Bandung - persis.or.id, Menanggapi pembubaran ormas Frot Pembela Islam oleh Pemerintah, Sekretaris Umum PP Persis, Dr. H. Haris Muslim, MA, menegaskan bahwasanya Pemerintah RI mesti bersikap adil dalam menertibkan ormas.
Hal tersebut merespon tindakan Pemerintah RI yang dinilai memiliki tendensi terhadap ormas Front Pembela Islam (FPI).
Menurut Haris, jika alasan pelarangan FPI karena tidak memiliki ijin atau surat keterangan terdaftar (SKT) sudah habis masa berlaku, maka organisasi itu sudah dengan sendirinya dapat dinyatakan tidak ada.
“Yang jadi masalah adalah kenapa pemerintah terkesan sewenang-wenang dalam masalah ini, tiba-tiba membubarkan dan mengirim pasukan ke Markaz FPI untuk mencopot seluruh atribut FPI”, ujar Haris kepada persis.or.id, Kamis (31/12/2020).
Haris menambahkan, “Mestinya pemerintah cukup membekukan aktifitas FPI dan memberi waktu kepada Pengurus FPI untuk mencopot atribut sendiri, sehingga tidak terkesan arogan”.
Haris pun mengajak untuk jujur menilai kiprah FPI selama ini, terlepas dari kesan bahkan stigma FPI yang radikal dan keras, realitanya FPI mempunyai sisi kemanusiaan yang sangat dominan, setiap ada musibah, bencana alam, atau tragedi kemanusiaan apa saja FPI selalu berada di antara ormas Islam di barisan depan dalam memberi bantuan kemanusiaan.
Terkait sikap pemerintah yang terlanjur membubarkan FPI Haris meminta agar pemerintah bersikap adil dengan menindak tegas ormas lain dengan alasan yang sama.
“Pemerintah juga harus adil. Jangan hanya tegas kepada FPI. Kalau ternyata ada ormas lain yang tidak memiliki SKT” ungkapnya.
Demikian halnya kalau ada ormas yang kegiatannya meresahkan masyarakat, suka melakukan sweeping dan main hakim sendiri. Semua harus ditindak tegas. Hukum harus ditegakkan pada semuanya, hal tersebut ditegaskan Haris.
Haris mengingatkan, Pemerintah semestinya tidak menunjukan tindakan anti Islam, tapi menegakkan hukum dan peraturan.
“Yang penting Pemerintah berlaku adil. Jangan hanya tegas dan keras kepada FPI, tapi membiarkan ormas lain yang tidak memiliki SKT atau melakukan kegiatan yang meresahkan. Tegakkan hukum dan keadilan untuk semua,” pungkasnya. (HL/TG)
