Bandung, persis.or.id - Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS) mengucapkan rasa terima kasihnya kepada para keynote speaker yang hadir dalam acara Daurah Ekonomi PP PERSIS, Jumat (14/01/2022).
Di antaranya adalah Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MEA) H. Erick Thohir, M.B.A., yang telah memberikan sambutan melalui sambungan online, Anggota DPR Ahmad Najib Q., serta Ketua Kamar Dagang Indonesi (Kadin) M. Arsjad Rasjiddan yang datang langsung memberikan materi terkait ekonomi syariah.
Sekretaris Umum PP PERSIS Dr. Haris Muslim mengungkapkan penghargaannya mewakili seluruh elemen jamiyyah PERSIS.
"Saya mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan kepada seluruh keynote speaker pada acara Dauroh Ekomomi ini," ungkapnya.
Menurutnya hal ini menjadi dukungan yang luar biasa terhadap acara Daurah Ekonomi yang sedang selenggarakan.
"Kami berharap ada hal-hal yang dapat ditindaklanjuti dan dikolaborasikan lebih progres lagi, antara Bidang Ekonomi dan HIPPI dengan Kementerian yang bapak Erick Thohir pimpin. Begitu juga kepada bapak M. Arsjad Rasjiddan, nanti kita bisa berkolaborasi dengan Kadin," harapnya.
Sebab, dirinya meyakini bahwa PERSIS memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Misalnya dari segi ekonomi mikro, PERSIS mempunyai lebih dari 300 pesantren PERSIS di seluruh Indonesia.
"Saat ini baru kami gali di beberapa pesantren dengan konsep satu pesantren satu produk. Dan hal-hal lain yang kami yakin bisa dikolaborasikan dengan Masyarakat Ekonomi Syariah dan Kadin," kata dia.
Tentunya tidak berhenti sampai di sini. Pihaknya juga berharap untuk terus berlanjut agar manfaatnya lebih terasa lagi oleh umat.
Disinggung tentang kementerian dan Kadin yang akan membuat MoU dengan PERSIS, Dr. Haris Muslim mengatakan, selama MoU itu halal dan tidak mengikat, untuk kemaslahatan umat, serta dilakukan dengan cara yang baik, hal tersebut dapat dilakukan.
Dr. Haris mengutip dari Al-Qur’an yakni bekerjasamalah kamu dalam kebaikan dan ketaqwaan. Menurutnya, potensi ekonomi ini juga termasuk dari kebaikan tersebut.
"Umat ini baik tidak hanya dalam ibadahnya saja, tetapi umat ini baik dalam ekonominya. Jamiyyah punya kewajiban dan tanggung jawab moral untuk menyelamatkan umat dalam berekonomi juga, dan jamiyyah juga punya kewajiban untuk menaikan potensi ekonomi yang ada di internal jamiyyah," terangnya.
Selain itu, kata dia, jamiyyah punya tanggung jawab agar potensi-potensi ekonomi yang ada di jamaah ini bisa dikembangkan, baik secara internal maupun eksternal.
"Membuka diri dengan pihak luar, baik dengan pemerintah maupun nonpemerintah (bisa dilakukan). Selama konsep itu halal dan tidak mengingat, maka itu bisa kita tindak lanjuti. Sebab, perlu sangat berhati-hati dalam permasalahan yang bersifat politis," tandasnya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap agar Himpunan Pengusaha PERSIS (HIPPI) dapat menjadi wadah yang bisa betul-betul menggali potensi ekonomi jamiyyah.
Dirinya menambahkan, HIPPI bisa memberi nilai positif, karena ketika sudah diwadahi nantinya akan berkolaborasi, dan terjadi kerja sama antara semua pengusaha di dalamnya.
"Jika HIPPI bejalan, insyaallah dampak positifnya untuk jamiyyah akan otomatis terasa, karena nantinya para pengusaha PERSIS akan berzakat ke PZU dan akan berinfak ke jamiyyah," tutupnya.
(HL/FAR)
