Saat ini, bentuk digitalisasi yang telah dilakukan dalam penyebaran fatwa Dewan Hisbah hanya baru PDF yang disebar secara terbatas.

Ustaz Jeje menjelaskan bahwa PERSIS secara resmi dan sepakat melaksanakan dan menegakan syariat Islam dalam bernegara harus mengikuti mekanisme dan sistem yang ada, harus konstitusional.

Menurut hisab imkan rukyat baru MABIMS yang dipedomani oleh Persatuan Islam (PERSIS) dan negara-negara anggota MABIMS, bulan Zulqa'dah 1444 H diistikmal (digenapkan) 30 hari.

Ustaz Jeje juga memberi apresiasi kepada pihak pesantren yang telah bersedia menjadi tuan rumah dalam beberapa agenda Dewan Hisbah.

Mengetahui arah kiblat merupakan kewajiban bagi kaum muslimin, salah satunya sebagai syarat sah shalat.

PP PERSIS: Menegakkan Syariat Islam dalam Bernegara Harus Konstitusional

Ustaz Jeje mengatakan, jika tidak ada aturan yang jelas, maka hal ini akan berpotensi perpecahan dan polemik terus menerus di tengah masyarakat

Ustaz Jeje menyebutkan, dari 3000-an aset wakaf maupun kepemilikan jam'iyyah, saat ini hampir 1.000 sertifikat yang sudah diproses.

PP PERSIS memberikan tugas dan tanggung jawab kepada tasykil HIPPI masa jihad 2023-2028 untuk mewujudkan ekonomi umat yang memiliki keunggulan dan keteladanan dalam mengimplementasikan al-Qur’an dan as-Sunnah.

PP Pemuda PERSIS mengutus Ketua Bidang Hubungan antar Lembaga dan Organisasi Syarif Sahidin, dan sekertaris bidang Dakwah Fajri Abdurrofi.