Ben Anderson dalam Imagined Communities: Komunitas Komunitas Terbayang (2008) menyatakan, perkembangan media cetak yang masif telah berperan dalam membangun sekaligus menghubungkan cita-cita bumiputra mengenai kolektivitas perjuangan sebagai suatu bangsa.
Melalui tulisannya, Ben menegaskan bahwa nasionalisme Indonesia bukanlah suatu "produk purba" seperti digemborkan tokoh nasionalis semacam Sukarno, melainkan hasil rekayasa imajiner kelas menengah.
Hal ini ditegaskan Tiar Anwar Bachtiar pada serpihan artikelnya mengenai kepahlawanan dalam 'Jas Mewah' (2018). Sebagai konsekuensi dari rekayasa imajiner, Pemerintah Indonesia berkepentingan menjaga integrasi bangsa.
Meski agak kurang relevan dengan konsep yang disebut Louis Gottschalk dalam 'Mengerti Sejarah' (1986) sebagai "historical mindness", Pemerintah Indonesia harus membayangkan Pangeran Diponegoro dan Cut Nyak Dhien memperjuangkan konsep nasionalisme Indonesia sehingga layak dianugerahi titel Pahlawan Nasional.
Penganugerahan gelar Pahlawan Indonesia sulit dilepaskan dari alasan politis. Misalnya, Presiden Sukarno menganugerahi tokoh kiri seperti Tan Malaka dan Alimin dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, sementara Presiden Suharto mencabut gelar itu seiring dengan larangan penyebaran ideologi komunisme sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPRS No. XXV Tahun 1966.
Betapapun tumpang tindihnya kepentingan mengenai penganugerahan titel Pahlawan Nasional di Indonesia. Kesadaran sejarah sebagai anasir utama pembentuk kepribdian bangsa Indonesia perlu tetap disemai. Bung Karno menegaskan, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah!"
BACA JUGA:Kepahlawanan, Nasionalisme, dan Islam dalam Sejarah Indonesia
