Oleh: Andri Nurkamal (Ketua PD Pemuda PERSIS Kabupaten Tasikmalaya)
Menjelang Muktamar XIV Pemuda Persatuan Islam (PERSIS) 2026, ruang-ruang diskusi kita berubah menjadi laboratorium gagasan. Riuh, hidup, tapi sering kali berputar di tempat. Jika tidak segera dikristalkan menjadi arah gerak, energi ini berisiko menguap tanpa bekas.
Debat yang paling panjang masih soal klasik: siapa kader terbaik yang layak memimpin. Haruskah Ia ulama penghafal ribuan dalil, akademisi pembedah teori sosial, atau aktivis yang urat takutnya sudah putus di jalanan?
Kita terus merumuskan kriteria, membayangkan lahirnya “Sang Penjembatan” yang bisa merangkul semua kelompok sekaligus mengungkit potensi seluruh kader. Hasratnya mulia, tapi kriteria tanpa kerangka kerja hanya melahirkan harapan yang menggantung.
Mari letakkan kopi dan lihat lebih jernih. Tanpa sadar, kita terjebak pada dikotomi semu: memilih antara mencari figur “Juru Selamat” yang kharismatik atau membangun “Sistem” birokrasi yang kaku seperti mesin. Dikotomi ini berbahaya karena memaksa kita memilih antara jantung atau paru-paru, padahal keduanya menyusun satu tubuh.
Sejarah paling otentik justru menolak pemisahan itu. Sirah Nabawiyah membuktikan figur dan sistem adalah dwitunggal. Rasulullah Saw adalah arsitek peradaban. Beliau merancang institusi: Piagam Madinah sebagai kontrak sosial-politik, regulasi pasar anti-monopoli, hingga Baitul Mal sebagai sistem fiskal negara. Itu kerja teknokratik level tinggi untuk ukuran abad ke-7.
Tapi sistem itu hidup karena napas keteladanan. Beliau menggali parit di Khandaq hingga tangannya lecet, mengikat batu ke perut saat paceklik, dan tetap tersenyum ketika dilempari kotoran. Legitimasi sistem lahir dari peluh pemimpinnya, bukan dari pasal-pasal di atas kertas.
Sistem tanpa figur adalah mesin dingin. Ia tak punya empati untuk menangisi kader yang terjerat pinjol. Sebaliknya, figur tanpa sistem hanya melahirkan karisma temporer yang padam saat tokohnya lengser. Satu tanpa yang lain adalah amputasi kepemimpinan.
Maka yang dibutuhkan Pemuda PERSIS ke depan adalah sintesis: kepemimpinan yang berakar pada otentisitas moral, dengan eksekusi yang dikawal tata kelola terukur, transparan, dan akuntabel.
Untuk merumuskan sintesis itu, kita perlu check-up sosiologis lewat lintasan sejarah. Pemuda PERSIS lahir 1930-an sebagai avant-garde intelektual yang rasional, mendobrak takhayul dan bid’ah. Tahun 1950-an, di bawah M. Isa Anshary, karakternya mengkristal menjadi militansi politik dan aktivisme jalanan yang lantang.
Memasuki 1970-an, saat konstelasi politik nasional bergeser, para pendahulu memilih langkah kontraintuitif yang brilian: inward looking, konsolidasi pada tarbiyah. Itu bukan langkah mundur, tapi strategic retreat untuk menyiapkan lompatan peradaban.
Hasilnya, “rahim pesantren” itu sukses besar. Ulama dan asatidz kita berhasil menjaga kemurnian tauhid, merawat sanad keilmuan, dan menyelamatkan akidah di tengah transisi Orde Baru. Hari ini, kapital teologis dan soliditas internal kita termasuk yang paling tangguh dibanding organisasi manapun.
Masalahnya, disrupsi tak menunggu kita siap. Benteng internal sudah kokoh. Pertanyaannya: mau jadi museum yang megah atau mercusuar yang memandu? Kini saatnya melangkah keluar ke gelanggang Society 5.0, era ketika dunia fisik dan digital melebur total.
Di sinilah Teori Ketapel Sejarah bekerja. Sebuah ketapel hanya melontar jauh jika karetnya ditarik kuat ke belakang. Kita tak sedang nostalgia, tapi mengambil energi kinetik dari masa lalu.
Pemuda PERSIS harus menarik diri ke belakang: mengambil keberanian epistemik 1930-an dan militansi sosial 1950-an, memadukannya dengan kedalaman turats para ulama hari ini, lalu melontarkannya untuk menembus problem kontemporer: AI, krisis iklim, dan ketimpangan digital.
Saat batu pergerakan melesat, ia butuh sistem navigasi. Kompas paling presisi untuk membaca medan hari ini adalah Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo, yang menurunkan QS. Ali Imran: 110 menjadi tiga pilar praksis: Tu’minuna billah (Transendensi), Amar Ma’ruf (Humanisasi), dan Nahi Munkar (Liberasi).
Berkat kerja sunyi asatidz di akar rumput, kita sudah cumlaude dalam Transendensi. Menara spiritual kita menjulang. Tapi menara tanpa jembatan ke bumi hanya jadi monumen. Tugas historis generasi ini: membumikannya menjadi Humanisasi dan Liberasi.
Di abad ke-21, pembebasan bukan lagi soal angkat senjata, melainkan membebaskan kader dari prekariat ekonomi dan defisit akses yang mencekik martabat.
Karena itu, pemimpin masa depan wajib fasih bicara soal “perut, dapur, dan popok bayi” kadernya. Ini bukan desakralisasi, melainkan sakralisasi atas problem riil umat. Tak etis menuntut pemuda total mengurus jamiyyah jika esok ia masih dicemaskan gig economy tanpa jaring pengaman.
Tak produktif berkhutbah tentang zuhud jika ribuan asatidz mengabdi dengan honor di bawah UMR sambil dikejar DC pinjol. Dakwah yang abai pada data kemiskinan jamaahnya adalah dakwah yang timpang.
Maka kepemimpinan 2026 harus merancang arsitektur ekosistem: inkubator bisnis berbasis masjid dan pesantren, advokasi kebijakan untuk memastikan beasiswa dan subsidi negara turun tepat ke sekolah-sekolah PERSIS, serta upskilling dan reskilling masif agar kader melek teknologi.
Targetnya jelas: melahirkan 1000 kader polymath dalam 5 tahun. Kader harus difasilitasi naik kelas: dari sarjana agama menjadi data scientist, pegiat green economy, teknokrat, dan social entrepreneur yang tak gagap saat bicara ESG atau blockchain untuk wakaf.
Liberasi ini juga menuntut keadilan spasial. Ketapel pergerakan tak boleh hanya mendarat di Jabodetabek dan Bandung Raya. Sentralisme adalah pengkhianatan terhadap semangat jam’iyyah. Perlu desentralisasi anggaran dan kewenangan yang radikal untuk cabang luar Jawa.
Perjuangan da’i di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua yang merintis di tengah minoritas harus dijawab dengan distribusi logistik dakwah yang proporsional. Pemimpin ke depan adalah yang KPI-nya mencakup denyut nadi dai di tapal batas, bukan hanya jumlah event di ibu kota.
Pada titik ini kita harus menegaskan: seluruh ikhtiar teknokratik itu bukan sekularisasi. Membangun inkubator, advokasi guru, aplikasi dakwah, hingga redistribusi dana adalah ibadah ghairu mahdhah. Ia tafsir operasional dari Al-Qur’an dan Sunnah.
Membebaskan kader dari kemiskinan adalah implementasi hadis “kefakiran mendekatkan pada kekufuran”. Membangun kemandirian ekonomi jamiyyah adalah manifestasi ‘izzul Islam wal muslimin agar umat ini jadi yad al-‘ulya. Ini ikhtiar holistik menuju hasanah fi dunya wal akhirah yang tak terpisah.
Muara dari seluruh orkestrasi ini adalah lahirnya archetype pemimpin yang jadi cita-cita jamiyyah: dirigen yang memahami wajah dan wijhah Pemuda PERSIS secara komprehensif.
Ia paham standing position sejarahnya, peka membaca zeitgeist gerakan hari ini, dan mampu merancang roadmap dakwah yang berkelanjutan. Ia bukan manajer, tapi khalifah dalam arti paling fungsional.
Karakter itu lahir dari tauhid yang menumbuhkan god-fearing produktif, dan mahabbah pada kader yang konsisten. Ia memikirkan, membimbing, dan membuka ruang-ruang strategis yang berdampak sistemik bagi individu dan jamiyyah.
Inilah pemuda yang napas pergerakannya dijiwai wahyu. Generasi yang menjadikan Al-Qur’an bukan sekadar mushaf untuk dikhatamkan, tapi blueprint untuk merancang tata kelola ekonomi, arsitektur keadilan sosial, dan peradaban yang membebaskan.
Muktamar XIV 2026 bukan sekadar suksesi. Ia adalah momentum of truth. Ia menanti jiwa pemberani yang siap mengikatkan batu keteladanan ke perut, membangun sistem dengan nalar yang sehat, dan merajut kembali DNA sejarah kita yang berserakan menjadi satu lompatan kuantum.
Sejarah tidak mencatat mereka yang nyaman. Sejarah mencatat mereka yang berani menarik karet ketapel sampai batas maksimal. Mari kita tarik karet ketapel sejarah ini dalam-dalam. Bersiaplah melontarkan Pemuda PERSIS menuju takdir peradabannya yang gilang-gemilang.
[]
BACA JUGA:PP Pemuda PERSIS Tutup Rangkaian Turba Muktamar XIV di PW Banten
