Bandung, persis.or.id - Menanggapi adanya bentrok antara aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP dengan warga dalam kasus penolakan terhadap proyek Bendungan Bener, Desa Wadas, Purworejo, Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS) ikut mengkritisi kejadian tersebut.
Sekretaris PP PERSIS Haris Muslim Lc. MA. mengemukakan beberapa catatan penting dalam menyikapi kejadian tersebut, yakni:
1. Mendesak seluruh jajaran aparat penegak hukum dan keamanan, baik Polri, TNI, maupun Satpol PP agar senantiasa mengedepankan pendekatan yang lebih humanis, dialogis, transparan, dan mendepankan prinsip kekeluargaan dalam menyelesaikan kasus penolakan warga Wadas atas proyek Bendungan Bener, Purworejo.
2. Mendesak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk segera turun tangan secara langsung demi percepatan penyelesaian, dan menemukan titik temu dalam menuntaskan kasus proyek pembangunan Bendungan Bener dengan warga setempat.
3. Mendesak aparat kepolisian untuk segera menangkap provokator kerusuhan atau yang menimbulkan adanya tindakan kekerasan, baik dari pihak warga Wadas atau pihak lain secara objektif, adil, dan transparan.
4. Menuntut aparat kepolisian untuk pembebasan tanpa syarat, baik itu para aktivis, warga Desa Wadas, maupun kuasa hukum yang ditangkap dan terutama anak di bawah umur, demi kondusifitas dan ketertiban masyarakat. Sehingga, warga bisa hidup tenang kembali tanpa merasa adanya teror. Selain itu, agar segera dibuka akses masuk ke Desa Wadas demi kelancaran penyaluran bantuan, logistik, pendampingan hukum, dan pers.
5. Mendesak seluruh petinggi negeri untuk mengimbau seluruh masyarakat agar tidak terjebak dalam adu domba, penghasutan, dan provokasi yang sering terjadi di negeri ini. Mengimbau agar seluruh aparat penegak hukum menghindari tindakan represif, intimidatif, maupun konfrontatif dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan langsung dengan warga masyarakat selama ini demi kondusifitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
(PIF/MN/FAR)
Foto: Antara
