UU Perampasan Aset Disahkan: Momentum Memiskinkan Koruptor atau Sekadar Kemenangan Legislasi?

oleh -

•

20 November 2026 | 14:35

Ketua Dewan Tafkir PP PERSIS, Dr. Muslim Mufti, M.Si.

Oleh: Dr. Muslim Mufti, M.Si. (Ketua Dewan Tafkir PP PERSIS)


Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset oleh DPR pada 19 November 2026 menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia. Setelah bertahun-tahun menjadi perdebatan dan tuntutan publik, negara akhirnya memiliki landasan legislasi baru untuk memperkuat upaya penelusuran, perampasan, dan pemulihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.


Pengesahan ini patut diapresiasi. Namun, masyarakat tidak boleh berhenti pada perayaan keberhasilan legislasi. Sebab, persoalan utama pemberantasan korupsi bukan semata-mata bagaimana menghukum pelaku, melainkan bagaimana memastikan hasil kejahatan tidak lagi dapat dinikmati oleh pelakunya, keluarganya, maupun jaringan yang turut memperoleh keuntungan.


Di sinilah ukuran keberhasilan undang-undang ini sesungguhnya akan diuji: apakah negara benar-benar mampu memulihkan kekayaan yang diperoleh secara ilegal, atau justru berhenti pada keberhasilan membentuk regulasi?


Mengubah Orientasi Pemberantasan Korupsi


Selama ini, pemberantasan korupsi sering kali lebih menonjolkan proses penangkapan, penuntutan, dan pemidanaan pelaku. Padahal, korupsi merupakan kejahatan yang memiliki dimensi ekonomi dan kekuasaan. Pelakunya tidak hanya mengejar jabatan atau pengaruh, tetapi juga keuntungan material yang dapat disembunyikan, dialihkan, dan disamarkan melalui berbagai transaksi.


Karena itu, penghukuman badan saja tidak selalu cukup. Ketika seseorang dipenjara, tetapi kekayaan hasil kejahatannya tetap dapat dinikmati atau diwariskan melalui berbagai cara, maka tujuan pemberantasan korupsi belum sepenuhnya tercapai.


Prinsip yang perlu ditegakkan adalah crime must not pay: kejahatan tidak boleh menghasilkan keuntungan. Negara harus memastikan bahwa korupsi tidak menjadi aktivitas yang secara ekonomi tetap menguntungkan, sekalipun pelakunya telah menjalani hukuman.


Dalam perspektif ini, perampasan aset bukan sekadar instrumen tambahan dalam penegakan hukum. Ia merupakan bagian penting dari strategi memutus insentif ekonomi kejahatan, mengembalikan kerugian negara, dan memulihkan hak masyarakat.


Namun, perlu ditegaskan bahwa perampasan aset bukan berarti negara dapat mengambil harta seseorang hanya berdasarkan kecurigaan. Setiap tindakan harus memiliki dasar hukum, bukti yang memadai, prosedur yang adil, dan pengawasan pengadilan. Ketegasan negara tidak boleh mengorbankan prinsip negara hukum.


Membaca Hambatan Pemulihan Aset melalui Stephenson


Untuk memahami tantangan implementasi undang-undang ini, kita dapat menggunakan analisis Kevin M. Stephenson dan tim dalam laporan Barriers to Asset Recovery: An Analysis of the Key Barriers and Recommendations for Action (2011), yang diterbitkan melalui Stolen Asset Recovery Initiative (StAR), kerja sama Bank Dunia dan United Nations Office on Drugs and Crime.


Kajian tersebut mengidentifikasi 29 hambatan dalam pemulihan aset hasil kejahatan. Hambatan itu dikelompokkan ke dalam tiga dimensi utama: kelembagaan dan institusional, hukum dan persyaratan bantuan hukum, serta operasional dan komunikasi.


Pertama, hambatan kelembagaan dan institusional. Pemulihan aset membutuhkan kemauan politik, kepercayaan antarlembaga, sumber daya manusia yang kompeten, serta koordinasi yang efektif. Tanpa itu, undang-undang yang baik dapat kehilangan daya kerjanya.


Dalam konteks Indonesia, tantangannya adalah memastikan koordinasi antara KPK, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, lembaga pengelola aset, dan institusi terkait lainnya. Masing-masing tidak boleh bekerja dalam sekat kewenangan yang justru memperlambat penelusuran dan penyelamatan aset.


Kedua, hambatan hukum. Stephenson menunjukkan bahwa perbedaan sistem hukum, kerumitan pembuktian, kerahasiaan perbankan, prosedur bantuan hukum timbal balik, serta keterbatasan mekanisme pembekuan dan perampasan aset dapat menghambat pemulihan kekayaan hasil kejahatan.


Tantangan ini semakin besar ketika aset dipindahkan ke luar negeri, dialihkan kepada pihak lain, atau disamarkan melalui perusahaan dan transaksi yang kompleks. Karena itu, Indonesia membutuhkan kemampuan investigasi keuangan yang kuat serta kerja sama internasional yang efektif.


Ketiga, hambatan operasional dan komunikasi. Pemulihan aset tidak cukup hanya dengan kewenangan formal. Aparat membutuhkan akses informasi, kemampuan menelusuri rekening dan kepemilikan manfaat (beneficial ownership), kecepatan bertindak, serta mekanisme komunikasi yang jelas antarlembaga dan antarnegara.


Pelajaran penting dari Stephenson adalah bahwa keberhasilan pemulihan aset tidak ditentukan oleh keberadaan undang-undang semata. Keberhasilan ditentukan oleh kemampuan institusi mengubah kewenangan hukum menjadi tindakan nyata.

BACA JUGA:

PERSIS: Kasus Dugaan Korupsi Haji Jadi Momentum Bersih-Bersih Tata Kelola Ibadah

Reporter: - Editor: Fia Afifah Rahmah