Jakarta, persis.or.id - Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) menggelar agenda Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama pengurus serta stakeholders ekonomi syariah pada Ahad (1/3/2026). Bertempat di Rumah Dinas Menteri Agama, Kuningan, Jakarta Selatan, acara ini menjadi momentum penguatan gagasan strategis untuk memajukan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.
Acara yang dihadiri oleh pimpinan kementerian, lembaga, dan ormas Islam ini menghadirkan pokok-pokok pikiran penting dari Menteri Agama RI, Prof Nasaruddin Umar, Wakil Presiden RI ke-13, KH Ma’ruf Amin, serta perwakilan ormas Islam.
Menteri Agama (Menag) Prof Nasaruddin Umar menekankan pentingnya IAEI memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah, khususnya dalam mendukung implementasi Pasal 33 UUD 1945. Dia menilai kepemimpinan Presiden Prabowo memberikan ruang besar bagi pemikiran ekonomi yang berpihak pada rakyat.
"Kita sering berbicara secara konsepsional, tapi jarang berbasis kepada Al-Qur'an dan Hadits. Ke depan, gagasan ekonomi yang dilahirkan tidak boleh sekuler dan harus memiliki pijakan wahyu agar lebih berkah," ujar Menag.
Ia juga mendorong perumusan kembali Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU) serta penguatan instrumen infaq, sedekah, wasiat, hingga wakaf. "Banyak instrumen yang dapat kita manfaatkan juga seperti luqathah, hibah, dan sebagainya," tuturnya.
Sejalan dengan visi tersebut, Ketua Bidang Garapan (Bidgar) Hubungan Antar Organisasi dan Lembaga (HALO) PP Persis, Ustaz Beben Mubarok, yang turut hadir dalam acara ini menyatakan bahwa spirit membangun ekosistem ekonomi syariah sangat selaras dengan arah kebijakan Persatuan Islam (Persis).
Menurut dia, kolaborasi antar-stakeholder ekonomi syariah seperti yang diinisiasi IAEI menjadi kunci bagi ormas Islam untuk merealisasikan kemandirian ekonomi.
"Pada Musykernas di Jogja kemarin, salah satu rekomendasinya adalah menguatkan kemandirian ekonomi jam'iyyah untuk memperluas kemaslahatan kepada umat. Ini penting saya kira karena menjadi asas operasional sebuah organisasi," ungkap Ustaz Beben.
Wakil Presiden RI ke-13 KH Ma’ruf Amin menyoroti transformasi gerakan ekonomi syariah yang harus memasuki fase baru. Jika 25 tahun terakhir fokus pada "memasyarakatkan ekonomi syariah", maka periode 2026–2050 harus fokus pada "mensyariahkan ekonomi masyarakat".
"Saya optimis di angka 75 persen ekonomi kita mampu menguasai market. Kuncinya ada pada gerak dan SDM. Kolaborasi antara ulama dan pegiat ekonomi Islam adalah mutlak untuk mengukir sejarah," tegas KH Ma’ruf Amin.
BACA JUGA:PP PERSIS Tekankan Pentingnya Sinergi Umat dalam Silaturahmi dengan Menag
