Negara, Judi Online, dan Aksi LGBT 7 November: Tanggung Jawab Moral Pemerintah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis Nabi

oleh -

•

18 November 2026 | 18:22

Ketua Bidgar Siyasah dan Kebijakan Publik PP PERSIS, Dr. Muslim Mufti, M.Si.

Aksi LGBT 7 November 2026: Kecaman Moral dan Batas Kebebasan di Ruang Publik


Peristiwa lain yang menjadi perhatian masyarakat adalah rangkaian Women's March Jakarta pada 7 November 2026. Kegiatan tersebut membawa beragam isu dan tuntutan. Namun, sejumlah pemberitaan menyoroti kehadiran simbol LGBT dan tindakan pasangan sesama jenis yang dipertontonkan di ruang publik dalam rangkaian kegiatan tersebut.


Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i pada 10 November 2026 menyampaikan kecaman terhadap tindakan pasangan sesama jenis yang dipertontonkan dalam kegiatan tersebut. Peristiwa ini kembali memunculkan perdebatan mengenai hubungan antara kebebasan berekspresi, norma agama, dan etika kehidupan masyarakat Indonesia.


Dalam perspektif Islam, kecaman terhadap perilaku seksual sesama jenis memiliki landasan normatif yang jelas. Al-Qur'an mengisahkan kaum Nabi Lut dalam beberapa surah, antara lain QS Al-A'raf ayat 80–84, QS Hud ayat 77–83, dan QS An-Naml ayat 54–58.


Allah berfirman: "Dan (Kami juga telah mengutus) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, 'Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu?'" (QS Al-A'raf: 80)


Dalam ayat berikutnya Allah berfirman: "Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama laki-laki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas." (QS Al-A'raf: 81)


Ayat tersebut merupakan landasan normatif pandangan Islam terhadap perilaku seksual yang dilakukan kaum Nabi Lut. Karena itu, dari perspektif ajaran Islam, tindakan seksual sesama jenis yang dipertontonkan di ruang publik dalam peristiwa 7 November 2026 patut dikecam.


Kecaman ini bukan semata-mata persoalan ketidaksukaan terhadap suatu kelompok. Ia merupakan sikap yang didasarkan pada keyakinan dan norma agama yang menjadi pedoman kehidupan umat Islam. Ruang publik tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab sosial, etika, dan norma yang hidup dalam masyarakat.


Namun, ajaran Islam juga memberikan pedoman tentang bagaimana menyampaikan kecaman. Allah berfirman: "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik." (QS An-Nahl: 125)


Ayat ini menegaskan bahwa ketegasan dalam menyampaikan kebenaran harus disertai hikmah dan cara yang baik. Kecaman terhadap suatu tindakan tidak boleh berubah menjadi kekerasan, penghinaan, persekusi, atau tindakan main hakim sendiri.


Rasulullah Saw juga bersabda: "Sesungguhnya Allah itu Mahalembut dan mencintai kelembutan dalam segala urusan." (HR Bukhari dan Muslim)


Hadis ini mengajarkan bahwa sikap tegas tidak identik dengan perilaku kasar. Kritik moral harus tetap disampaikan melalui argumentasi, pendidikan, dialog, dan mekanisme hukum.


Rasulullah Saw juga bersabda: "Malu adalah bagian dari iman." (HR Bukhari dan Muslim)


Hadis ini mengingatkan pentingnya rasa malu sebagai bagian dari akhlak dan pengendalian diri. Dalam kehidupan publik, etika dan kesusilaan merupakan unsur yang patut diperhatikan ketika seseorang mengekspresikan dirinya di hadapan masyarakat.


Dengan demikian, sikap moral umat Islam terhadap peristiwa 7 November harus jelas: menolak dan mengecam tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam, sekaligus tetap menghormati martabat manusia dan menolak kekerasan terhadap siapa pun.


Al-Qur'an menegaskan: "Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam..." (QS Al-Isra: 70)


Allah juga mengingatkan: "Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." (QS Al-Ma'idah: 8)


Kedua ayat ini menjadi pengingat bahwa penolakan terhadap suatu perilaku tidak boleh menghapus penghormatan terhadap martabat manusia dan prinsip keadilan.


Tanggung Jawab Negara: Pemimpin adalah Pemegang Amanah


Dalam Islam, kepemimpinan bukan sekadar jabatan politik, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Negara tidak boleh bersikap pasif ketika masyarakat menghadapi kerusakan sosial yang nyata.


Rasulullah saw. bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR Bukhari dan Muslim)


Hadis ini memiliki relevansi langsung dengan tanggung jawab pemerintah. Presiden, menteri, kepala daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pejabat publik memiliki tanggung jawab sesuai kewenangannya.


Pemerintah tidak cukup hanya mengeluarkan pernyataan kecaman. Pemerintah harus membangun kebijakan yang mampu melindungi masyarakat, memperkuat pendidikan, dan menjaga ketertiban sosial.


Allah berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil." (QS An-Nisa: 58)


Ayat ini mengandung dua prinsip utama pemerintahan: amanah dan keadilan. Negara harus tegas terhadap kejahatan, tetapi tidak boleh sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaan.


Rasulullah saw. juga bersabda: "Agama itu adalah nasihat." (HR Muslim)


Hadis ini mengandung pesan bahwa perbaikan kehidupan masyarakat membutuhkan nasihat, pengawasan moral, dan kepedulian terhadap kebaikan bersama. Dalam konteks negara, kritik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian penting dari pengawasan publik.


Karena itu, pemerintah harus terbuka terhadap kritik, tetapi juga konsisten dalam menjalankan tanggung jawabnya.


Negara Harus Menjaga Keluarga dan Generasi Muda


Salah satu aspek yang sering diabaikan dalam pembahasan krisis moral adalah ketahanan keluarga. Padahal keluarga merupakan institusi pertama dalam pembentukan karakter.


Allah berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka..." (QS At-Tahrim: 6)


Ayat ini menegaskan tanggung jawab orang tua dalam menjaga dan membimbing anggota keluarga. Pendidikan moral tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada sekolah atau negara. Keluarga memiliki peran mendasar dalam membentuk kepribadian anak.


Dalam QS Luqman ayat 13–19, Allah memberikan gambaran pendidikan keluarga melalui nasihat Luqman kepada anaknya. Nasihat tersebut meliputi tauhid, berbakti kepada orang tua, kesadaran bahwa setiap perbuatan diketahui Allah, mendirikan salat, mengajak kepada kebaikan, bersabar, serta menjaga kesopanan dalam kehidupan sosial.


Negara harus memperkuat keluarga melalui pendidikan, perlindungan anak, layanan konseling, literasi digital, dan kebijakan sosial yang mendukung kehidupan rumah tangga.


Dalam persoalan judi online, keluarga perlu dibekali pengetahuan untuk mengenali kecanduan dan dampak finansialnya. Dalam persoalan pergaulan dan perilaku seksual, pendidikan harus memberikan pemahaman agama, tanggung jawab, penghormatan terhadap martabat manusia, dan pengendalian diri.

BACA JUGA:

Ketua Bidang Jam’iyyah PP PERSIS Kecam Aksi LGBTQ+ pada Women’s March Jakarta

Reporter: - Editor: Fia Afifah Rahmah