Oleh: Dr. Muslim Mufti, M.Si(Bidgar Siyasah PP PERSIS)
Dinamika politik nasional terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadirkan persoalan penting bagi perjalanan demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia.
Wacana pengunduran diri dan kemungkinan pergantian Wakil Presiden bukan sekadar persoalan pergantian figur dalam pemerintahan, melainkan menyangkut legitimasi kekuasaan, kepastian hukum, stabilitas pemerintahan, serta masa depan sistem demokrasi konstitusional.
Dalam situasi seperti ini, Presiden Prabowo Subianto menghadapi tanggung jawab politik dan konstitusional yang tidak sederhana. Apabila kekosongan jabatan Wakil Presiden benar-benar terjadi, Presiden harus menentukan dua nama calon untuk diusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Keputusan tersebut bukan hanya akan menentukan siapa yang mendampingi Presiden dalam menjalankan pemerintahan, tetapi juga menjadi gambaran bagaimana kekuasaan dijalankan dalam kerangka negara hukum dan demokrasi.
Pertanyaan mendasarnya adalah apakah pengisian jabatan Wakil Presiden akan menjadi ruang kompromi politik antarelite atau justru momentum memperkuat tradisi konstitusional Indonesia?
Kekuasaan dan Legitimasi dalam Perspektif Ilmu Politik
Dalam perspektif ilmu politik, kekuasaan tidak cukup hanya didasarkan pada kemampuan seseorang untuk memperoleh dan mempertahankan jabatan. Kekuasaan juga membutuhkan legitimasi, yaitu penerimaan masyarakat terhadap kewenangan yang dijalankan oleh pemegang kekuasaan.
Max Weber menjelaskan bahwa legitimasi merupakan salah satu fondasi penting dalam mempertahankan keberlangsungan kekuasaan. Dalam negara demokrasi modern, legitimasi tidak hanya berasal dari proses politik elektoral, tetapi juga dari kepatuhan terhadap hukum, aturan kelembagaan, dan tanggung jawab publik.
Karena itu, apabila terjadi pergantian Wakil Presiden, proses tersebut harus dipahami sebagai bagian dari mekanisme demokrasi konstitusional. Presiden memang memiliki kewenangan mengusulkan calon, tetapi kewenangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari ketentuan konstitusi dan mekanisme pemilihan oleh MPR.
Di sinilah kepemimpinan Prabowo diuji. Ia perlu memastikan bahwa keputusan politik yang diambil tidak hanya memperhitungkan kepentingan koalisi pemerintahan, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan bangsa dalam jangka panjang.
Dalam praktik politik, kompromi antarkekuatan politik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Namun, kompromi politik harus tetap berada dalam batas konstitusi. Jangan sampai jabatan Wakil Presiden hanya diperlakukan sebagai instrumen untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan partai atau memenuhi kepentingan kelompok tertentu.
Konstitusi Tidak Boleh Dikalahkan oleh Transaksi Politik
Dari perspektif hukum tata negara, mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Ketentuan ini mengandung pembagian kewenangan yang penting. Presiden mempunyai kewenangan mengusulkan dua nama, sedangkan MPR memiliki kewenangan konstitusional untuk memilih salah satunya.
Dengan demikian, Presiden tidak dapat menunjuk pengganti Wakil Presiden secara sepihak. Begitu pula partai politik atau kelompok pendukung pemerintah tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk menetapkan siapa yang harus menduduki jabatan tersebut.
Mekanisme ini memperlihatkan bahwa konstitusi menempatkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden dalam kerangka checks and balances antarlembaga negara.
Prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengharuskan seluruh tindakan penyelenggara negara didasarkan pada hukum.
Oleh karena itu, setiap tahapan penggantian Wakil Presiden harus memperhatikan keabsahan terjadinya kekosongan jabatan, persyaratan calon, prosedur pengusulan, dan mekanisme pemilihan oleh MPR.
Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa pengunduran diri, apabila menjadi dasar pergantian, telah diproses dan dinyatakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai keputusan politik mendahului kepastian hukum.
BACA JUGA:Dilema Hukum dan Politik Ijazah Gibran
