Bandung – persis.or.id, Direktur PT Karya Imtaq perusahaan biro perjalanan haji dan umroh milik PP Persis, H. Andi Sugandi, menyampaikan rasa penolakannya jika Pemerintah melibatkan perusahaan kapital dalam pengelolaan bisnis umroh.
Hal tersebut respon atas penandatanganan nota kesepahaman antara Menkominfo Rudiantara dan Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Arab Saudi pada 5 Juli lalu. Perusahaan Unicorn Tokopedia dan Traveloka turut diikutkan dalam pertemuan tersebut.
“Jika ada regulasi seperti itu, saya sangat tidak setuju”, ujar Andi, Kamis (18/07/2019)
Pasalnya, pergi ke Mekkah tujuannya untuk menjalankan ibadah bukan jalan-jalan biasa seperti tour ke negara lain.
Ibadah umroh, diterangkan Andi, merupakan ibadah yang jelas sudah ada tuntunannya. Harus ada pendampingnya yang memang paham terkait permasalah ibadah umroh dari awal hingga akhir.
“Kalau ini dibiarkan nanti ibadahnya sekehendak sendiri-sendiri tidak mengacu kepada tuntunan Rasulullah SAW”, ungkapnya.
Andi berharap agar Pemerintah RI terlebih Mentri Agama harus turun tangan ikut mengatur.
“Kalau di biarkan, saya kira akan merusak travel-travel yang sudah ada”, tegas Andi.
Ia melanjutkan, seharusnya pemerintah melindungi travel-travel yang sudah banyak, bukan hanya mendukung perorangan saja atau konglomerat.
“Ini kedepan bakal hampir sama. Dulu sebelum Alfamart dan Indomart masuk ke pelosok-pelosok. Warung rakyat di setiap gang begitu hidup”, jelasnya.
“Sekarang, hampir semua warung di pelosok-pelosok pada mati. Bertambah banyak pengangguran”, tambahnya.
Hal demikian terjadi, salah satu faktor besarnya menurut Andi adalah diakibatkan dari Regulasi Pemerintah yang seolah membiarkan persaingan tidak fair di lapangan.
“Yang punya modal Triliyunan, disuruh bersaing dengan masyarakat kecil yang hanya bermodalkan ratusan ribu rupiah. Kan pribumi jadi babak belur! Disinilah Regulasi pemerintah di Perlukan untuk melindungi travel-travel umat yg sudah berjalan”, pungkasnya. (HL/TG)
