Jakarta, persis.or.id – Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS), Dr. KH Jeje Zaenudin, mengungkapkan sejumlah isu nasional yang dibahas dalam pertemuan para pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dengan Guru Besar Hukum Tata Negara Profesor Jimly Asshiddiqie di Kantor Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al Azhar, kawasan Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2026).
Selain PERSIS, KH. Jeje mengatakan bahwa pertemuan tersebut dihadiri sejumlah pimpinan ormas lain, seperti Syarikat Islam, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Al Irsyad Al Iskamiyah, Wahdah Islamiyah, Yayasan AQL, serta tokoh lainnya. Mereka berkumpul untuk meminta pandangan serta opini hukum Prof. Jimly mengenai perkembangan situasi dan kondisi Indonesia.
KH. Jeje menjelaskan, terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Pertama, persoalan status Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Kedua, para tokoh membahas situasi dan dampak hukum dari dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden, sejumlah tokoh partai politik, pejabat negara, serta pimpinan ormas. Ustaz Jeje menyebut dirinya sebagai salah satu pihak yang diduga menjadi korban penyadapan ilegal tersebut.
“Yang kedua tentang situasi kondisi dan dampak hukum atas terjadinya penyadapan ilegal terhadap presiden, para tokoh partai, para pejabat negara, pimpinan ormas, termasuk Ketum PERSIS menjadi salah satu korban penyadapan,” kata Ustaz Jeje.
Ketiga, pembahasan menyangkut dugaan infiltrasi dan gerakan intelijen asing yang dinilai berpotensi menimbulkan kekacauan di Indonesia. Selain itu, KH Jeje menyampaikan adanya indikasi kolaborasi antara kepentingan oligarki dalam negeri dan kepentingan oligarki luar negeri.
Dalam konteks tersebut, Ia menyebut Singapura sebagai salah satu pihak luar negeri yang menjadi perhatian. “Para tokoh ormas mendukung langkah pemerintah untuk menghadapi berbagai upaya yang dinilai bertentangan dengan kebijakan negara dan kepentingan nasional,” ungkapnnya.
“Tokoh-tokoh ormas mendukung langkah-langkah pemerintah dalam rangka melawan upaya-upaya oligarki yang menentang kebijakan-kebijakan negara dan kepentingan-kepentingan asing, terutama lewat Singapura,” ujarnya.
Ustaz Jeje menilai, pertemuan tersebut penting untuk memperoleh pandangan hukum sekaligus mendiskusikan berbagai persoalan ketatanegaraan yang berkembang.
“Pembahasan itu diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyikapi dinamika nasional dan menjaga stabilitas negara,” pungkasnya.
[]
BACA JUGA:Pesan K.H. Jeje Zaenudin di Konferensi Ulama: PERSIS Harus Berpikir Global dan Membangun Peradaban
