Madinah - persis.or.id, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, secara resmi meluncurkan layanan smartcard untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapatkan smartcard terbanyak.
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, menjelaskan bahwa smartcard ini merupakan salah satu alat yang disediakan oleh Kerajaan Saudi untuk menjaga validitas data jemaah haji yang akan melaksanakan haji tahun 2024. Hal ini merupakan perbedaan signifikan dengan tahun sebelumnya.
“Tahun lalu tidak ada smartcard. Akan tetapi, konsepnya sudah ada. Jadi, ini merupakan penerapan dari konsep tahun lalu yang diimplementasikan untuk tahun ini,” kata Hilman kepada Media Center Haji di kantor Urusan Haji Indonesia di Madinah, Jumat (10/5/2024).
Ia menambahkan bahwa dalam smartcard terdapat QR Code yang menyimpan data seluruh jemaah haji. Sehingga dengan sekali pemindaian QR Code, data jamaah tersebut langsung terdeteksi.
“QR Code ini menunjukkan validitasnya, apakah valid atau tidak. Setiap jemaah wajib memiliki smartcard ini,” ujarnya.
Hilman melanjutkan, dengan pertimbangan tertentu, smartcard kemungkinan akan dibagikan di tanah air.
“Namun, setelah berkoordinasi, kemungkinan akan dibagikan menjelang keberangkatan Jemaah menuju Makkah atau saat tiba di Makkah,” ucap Hilman.
Pemeriksaan yang ketat dilakukan di Makkah, termasuk pemeriksaan terhadap smartcard.
Seperti yang telah diumumkan oleh Kerajaan Arab Saudi, pemeriksaan intensif akan dilakukan di berbagai lokasi, mulai dari terminal, pelataran masjid, jalanan, hingga tempat perbelanjaan.
Hilman menegaskan bahwa Jemaah yang terbukti menggunakan visa tidak resmi akan dikenai sanksi oleh pihak Kerajaan Arab Saudi, berupa deportasi, denda sebesar 10.000 Riyal, dan larangan masuk Arab Saudi selama 10 tahun.
“Ini merupakan tindakan tegas dari pemerintah Saudi untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama musim haji,” tutupnya. []
