Maqashid Syariah: Menjaga Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta
Al-Syathibi dalam Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga kemaslahatan manusia melalui lima prinsip:
1. Hifzh al-din: menjaga agama dan kehidupan beragama.
2. Hifzh al-nafs: menjaga jiwa dan keselamatan manusia.
3. Hifzh al-'aql: menjaga akal dan kemampuan berpikir.
4. Hifzh al-nasl: menjaga keturunan dan keberlangsungan keluarga.
5. Hifzh al-mal: menjaga harta dan hak ekonomi masyarakat.
Kerangka ini relevan untuk membaca persoalan judol dan perdebatan moral di ruang publik. Judi online mengancam perlindungan harta, akal, jiwa, dan ketahanan keluarga. Sementara perdebatan mengenai perilaku seksual dan ekspresi LGBT harus ditempatkan dalam pembahasan nilai agama, keluarga, martabat manusia, serta batas kewenangan negara dalam masyarakat majemuk.
Maqashid syariah tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan keadilan. Perlindungan moral harus tetap memperhatikan keselamatan manusia, kepastian hukum, dan kemaslahatan bersama.
Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai tersebut dapat dipertemukan dengan Pancasila dan konstitusi. Negara memiliki ruang untuk menjalankan pendidikan agama, memperkuat ketahanan keluarga, mencegah perjudian, dan menjaga ketertiban umum. Namun, setiap kebijakan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, dan pelaksanaan yang tidak sewenang-wenang.
Negara Tidak Boleh Selektif dalam Menjaga Moralitas Publik
Persoalan judol dan peristiwa 7 November memperlihatkan pentingnya konsistensi negara dalam menjaga kehidupan publik. Pemerintah tidak boleh hanya reaktif terhadap isu yang sedang ramai.
Jika negara menyatakan bahwa judi online merusak masyarakat, maka negara harus menindak jaringan bandar dan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik tersebut. Jika negara menyatakan bahwa ruang publik harus menghormati nilai agama dan norma sosial, maka negara harus membangun kebijakan pendidikan, pembinaan keluarga, dan tata kelola ruang publik yang konsisten serta sesuai konstitusi.
Dalam teori politik, negara memiliki fungsi menjaga ketertiban, melindungi warga, dan mewujudkan kepentingan umum. Kekuasaan bukan sekadar instrumen untuk mengatur masyarakat, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyyah menjelaskan pentingnya kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan untuk menjaga urusan agama dan kehidupan dunia. Al-Ghazali melalui Ihya' Ulum al-Din menekankan pembinaan akhlak dan pengendalian hawa nafsu. Sementara Ibn Khaldun dalam Al-Muqaddimah menjelaskan hubungan antara keadilan, kekuasaan, solidaritas sosial, dan keberlangsungan peradaban.
Pemikiran tersebut memberikan pelajaran bahwa krisis moral tidak dapat diselesaikan hanya dengan seruan moral. Ia membutuhkan institusi yang kuat, hukum yang ditegakkan, pendidikan yang bermutu, dan kepemimpinan yang memberikan teladan.
Agenda Kebijakan Negara
Ada beberapa agenda kebijakan yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Pertama, memperkuat penegakan hukum terhadap judi online. Pemerintah harus membongkar jaringan bandar, aliran dana, rekening penampung, promosi, dan pihak-pihak yang memfasilitasi operasional perjudian.
Kedua, memperkuat literasi digital dan pendidikan keluarga. Anak muda perlu dibekali kemampuan mengenali manipulasi digital, risiko perjudian, dan promosi yang menyesatkan.
Ketiga, memperkuat pendidikan agama dan etika publik. Pendidikan agama harus membentuk akhlak, tanggung jawab, pengendalian diri, penghormatan terhadap orang lain, dan kesadaran hidup bermasyarakat.
Keempat, merumuskan tata kelola ruang publik yang adil dan konstitusional. Pemerintah perlu memastikan setiap kegiatan publik berlangsung sesuai ketentuan hukum, menjaga ketertiban, serta menghormati hak warga.
Kelima, membangun keteladanan elite dan integritas institusi negara. Pemerintah tidak akan berhasil membangun moralitas publik apabila perilaku pejabat justru memperlihatkan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan ketidakjujuran.
Allah berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan." (QS Ash-Shaff: 2–3)
Ayat ini mengingatkan bahwa seruan moral harus dibuktikan dengan keteladanan. Pejabat publik yang berbicara tentang moralitas harus terlebih dahulu memperlihatkan integritas dalam menjalankan kekuasaan.
Penutup: Ketegasan Moral Harus Berjalan Bersama Keadilan
Krisis moral bangsa tidak dapat disederhanakan menjadi persoalan perilaku individu semata. Ada persoalan struktural yang harus dijawab: lemahnya pengawasan ruang digital, rapuhnya ketahanan keluarga, tantangan pendidikan, ketidakadilan ekonomi, serta krisis keteladanan elite.
Judi online harus diberantas karena merupakan praktik perjudian yang dilarang agama dan hukum serta merusak kehidupan masyarakat. Adapun tindakan seksual sesama jenis yang dipertontonkan dalam rangkaian Women's March pada 7 November 2026 patut dikritik dan dikecam dari perspektif ajaran Islam serta nilai moral yang dianut banyak masyarakat Indonesia.
Namun, kecaman tersebut harus tetap berada dalam batas etika, hukum, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Menolak suatu perilaku tidak berarti membenarkan kekerasan atau persekusi terhadap orang yang melakukannya.
Rasulullah saw. bersabda: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain." (HR Ibn Majah, Malik dalam Al-Muwaththa', dan lainnya; dikenal sebagai hadis kaidah la dharar wa la dhirar)
Hadis ini memberikan prinsip penting dalam kehidupan sosial dan kebijakan publik: upaya memperbaiki masyarakat tidak boleh dilakukan dengan menciptakan kerusakan baru.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan negara bukan sekadar banyaknya situs yang diblokir atau kerasnya pernyataan pejabat terhadap suatu peristiwa. Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat semakin terlindungi, keluarga semakin kuat, generasi muda semakin berkarakter, hukum ditegakkan secara adil, dan pemimpin memberikan keteladanan.
Allah berfirman: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." (QS Ar-Ra'd: 11)
Ayat ini mengajarkan bahwa perubahan sosial membutuhkan ikhtiar bersama. Masyarakat harus memperbaiki perilakunya, keluarga harus memperkuat pendidikan, lembaga pendidikan harus membangun karakter, dan negara harus menjalankan amanahnya.
Negara tidak boleh absen dalam menjaga moralitas publik. Judi online harus diberantas sampai ke jaringan dan sumber keuntungannya. Perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam patut dikritik secara tegas.
Namun, ketegasan moral harus berjalan bersama kebijaksanaan, penegakan norma harus berjalan bersama kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat harus berjalan bersama penghormatan terhadap martabat manusia.
[]
BACA JUGA:Ketua PD PERSIS Kota Tangerang Minta Jamaah Perkuat Moral dan Akhlak, Tegaskan Penolakan terhadap Perilaku LGBT