Jakarta, persis.or.id — Tim dari Pimpinan Pusat (PP) Pemudi Persatuan Islam (PERSIS) melakukan audiensi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-P3A) untuk menyelaraskan program organisasi dengan kebijakan nasional.
Acara yang digelar Kantor Kemen-P3A, Jalan Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat, ini juga sekaligus membuka ruang kolaborasi dalam isu pemberdayaan perempuan, kesehatan mental, dan perlindungan anak.
Ketua Umum PP Pemudi PERSIS, Farah Fatihah, S.Pd.I., menyampaikan bahwa ke depan komunikasi antara kedua pihak diharapkan tetap berlanjut.
“Program Pemudi PERSIS mengarusutamakan tiga isu utama, yaitu kesehatan mental perempuan, pemberdayaan perempuan, dan lingkungan,” ujarnya, Kamis, 17 September 2026.
Dalam audiensi, diketahui bahwa program Pemudi PERSIS sudah selaras dengan isu strategis nasional, yakni agar perempuan di desa dapat mandiri dan berdaya.
Kemen P3A menyambut baik hal ini dan menegaskan keinginan untuk memperkuat kolaborasi agar permasalahan perempuan dan anak dapat dipecahkan bersama.
“Kementerian tidak dapat melakukan intervensi langsung di seluruh desa binaan karena jumlahnya mencapai sekitar 80 ribu desa di Indonesia. Namun, di tingkat daerah terdapat kader-kader P3A yang bertugas memberikan penyuluhan dan dapat diakses masyarakat melalui dinas setempat,” kata, Indra Gunawan, Staf Ahli Hubungan Kelembagaan.
Salah satu program Kemen P3A yang dibahas adalah Ruang Bersama Indonesia (RBI), yang sebelumnya dikenal sebagai Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).
RBI merupakan pusat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dirancang sebagai gerakan kolaboratif lintas sektor hingga tingkat desa dan kelurahan.
Di tingkat daerah, Pusat Studi dan Pelayanan Psikologi (Puspaga) juga menyediakan layanan psikolog yang dapat diakses masyarakat untuk konseling dan pendampingan.
Isu Prioritas: Ekonomi Perawatan dan Kesehatan Mental
Kemen P3A menekankan beberapa isu prioritas yang dapat menjadi program kolaborasi yang bisa dilakukan dengan Pemudi PERSIS. Pertama, ekonomi perawatan (care economy), yang mencakup pekerjaan seperti perawatan rumah, anak, dan orang tua, ingin diangkat sebagai pekerjaan formal dan dihargai secara ekonomi.
Kedua, isu kesehatan mental, terutama terkait kesehatan anak dan perundungan (bullying). Kemen P3A mencatat bahwa unit pelayanan di daerah dapat menjadi mitra dalam memberikan edukasi dan konseling. Kolaborasi juga dimungkinkan dengan Kos Pahum (Kelompok Studi Hukum) terkait peer counseling.
Ketiga, ketahanan keluarga melalui penguatan ekonomi perempuan. Kemen P3A menyebut kerja sama dengan Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam penanaman modal bagi kelompok perempuan hingga tingkat desa sebagai salah satu model yang dapat direplikasi.
Sebagai tindak lanjut, kedua pihak sepakat untuk mengeksplorasi berbagai bentuk kolaborasi. Pemudi PERSIS juga didorong untuk mengakses kader-kader P3A di daerah masing-masing guna memperkuat jaringan edukasi dan pencegahan kasus terkait perempuan dan anak.
Dengan sinergi ini, diharapkan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat menjangkau lebih banyak komunitas, termasuk melalui jaringan Pemudi PERSIS yang tersebar di berbagai daerah.
[]
BACA JUGA:PP Pemudi Persis Gelar Tadrib Al-Mudarrib (TAM), Cetak Kader Tangguh dan Penggerak Dakwah Digital
