Tantangan Politik: Beranikah Negara Menyentuh Jaringan Kekuasaan?
Persoalan berikutnya adalah dimensi politik. Korupsi berskala besar sering kali tidak berdiri sebagai tindakan individual. Ia dapat melibatkan hubungan antara pejabat, pengusaha, perantara, birokrasi, dan jaringan kepentingan yang saling menguntungkan.
Dalam situasi demikian, penelusuran aset dapat berhadapan dengan jaringan ekonomi dan politik yang memiliki sumber daya, akses, serta pengaruh. Karena itu, implementasi undang-undang ini membutuhkan independensi aparat dan konsistensi penegakan hukum.
Negara harus berani menelusuri aset berdasarkan bukti, bukan berdasarkan kedekatan atau jarak politik seseorang dengan kekuasaan. Jangan sampai hukum hanya tajam terhadap kelompok yang lemah, tetapi kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan pemilik modal dan jaringan kekuasaan.
Di sinilah kemauan politik pemerintah dan integritas lembaga penegak hukum menjadi faktor penentu. Perampasan aset tidak boleh berhenti pada perkara-perkara yang mudah ditangani, tetapi harus mampu menjangkau kejahatan ekonomi yang kompleks sesuai dengan batas dan prosedur hukum.
Jangan Sampai Menjadi Instrumen Kesewenang-wenangan
Meskipun demikian, efektivitas pemberantasan korupsi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak warga negara. Kekuasaan negara untuk menelusuri, membekukan, menyita, dan merampas aset harus disertai mekanisme pengawasan yang kuat.
Kita perlu membedakan secara tegas antara penelusuran aset, pemblokiran, penyitaan, dan perampasan. Penelusuran bertujuan menemukan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Pemblokiran dan penyitaan merupakan tindakan hukum untuk mengamankan aset sesuai ketentuan. Sementara itu, perampasan merupakan pengambilalihan aset berdasarkan dasar dan prosedur hukum yang berlaku.
Setiap tahapan harus dapat diuji. Pihak yang merasa dirugikan harus memperoleh akses untuk mengajukan keberatan. Hak pihak ketiga yang beriktikad baik wajib dilindungi. Pengadilan harus menjadi pengawal agar kewenangan negara tidak berubah menjadi alat tekanan politik atau tindakan sewenang-wenang.
Dengan demikian, keberhasilan undang-undang ini harus dibangun di atas dua prinsip yang berjalan bersamaan: efektivitas pemberantasan kejahatan dan perlindungan hak konstitusional warga negara.
Lima Agenda Setelah Pengesahan
Agar undang-undang ini tidak menjadi sekadar kemenangan legislasi, setidaknya ada lima agenda yang perlu segera dikerjakan.
Pertama, membangun sistem penelusuran aset yang terintegrasi, termasuk pemetaan kepemilikan manfaat dan transaksi keuangan yang mencurigakan.
Kedua, memperkuat koordinasi dan pembagian kewenangan antara lembaga penegak hukum, PPATK, serta institusi pengelola aset agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan tanggung jawab.
Ketiga, meningkatkan kapasitas penyidik, jaksa, hakim, dan tenaga profesional dalam investigasi keuangan, akuntansi forensik, serta penelusuran aset lintas negara.
Keempat, menjamin independensi penegakan hukum melalui pengawasan yang transparan, mekanisme pengaduan, dan pertanggungjawaban atas setiap tindakan terhadap aset masyarakat.
Kelima, membuka pelaporan publik secara berkala mengenai aset yang berhasil ditelusuri, dibekukan, dirampas berdasarkan putusan atau mekanisme hukum yang sah, serta dikembalikan kepada negara dan korban.
Ukuran keberhasilan tidak boleh hanya dihitung dari jumlah perkara dan tersangka. Lebih penting dari itu adalah berapa banyak aset hasil kejahatan yang benar-benar berhasil dipulihkan dan sejauh mana hasilnya memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kemenangan Legislasi Harus Menjadi Kemenangan Publik
Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan langkah penting, tetapi bukan garis akhir pemberantasan korupsi. Negara kini menghadapi pekerjaan yang jauh lebih berat: membuktikan bahwa regulasi tersebut mampu bekerja secara konsisten, profesional, dan tidak diskriminatif.
Analisis Stephenson mengingatkan bahwa pemulihan aset merupakan pekerjaan lintas sektor yang membutuhkan kemauan politik, kepastian hukum, kapasitas kelembagaan, dan kerja sama internasional. Tanpa seluruh unsur tersebut, kewenangan hukum yang luas sekalipun tidak akan menghasilkan pemulihan aset yang optimal.
Karena itu, pemerintah dan lembaga penegak hukum harus menjadikan undang-undang ini sebagai instrumen untuk memulihkan kekayaan publik, bukan sekadar simbol keberhasilan politik. DPR juga harus memastikan fungsi pengawasannya berjalan, sementara masyarakat sipil dan media perlu mengawal pelaksanaannya.
Pada akhirnya, keberhasilan negara bukan diukur dari seberapa banyak undang-undang disahkan, melainkan dari seberapa besar keadilan benar-benar dirasakan masyarakat. Undang-Undang Perampasan Aset harus menjadi momentum untuk memastikan bahwa korupsi tidak lagi menjadi jalan memperoleh kekayaan dan kekuasaan.
Pengesahan undang-undang ini adalah kemenangan legislasi. Namun, keberhasilannya baru akan menjadi kemenangan rakyat ketika negara benar-benar mampu mengembalikan aset hasil kejahatan kepada kepentingan publik.
[]
BACA JUGA:PP PERSIS Tegaskan: Haji dengan Uang Korupsi Berdosa Besar