Oleh: Ceceng Kholilulloh (Wakil Bendahara Umum Pimpinan Pusat Pemuda Persatuan Islam)
Membaca Kembali Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sebagai Jalan Ekonomi Kerakyatan
Indonesia tidak kekurangan sumber daya, potensi ekonomi, maupun manusia yang memiliki kemampuan untuk membangun bangsanya sendiri. Tanah yang subur, kekayaan laut, energi, mineral, serta keragaman potensi daerah merupakan modal besar bagi kemajuan Indonesia.
Namun, kekayaan dan potensi tersebut belum dengan sendirinya menjamin terwujudnya kesejahteraan yang merata. Sebab, persoalan mendasar pembangunan bukan hanya tentang seberapa besar sumber daya yang dimiliki, melainkan juga tentang bagaimana sumber daya itu dikelola, siapa yang memperoleh manfaatnya, dan sejauh mana rakyat menjadi bagian dari proses pembangunan.
Di sinilah konstitusi seharusnya hadir bukan sekadar sebagai dokumen hukum, melainkan sebagai arah dan pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesungguhnya telah memberikan landasan yang sangat jelas mengenai arah perekonomian nasional. Ayat pertama menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Ayat kedua menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga memberikan mandat agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Sementara itu, ayat keempat menegaskan prinsip demokrasi ekonomi yang mengandung kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Adapun ayat kelima memberikan dasar bagi pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya melalui undang-undang.
Kelima ayat tersebut bukanlah rumusan yang berdiri sendiri-sendiri. Semuanya merupakan satu kesatuan cita-cita konstitusional tentang bagaimana perekonomian Indonesia harus dibangun.
Oleh karena itu, pelaksanaan Pasal 33 tidak cukup dimaknai sebagai upaya memperbesar peran negara dalam kegiatan ekonomi, tetapi harus dipahami sebagai ikhtiar membangun sistem ekonomi yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama.
BACA JUGA:BUMJ Dorong Jajaran PW dan PD Perkuat Kemandirian Ekonomi PERSIS: Siap Kolaborasi Nasional
