemerintah sudah tidak relevan dalam konteks pembangunan nasional saat ini.
"Kalau masalah relasi antara ulama dan umara, sebetulnya sudah selesai di tingkat institusi umat Islam. Kita tidak bisa lagi mendikotomikan atau mempertentangkan antara ulama dan umara. Bangsa ini tidak akan bangkit dan maju tanpa persatuan keduanya," ujar K.H. Jeje.
Ia menjelaskan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) selama ini telah menempatkan diri sebagai shadiqul hukumah atau mitra pemerintah yang menjalankan fungsi amar ma'ruf nahi munkar secara aktif dan konstruktif.
Menurutnya, amar ma'ruf nahi munkar tidak cukup hanya berupa kritik terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga harus disertai solusi dan keterlibatan nyata dalam menyelesaikan persoalan bangsa.
"Amar ma'ruf nahi munkar yang aktif bukan hanya mengkritik, tetapi juga memberikan solusi dan ikut terlibat dalam perbaikan," katanya.
Ustaz Jeje menilai, reformasi regulasi pasca-Reformasi telah memperkuat posisi masyarakat sebagai bagian penting dalam pembangunan nasional.
Melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan dokumen perencanaan pembangunan nasional, negara tidak lagi menempatkan masyarakat hanya sebagai objek pembangunan.
"Masyarakat harus menjadi pelaku pembangunan. Karena itu, negara tidak boleh mengabaikan masyarakat, dan masyarakat juga harus terlibat aktif dalam pembangunan bangsa," ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Ketum PP PERSIS ini menegaskan, organisasi kemasyarakatan, khususnya ormas Islam, memiliki posisi strategis sebagai representasi masyarakat.
Dengan jumlah umat Islam yang mencapai mayoritas penduduk Indonesia, ungkap dia, peran ormas Islam menjadi sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional sekaligus menjaga nilai-nilai moral dan kebangsaan.
"Ormas Islam harus menjadi mitra pembangunan negara. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, begitu juga ormas tidak bisa bergerak sendiri tanpa kolaborasi," tegasnya.
Ustaz Jeje juga mengingatkan, berbagai tantangan global menuntut adanya sinergi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat. Ia menilai, pihak-pihak yang ingin melemahkan Indonesia akan selalu berupaya menciptakan konflik antara pemerintah dan rakyat, termasuk antara ulama dan umara.
"Musuh-musuh Islam dan musuh-musuh Indonesia menginginkan pemerintah dan rakyat saling berhadapan. Jika itu terjadi, bangsa ini tidak akan pernah kuat dan maju," katanya.
Karena itu, Ia mengajak seluruh elemen umat Islam untuk menjaga persatuan dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan dalam membangun bangsa.
Harapan untuk Kongres Umat Islam VIII
Terkait pelaksanaan Kongres Umat Islam VIII, Ia berharap forum tersebut mampu memperkuat persatuan umat Islam sekaligus mempererat hubungan antara umat, pemerintah, dan berbagai elemen bangsa lainnya.
PP PERSIS juga berharap, hasil kongres dapat melahirkan rekomendasi strategis yang mampu memperkuat peran umat Islam sebagai kekuatan moral dan sosial dalam mengawal pembangunan nasional.
"Kongres ini harus menjadi momentum memperkuat persatuan umat, mempererat sinergi dengan pemerintah, serta memastikan aspirasi umat Islam semakin terakomodasi dalam kebijakan-kebijakan negara," tegasnya.
[]
BACA JUGA:K.H. Jeje Zaenudin: Kongres Umat Islam VIII Harus Hasilkan Langkah Konkret untuk Perkuat Persatuan dan Bangun Bangsa
