Oleh: Dr. Muslim Mufti, M.Si. (Ketua Bidgar Siyasah dan Kebijakan Publik PP PERSIS)
Pendahuluan: Ketika Negara Diuji oleh Krisis Moral
Indonesia sedang menghadapi tantangan serius dalam menjaga kualitas moral kehidupan masyarakat. Judi online (judol) berkembang menjadi kejahatan digital yang merusak kehidupan ekonomi, keluarga, dan masa depan generasi muda.
Pada saat yang sama, peristiwa dalam rangkaian Women's March Jakarta pada 7 November 2026, khususnya tindakan pasangan sesama jenis yang dipertontonkan di ruang publik, kembali memunculkan perdebatan mengenai batas kebebasan berekspresi, norma agama, etika sosial, dan tanggung jawab negara.
Kedua persoalan tersebut memiliki karakter yang berbeda. Judi online merupakan praktik perjudian yang dilarang hukum dan memiliki dampak sosial-ekonomi. Sementara persoalan LGBT menyangkut perdebatan nilai agama, moralitas, hak kewarganegaraan, dan kebijakan publik.
Keduanya tidak tepat disamakan secara hukum. Namun, keduanya menghadirkan pertanyaan mendasar: sejauh mana negara menjalankan tanggung jawabnya dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi masyarakat, dan membangun kehidupan publik yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila?
Dalam perspektif Islam, moralitas bukan hanya urusan pribadi. Moralitas juga berkaitan dengan tanggung jawab keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan negara. Al-Qur'an mengingatkan bahwa kerusakan di tengah kehidupan manusia dapat muncul akibat perilaku manusia sendiri.
Allah berfirman: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar." (QS Ar-Rum: 41)
Ayat ini memberikan landasan bahwa kerusakan sosial bukan sesuatu yang boleh dibiarkan. Masyarakat dan negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan perbaikan.
Judi Online: Perbuatan yang Diharamkan dan Merusak Kehidupan Sosial
Judi online bukan sekadar persoalan individu yang tidak mampu mengendalikan diri. Ia telah berkembang menjadi ekosistem kejahatan digital dengan jaringan transaksi, promosi, rekening penampung, teknologi pembayaran, dan operasi lintas negara.
Dampaknya tidak berhenti pada hilangnya uang. Banyak keluarga menghadapi konflik rumah tangga, utang, penelantaran kebutuhan anak, penurunan produktivitas, hingga persoalan kriminalitas yang berkaitan dengan upaya mendapatkan uang untuk berjudi.
Al-Qur'an secara tegas melarang perjudian. Allah berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." (QS Al-Ma'idah: 90)
Larangan tersebut dilanjutkan dengan penjelasan mengenai akibat perjudian: "Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?" (QS Al-Ma'idah: 91)
Dua ayat tersebut memperlihatkan bahwa perjudian bukan hanya persoalan kehilangan harta. Ia dapat merusak hubungan sosial, melemahkan tanggung jawab spiritual, dan menghancurkan kehidupan keluarga.
Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah saw. bersabda: "Barang siapa berkata kepada kawannya, 'Mari berjudi denganku,' hendaklah ia bersedekah." (HR Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menunjukkan betapa Islam memberikan perhatian serius terhadap perilaku yang mengajak atau mendorong perjudian. Bahkan ajakan berjudi saja diperintahkan untuk diikuti dengan tindakan korektif berupa sedekah. Pesan moralnya jelas: perjudian bukan perilaku yang patut dinormalisasi dalam kehidupan seorang muslim.
Karena itu, pemberantasan judi online tidak cukup dilakukan dengan imbauan keagamaan. Negara harus hadir melalui kebijakan yang terukur, penegakan hukum, pengawasan transaksi keuangan, dan perlindungan masyarakat.
Dalam konteks kebijakan publik, pemerintah perlu memperkuat lima langkah. Pertama, penegakan hukum terhadap bandar, operator, promotor, dan jaringan pencucian uang, bukan hanya terhadap pemain kecil.
Kedua, pengawasan transaksi keuangan dan penindakan terhadap rekening penampung. Ketiga, tanggung jawab platform digital dalam mencegah promosi dan distribusi konten perjudian. Keempat, pendidikan literasi keuangan dan digital. Kelima, rehabilitasi sosial dan pendampingan keluarga yang terdampak.
Negara harus memastikan bahwa pemberantasan judol tidak berhenti pada angka pemblokiran. Ukuran keberhasilan yang lebih substantif adalah terputusnya jaringan bandar, berkurangnya transaksi, terlindunginya masyarakat, serta pulihnya keluarga yang menjadi korban.
BACA JUGA:200 Ribu Anak Terpapar Judi Online, PP PERSIS: Ini Darurat Nasional, Desak Pemerintah Tutup Akses Jaringan