Dukungan terhadap arah pembangunan nasional tentu tidak harus dimaknai sebagai penghilangan sikap kritis. Sebaliknya, dukungan yang dewasa justru tumbuh dari keyakinan bahwa tujuan bernegara harus dijaga bersama.
Pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menerjemahkan amanat konstitusi ke dalam kebijakan yang nyata.
Sementara itu, masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, akademisi, dan berbagai elemen bangsa memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar arah pembangunan tidak menjauh dari cita-cita bersama. Keduanya tidak harus ditempatkan dalam hubungan yang saling berhadapan.
Hubungan yang sehat justru dibangun melalui kerja sama, dialog, kritik yang beradab, dan pengawasan yang objektif. Negara membutuhkan dukungan masyarakat, sebagaimana masyarakat membutuhkan penyelenggaraan negara yang amanah dan bertanggung jawab.
Mahkamah Konstitusi dalam berbagai pertimbangannya telah memberikan pemaknaan terhadap konsep penguasaan negara dalam Pasal 33.
Penguasaan tersebut tidak berhenti pada kepemilikan formal, melainkan mencakup kewenangan negara untuk menetapkan kebijakan, melakukan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan demi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Pemaknaan ini penting karena memperlihatkan bahwa kehadiran negara tidak boleh bersifat simbolis. Negara harus memiliki kemampuan nyata untuk memastikan sumber daya strategis dikelola sesuai kepentingan nasional dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan kebijakan ekonomi bukan semata-mata seberapa besar negara hadir, tetapi seberapa efektif kehadiran itu menghasilkan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat.
Pada saat yang sama, pelaksanaan Pasal 33 harus tetap memperhatikan seluruh prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana ditegaskan dalam ayat keempat. Efisiensi tidak boleh dipisahkan dari keadilan.
Pertumbuhan tidak boleh mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Kemandirian tidak boleh dimaknai sebagai penutupan diri dari kerja sama internasional. Kemajuan ekonomi juga tidak boleh menciptakan ketimpangan antardaerah yang semakin lebar.
Pembangunan yang benar adalah pembangunan yang mampu mempertemukan produktivitas dengan keadilan, investasi dengan kepentingan publik, serta kemajuan industri dengan perlindungan terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan.
Bagi saya, sebagai kader Pemuda Persatuan Islam, persoalan ini juga memiliki dimensi moral dan keagamaan yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab kebangsaan. Islam mengajarkan bahwa kekuasaan dan kekayaan bukanlah tujuan yang boleh dikejar tanpa batas, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Salah satu landasan penting mengenai amanah dan keadilan terdapat dalam firman Allah SWT:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
Artinya:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An-Nisa [4]: 58)
Ayat ini memberikan pelajaran bahwa penyelenggaraan kekuasaan, pengelolaan sumber daya, dan penetapan kebijakan publik harus berpijak pada amanah serta keadilan. Dalam kehidupan bernegara, amanah tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab individu, tetapi juga menyangkut bagaimana kewenangan publik digunakan untuk melindungi kepentingan masyarakat.
Kekuasaan yang dijalankan tanpa keadilan berpotensi menjauhkan negara dari tujuan pembentukannya. Sebaliknya, kekuasaan yang dijalankan dengan amanah dapat menjadi instrumen untuk menghadirkan kemaslahatan bagi kehidupan bersama.
Prinsip tersebut sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Kekayaan alam yang berada di wilayah Indonesia bukan sekadar komoditas yang dapat diperlakukan tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
Kekayaan tersebut mengandung tanggung jawab untuk dikelola secara bijaksana dan memberikan manfaat seluas-luasnya. Demikian pula, kewenangan negara bukanlah ruang untuk melayani kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan amanah untuk melindungi kehidupan rakyat.
Dalam perspektif Islam, keadilan tidak cukup berhenti sebagai pernyataan moral, tetapi harus tercermin dalam keputusan dan tindakan yang memberikan hak kepada pihak yang berhak.
Al-Qur’an juga mengingatkan bahwa keadilan harus tetap ditegakkan, bahkan ketika manusia berhadapan dengan perbedaan, pertentangan, atau kebencian. Allah SWT berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
Artinya:
“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah [5]: 8)
Pesan ayat ini penting untuk menjaga kehidupan kebangsaan di tengah dinamika politik dan perbedaan pandangan. Perjuangan melawan ketidakadilan tidak boleh melahirkan ketidakadilan baru. Kritik terhadap kebijakan harus disampaikan dengan argumentasi, bukan fitnah. Perbedaan sikap harus disikapi dengan kedewasaan, bukan permusuhan.
Sebab, tujuan kehidupan berbangsa bukan memenangkan satu kelompok atas kelompok lainnya, melainkan membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Keadilan harus menjadi prinsip yang berlaku bagi siapa pun, tanpa membedakan kedudukan, kekuasaan, maupun kepentingan.
Oleh karena itu, saya memandang bahwa agenda pelaksanaan Pasal 33 secara utuh perlu menjadi salah satu perhatian penting generasi muda Indonesia. Pemuda tidak cukup hanya menjadi penonton dalam perubahan kebijakan ekonomi. Generasi muda perlu meningkatkan kapasitas intelektual, memahami persoalan ekonomi nasional, membaca arah kebijakan publik, serta mengambil bagian dalam penguatan ekonomi masyarakat.
Pemuda harus mampu menghadirkan gagasan yang melampaui kepentingan jangka pendek, sekaligus membangun keberpihakan yang nyata terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan kesempatan untuk berkembang. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui pendidikan, kewirausahaan, pengembangan koperasi, penguatan komunitas produktif, advokasi kebijakan, dan partisipasi dalam ruang-ruang pengambilan keputusan.
Bagi organisasi kepemudaan, termasuk Pemuda Persatuan Islam, menjaga independensi bukan berarti mengambil jarak dari seluruh agenda pembangunan nasional. Independensi justru memungkinkan organisasi untuk memberikan dukungan terhadap kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat sekaligus menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang perlu diperbaiki.
Organisasi kepemudaan harus mampu berdiri di atas kepentingan kebangsaan, bukan terjebak dalam pembelahan politik yang membuat energi generasi muda habis untuk saling berhadapan. Sikap tersebut menuntut kedewasaan dalam membaca persoalan, keteguhan dalam memegang prinsip, dan keberanian untuk menyampaikan pandangan secara objektif.
Pada akhirnya, pelaksanaan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 secara utuh bukan semata-mata pekerjaan pemerintah, melainkan tanggung jawab kebangsaan seluruh elemen Indonesia.
Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ekonomi berjalan sesuai konstitusi. Dunia usaha perlu menempatkan tanggung jawab sosial dan kepentingan nasional sebagai bagian dari aktivitasnya. Masyarakat perlu mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi produktif. Sementara itu, generasi muda harus menjaga agar cita-cita keadilan dan kemandirian tidak berhenti sebagai wacana yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih dari itu Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang berkeadilan. Indonesia membutuhkan investasi, tetapi investasi harus memperkuat kedaulatan dan kapasitas nasional.
Indonesia membutuhkan negara yang kuat, tetapi kekuatan negara harus digunakan untuk melindungi rakyat, bukan melayani kepentingan terbatas. Kita juga membutuhkan persatuan, bukan persatuan yang meniadakan kritik, melainkan persatuan yang dibangun melalui kesadaran bahwa kepentingan bangsa lebih besar daripada kepentingan kelompok.
Saya percaya, masa depan Indonesia akan semakin kokoh apabila pembangunan ekonomi benar-benar diletakkan di atas amanat konstitusi. Pasal 33 harus hidup dalam kebijakan, praktik pengelolaan sumber daya, kesempatan ekonomi yang terbuka, dan kesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakat.
Dengan semangat kebersamaan, amanah, dan keadilan, setiap ikhtiar untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan memajukan kesejahteraan rakyat patut kita dukung bersama. Pada saat yang sama, seluruh proses pembangunan perlu terus dikawal agar kekuasaan dan kekayaan tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
Sebab, pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah negara bukan hanya terletak pada kemegahan pembangunan yang dapat dilihat, melainkan pada kemakmuran yang benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyatnya.
[]
BACA JUGA:Rakernas II HIPPI: Penguatan Tata Kelola untuk Kemandirian Ekonomi PERSIS
