PENGUATAN SEKTOR KEPUSTAKAAN SEBAGAI STRATEGI MENUJU INDONESIA EMAS 2045
Oleh: Teuku Galih Permata Pratama, Sekretaris PD. Pemuda Persis kab. Tasikmalaya.
Indonesia menargetkan menjadi negara maju pada tahun 2045. Target ini hanya bisa dicapai jika kualitas sumber daya manusia meningkat secara nyata. Pembangunan fisik memang penting, tetapi pembangunan manusia jauh lebih menentukan. Dalam konteks ini, literasi—kemampuan membaca, memahami, dan mengolah informasi—menjadi fondasi utama.
Karena itu, kebijakan efisiensi anggaran perlu mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Sektor perpustakaan tidak boleh dipandang sebagai pelengkap, melainkan sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menegaskan dalam Wawancara Tempo (14/02/2025) soal pemangkasan anggaran hingga koleksi perpustakaan, bahwa efisiensi tidak boleh mengganggu hak masyarakat untuk mengakses perpustakaan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa akses pengetahuan adalah hak publik sekaligus investasi masa depan.
Secara data, tantangan literasi Indonesia masih cukup besar. Hasil tes membaca internasional yang diselenggarakan oleh OECD melalui program PISA menunjukkan skor literasi membaca Indonesia berada di angka sekitar 359, sedangkan rata-rata negara OECD berada di angka sekitar 476. Selisih ini menggambarkan bahwa kemampuan memahami bacaan dan berpikir kritis pelajar Indonesia masih tertinggal dibandingkan banyak negara lain.
Kebiasaan membaca masyarakat juga masih rendah. Rata-rata orang Indonesia membaca sekitar 6 buku per tahun. Waktu membaca diperkirakan sekitar 129 jam per tahun, atau kurang lebih 2–3 jam per minggu. Angka ini menunjukkan bahwa membaca belum menjadi kebiasaan yang kuat dalam kehidupan sehari-hari.
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) memang meningkat dari 12,93 pada tahun 2020 menjadi 13,54 pada tahun 2021. Namun peningkatan ini masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan peningkatan kualitas literasi di negara dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa. Dengan skala populasi sebesar itu, peningkatan literasi harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
Dari sisi infrastruktur, Indonesia memiliki sekitar 164.610 perpustakaan yang tersebar di berbagai tingkat, mulai dari nasional hingga desa dan komunitas. Secara jumlah, ini terlihat besar. Namun tantangan utamanya adalah pemerataan kualitas. Masih terdapat ketimpangan koleksi buku, keterbatasan pustakawan profesional, serta belum meratanya integrasi teknologi. Dalam beberapa laporan disebutkan bahwa rasio buku terhadap penduduk sekitar 0,098 buku per orang. Angka ini menunjukkan ketersediaan bahan bacaan masih sangat terbatas dibandingkan jumlah penduduk.
Ketimpangan akses internet, terutama di wilayah timur seperti Maluku dan Papua, juga mempersempit pemanfaatan perpustakaan digital. Padahal di era digital, akses informasi sangat bergantung pada infrastruktur teknologi.
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah melakukan berbagai program, antara lain bantuan buku dan pengembangan 10.000 perpustakaan desa, penguatan layanan digital melalui aplikasi iPusnas, digitalisasi naskah kuno, serta standarisasi dan akreditasi perpustakaan daerah. Upaya ini menunjukkan adanya komitmen. Namun penguatan sektor ini memerlukan konsistensi kebijakan dan dukungan anggaran yang berkelanjutan.
Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa investasi pada literasi berdampak langsung pada daya saing bangsa. Di Amerika Serikat, Library of Congress menjadi pusat referensi kebijakan dan riset nasional dengan ratusan juta koleksi. Di Singapura, National Library Board mengembangkan perpustakaan berbasis teknologi dan ruang kreatif untuk pembelajaran sepanjang hayat. Di Finlandia, Oodi Helsinki Central Library memadukan ruang baca, inovasi, dan kegiatan komunitas dalam satu pusat publik modern. Polanya jelas: negara maju memperkuat literasi ketika memasuki era digital.
Indonesia diproyeksikan menikmati bonus demografi pada periode 2035–2045, ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Kondisi ini bisa menjadi peluang ekonomi. Namun peluang tersebut hanya akan optimal jika generasi produktif memiliki kemampuan literasi yang baik. Tanpa literasi yang kuat, bonus demografi tidak akan menghasilkan keunggulan kompetitif.
Perpustakaan modern tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku. Ia dapat menjadi pusat literasi digital, ruang diskusi publik, tempat belajar sepanjang hayat, serta ruang tumbuhnya gagasan dan kewirausahaan. Dalam perspektif pembangunan, perpustakaan adalah infrastruktur sosial yang sama pentingnya dengan infrastruktur fisik.
Secara keseluruhan, data menunjukkan tantangan literasi Indonesia masih signifikan: skor PISA 359 dibanding rata-rata 476, rata-rata membaca 6 buku per tahun, waktu membaca 129 jam per tahun, IPLM naik dari 12,93 ke 13,54, jumlah penduduk lebih dari 270 juta, total perpustakaan sekitar 164.610, rasio buku sekitar 0,098 per orang, serta program pengembangan 10.000 perpustakaan desa yang sedang berjalan. Angka-angka ini memperlihatkan bahwa penguatan sektor kepustakaan masih sangat diperlukan.
Jika Indonesia ingin mencapai target 2045, maka penguatan perpustakaan harus dipahami sebagai strategi pembangunan manusia yang berbasis data. Efisiensi anggaran perlu dilakukan secara selektif agar tidak melemahkan fondasi literasi nasional. Indonesia Emas bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi tentang kualitas manusia. Dan kualitas manusia sangat ditentukan oleh kuat atau lemahnya ekosistem literasi yang kita bangun hari ini.
BACA JUGA:PERSIS Dukung Program Kampung Bersama di Kota Tasikmalaya
